Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi
Negara ini tengah berjalan di atas titian rapuh. Rangkaian peristiwa politik dan keamanan yang beruntun dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar dinamika kekuasaan biasa, melainkan alarm darurat yang mengisyaratkan adanya turbulensi serius di jantung Republik. Dari gesekan institusional kepolisian hingga pergerakan pasukan militer, yang menuntut kejernihan nalar dan ketegasan sikap.
Gelombang diskursus publik bermula dari kritik tajam mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pidato Gatot di Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung—yang awalnya bergulir pada akhir Januari 2026 dan kembali viral pada awal November 2026—menyoroti tiga titik krusial:
- Pembentukan Tim Reformasi Tandingan. Dinilai sebagai bentuk resistensi internal terhadap tuntutan reformasi institusi kepolisian yang murni.
- Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10. Dipandang sebagai upaya “mengunci ruang koreksi” di tengah keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi.
- Diksi “Sampai Titik Darah P 4Denghabisan”. Penolakan keras terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian yang diucapkan dengan bahasa konfrontatif, mencerminkan ketegangan relasi kuasa.
Kritik ini menemukan konfirmasinya yang paling dramatis ketika Bareskrim Polri secara resmi mengumumkan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbukti melakukan penyadapan ilegal terhadap jaringan komunikasi kepresidenan sepanjang periode 2025 hingga 2026. Puncaknya, pada Selasa, 3 November 2026, sang mantan Kapolri resmi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Aksi penyadapan sistemik ini membuka Kotak Pandora tentang bagaimana instrumen negara kerap digunakan di luar koridor hukum. Indikasi ini sebenarnya telah lama tercium.
Pidato Presiden Joko Widodo pada 16 September 2023 di Hotel Salak, Bogor—yang kembali viral pada November 2026—secara terbuka mengakui kompilasi informasi masif dari BIN, intelijen Polri, hingga BAIS TNI untuk memetakan arah politik internal partai.
Ketika instrumen intelijen negara bergerak melampaui batas konstitusionalnya, ancaman deep state atau “musuh dalam selimut” bukan lagi sekadar teori konspirasi.
Peringatan keras Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada awal Juni 2026 mengenai ancaman dari dalam terbukti beralasan kuat. Negara dikhianati oleh tangan-tangan yang seharusnya merawat keamanannya.
Situasi kian memanas tatkala publik dihadapkan pada eskalasi pengamanan yang luar biasa. Berdasarkan rencana pengerahan yang dikonfirmasi media sejak awal November 2026, mobilitas personel TNI digerakkan secara masif:
- Tahap Awal (2 November): Melibatkan 2.100 personel di Jakarta untuk memperkuat Kodam Jaya.
- Tahap Lanjutan (3–4 November): Mobilisasi tambahan 5.740 personel dari luar Jakarta via darat dan kapal perang.
- Tahap Siaga: Sebanyak 13.140 personel disiagakan di markas masing-masing.
Total 20.980 personel TNI disiagakan. Meski Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas dan pihak TNI AD menyampaikan bahasa normatif bahwa langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga kondusifitas NKRI, skala pengerahan sebesar ini di tengah krisis hukum tingkat tinggi memicu pertanyaan besar di ruang publik.
Melihat karut-marut yang berlapis—mulai dari pembangkangan institusi, skandal penyadapan tingkat tinggi, hingga mobilisasi militer—dua pertanyaan fundamental wajib diajukan kepada penyelenggara negara:
- Situasi krusial apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar kekuasaan hari ini?
- Menilik rentetan fakta di atas, apakah bangsa ini sedang menghadapi rekayasa kudeta terselubung yang membahayakan keselamatan kedaulatan negara?
Apapun argumen yang disajikan pemerintah, mengelola negara dalam situasi karut-marut adalah sebuah kebohongan publik yang berbahaya. Terlebih, situasi ini diperparah oleh runtuhnya legitimasi politik pasca-putusan Mahkamah Agung yang mengguncang posisi Wakil Presiden.
Jika elite terus bersilat lidah sementara fondasi republik digerogoti dari dalam, maka Indonesia bukan lagi sekadar berada dalam kondisi genting, melainkan di ambang presipis (jurang) kehancuran konstitusional. Pengawasan rakyat dan ketegasan nurani penyelenggara negara adalah benteng terakhir yang tersisa.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
