Disampaikan Oleh : Suherman
Di tengah tekanan biaya hidup, sulitnya lapangan kerja, dan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, rakyat sesungguhnya tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk mempertontonkan dirinya.
Rakyat butuh pemimpin yang mampu bekerja cepat, mengambil keputusan tepat, mengelola anggaran efisien, dan menghasilkan perubahan yang dirasakan.
Kita hidup di era yang bergerak sangat cepat.
Persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan pidato, kunjungan seremonial, atau konten media sosial.
Kepemimpinan hari ini menuntut kemampuan membaca data, memahami persoalan, mengambil keputusan, dan mengukur hasil.
Namun ironisnya, masih sering kita melihat pemimpin yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun kinerja.
Banyak bicara, tampil di berbagai kesempatan, membuat konten, dan mempertontonkan kesederhanaan seolah itu ukuran keberhasilan.
Padahal kesederhanaan berpakaian tidak otomatis menunjukkan kecerdasan.
Simbol adat tidak otomatis membuktikan keberpihakan pada rakyat.
Pandai bicara di depan kamera tidak identik dengan mampu mengelola pemerintahan.
Rakyat butuh hasil kerja, bukan tontonan kepemimpinan.
1.Kepemimpinan Modern Harus Cepat, Tepat, dan Terukur
Kepemimpinan efektif bukan berarti pemimpin harus selalu terlihat sibuk.
Justru pemimpin efektif mampu membuat organisasi bekerja dengan sistem yang jelas, pembagian tugas tepat, dan pengawasan terukur.
Ada tiga kemampuan penting:
Pertama, berpikir cepat. Mampu membaca perubahan, memahami persoalan, dan menangkap peluang sekecil apa pun untuk kesejahteraan masyarakat.
Kedua, bertindak cepat. Keputusan tidak boleh terus tertahan oleh birokrasi berbelit, rapat tidak produktif, atau kepentingan politik. Ketika masalah sudah jelas dan data tersedia, pemerintah harus berani bertindak sesuai hukum.
Ketiga, bekerja terukur.
Setiap program harus punya target, indikator, jadwal, penanggung jawab, dan evaluasi.
Jangan sampai anggaran terserap, kegiatan terlaksana, tetapi hasilnya tidak jelas.
Inilah beda pemimpin sibuk dan pemimpin produktif.
Kesibukan bisa dipertontonkan, produktivitas harus dibuktikan melalui hasil.
2.APBN dan APBD Bukan Uang Pribadi Pemimpin
Anggaran publik harus digunakan bertanggung jawab.
APBN dan APBD berasal dari pajak rakyat dan harus dikelola untuk kepentingan umum.
Data Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa Oktober 2026 sampai 30 September 2026 :
Pendapatan negara Rp2.341,5 triliun.
Belanja negara Rp2.660,5 triliun.
Defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB.
Keseimbangan primer masih surplus Rp125,5 triliun.
Defisit ini bagian dari desain APBN, tidak tepat langsung dianggap kegagalan.
Namun angka ini mengingatkan pemerintah harus menjaga disiplin fiskal dan memastikan setiap belanja memberi manfaat.
Di tingkat daerah, data Ditjen Perimbangan Keuangan per 28 Oktober 2026 mencakup 546 pemda :
Anggaran pendapatan daerah Rp1.195,83 triliun, realisasi Rp796,37 triliun atau 66,60 persen.
Anggaran belanja daerah Rp1.266,54 triliun, realisasi Rp747,60 triliun atau 59,03 persen.
Belanja pegawai Rp506,11 triliun, realisasi Rp359,74 triliun atau 71,08 persen.
Realisasi belanja modal baru Rp54,72 triliun atau 35,11 persen dari anggarannya.
Angka ini adalah posisi berjalan, bukan laporan akhir tahun.
Namun rendahnya realisasi belanja modal dibanding belanja pegawai patut jadi perhatian.
Belanja modal berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik dan aset produktif jangka panjang.
Pertanyaan penting : apakah anggaran sudah diarahkan memperbaiki jalan, sekolah, puskesmas, air bersih, dan transportasi?
Atau terlalu banyak terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi? Perlu ditegaskan, belanja pegawai penting untuk guru dan nakes.
Persoalannya bukan besar-kecil, melainkan apakah komposisinya seimbang dan menghasilkan pelayanan berkualitas.
3.Jangan Sibuk Citra, Lupa Kerja
Kunjungan lapangan, komunikasi publik, dan dokumentasi kegiatan bukan sesuatu yang salah.
Media sosial bahkan bisa jadi alat transparansi.
Tetapi masalah muncul ketika komunikasi publik berubah menjadi tujuan utama, sementara pekerjaan substantif tertinggal.
Kita perlu membedakan pemimpin yang menggunakan media untuk menjelaskan hasil kerja dan pemimpin yang menggunakan pekerjaan pemerintahan sebagai bahan membangun popularitas pribadi.
Jika pemimpin datang ke lokasi bencana, yang harus diukur bukan berapa kamera merekam, melainkan seberapa cepat bantuan tiba dan berapa warga tertolong.
Jika kepala daerah ke pasar, yang penting bukan foto bersama pedagang, melainkan apakah harga terkendali dan daya beli membaik.
Jika pejabat bicara pembangunan, yang harus ditagih adalah realisasi program dan pertanggungjawaban anggarannya.
Kamera boleh mengikuti pemimpin, tetapi pekerjaan tidak boleh berhenti demi kamera.
4.Kesederhanaan Bukan Pengganti Kompetensi
Penampilan sederhana, pakaian tradisional, dan simbol budaya sering menjadi identitas pemimpin. Hal itu tidak salah.
Penghormatan terhadap budaya lokal adalah positif.
Tetapi kita harus hati-hati agar tidak terjebak penilaian dangkal.
Jangan menganggap seseorang pasti merakyat hanya karena berpakaian sederhana.
Jangan menganggap pemimpin pasti berpihak pada rakyat kecil hanya karena berbahasa daerah atau menampilkan simbol adat.
Identitas budaya dan kesederhanaan adalah ekspresi pribadi.
Bukan ukuran tunggal kapasitas kepemimpinan. Ukuran yang lebih penting adalah :
Apakah kebijakannya berdasarkan data?
Apakah keputusannya menyelesaikan persoalan?
Apakah anggaran digunakan efisien?
Apakah ia mampu memilih orang kompeten?
Apakah ia berani mengakui kesalahan dan memperbaiki kebijakan?
Apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat?
Kedekatan dengan rakyat harus dibuktikan melalui kebijakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5.Efisiensi Bukan Sekadar Memotong Anggaran
Efisiensi tidak identik dengan memangkas semua pengeluaran. Efisiensi berarti memperoleh hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia.
Anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial harus tetap mendapat perhatian sesuai kebutuhan.
OECD dalam kajian ekonomi Indonesia 2026 menekankan pentingnya efisiensi belanja publik, ketepatan sasaran subsidi, dan tata kelola investasi pemerintah. Sementara kajian INDEF September 2026 menunjukkan sekitar 78 persen pendapatan kabupaten/kota berasal dari Transfer ke Daerah. Ketergantungan itu menunjukkan banyak daerah masih minim kemandirian fiskal.
Artinya kepala daerah tidak bisa hanya mengandalkan transfer pusat. Mereka harus kreatif mengembangkan potensi ekonomi lokal, memperbaiki PAD, mengoptimalkan aset, memperkuat BUMD sehat, dan membuka investasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Pemimpin cerdas tidak selalu minta tambahan anggaran. Ia mampu mencari cara agar sumber daya yang ada menghasilkan manfaat lebih besar.
6.Defisit Harus Dikelola, Bukan Jadi Kebiasaan Tanpa Pertanggungjawaban
Kita perlu bedakan defisit yang direncanakan dan defisit karena lemahnya pengelolaan. Dalam APBN maupun APBD, defisit dapat terjadi sah karena belanja direncanakan lebih besar dari pendapatan dengan sumber pembiayaan yang ditetapkan.
Persoalan serius muncul apabila pemerintah menetapkan belanja tanpa perhitungan pendapatan realistis, membuat program tanpa kajian memadai, menunda pembayaran kewajiban, atau gagal mengendalikan pelaksanaan anggaran.
Karena itu pemimpin harus mampu membaca kapasitas fiskal sebelum membuat janji dan program. Jangan membuat program besar hanya untuk tepuk tangan, tetapi kemudian kesulitan membiayai. Jangan membangun proyek megah tanpa perhitungan manfaat, biaya operasional, dan pemeliharaan.
Kebijakan yang baik bukan yang paling ramai diumumkan, melainkan yang paling masuk akal dibiayai dan paling besar manfaatnya bagi masyarakat.
7.Rakyat Harus Lebih Cerdas Menilai Pemimpin
Pada akhirnya kualitas kepemimpinan juga dipengaruhi kualitas penilaian masyarakat.
Politik pencitraan akan terus punya ruang apabila masyarakat lebih mudah terkesan penampilan daripada rekam jejak, lebih percaya retorika daripada data.
Masyarakat perlu mengubah cara menilai calon pemimpin.
Jangan hanya bertanya siapa paling pandai bicara.
Tanyakan apa yang pernah dikerjakan, bagaimana hasilnya, bagaimana mengelola anggaran, dan apakah kebijakannya dapat dipertanggungjawabkan.
Empat standar penting :
1.Cerdas dan kompeten : memahami persoalan dan membuat keputusan berdasarkan data.
2.Jujur dan berintegritas: tidak menyalahgunakan kekuasaan.
3.Amanah dan bertanggung jawab : menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
4.Efektif dan efisien : mampu mengubah anggaran dan peluang menjadi hasil nyata dan terukur.
Penutup: Jangan Terpesona Penampilan, Nilailah Hasil Kerja
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memahami tantangan zaman.
Kita tidak bisa menjadi negara maju dengan pola pikir birokrasi lamban, kebijakan tidak terukur, pemborosan anggaran, dan politik yang sibuk membangun pencitraan.
Pemimpin masa kini harus mampu berpikir cepat, bertindak tepat, bekerja efisien, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Kesederhanaan boleh jadi karakter. Simbol adat boleh jadi identitas.
Media sosial boleh jadi sarana komunikasi. Pidato boleh jadi bagian kepemimpinan. Namun semuanya tidak boleh menggantikan kompetensi dan hasil kerja.
Jangan sampai rakyat terkesima gaya pemimpin, tetapi tidak menyadari persoalan yang seharusnya diselesaikan justru menumpuk.
Sebab jabatan publik bukan panggung pertunjukan dan APBN maupun APBD bukan modal membangun popularitas pribadi. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang paling sering terlihat bekerja. Rakyat membutuhkan pemimpin yang pekerjaannya benar-benar terlihat dari perubahan kehidupan mereka.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
