Jakarta, SemutIbrahim — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar menggelar aksi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi yang berlangsung tepat pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menjadikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai tuntutan pertama.
Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Politeknik Negeri Jakarta. Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, memperkirakan aksi diikuti sekitar 500 hingga 700 peserta dari kampus dan koalisi masyarakat sipil.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan warga yang terdampak, serta penindakan tegas terhadap korporasi yang bertanggung jawab, termasuk pencabutan izin usaha.
Sorotan mahasiswa mengarah kuat ke Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut massa aksi, karhutla bukan peristiwa yang muncul tanpa tanda. Kebakaran hutan dan lahan berulang setiap musim kemarau, titik panasnya relatif dikenal, dan risikonya dapat diprediksi jauh sebelum asap menyebar. Karena itu, mahasiswa menilai kegagalan mencegah karhutla sebagai persoalan kinerja, terutama pada kementerian yang memegang urusan lingkungan hidup.
Dalam pandangan massa aksi, kegagalan itu mempunyai konsekuensi yang jelas. Menteri Lingkungan Hidup dinilai sudah selayaknya mengundurkan diri, atau diganti oleh Presiden Prabowo Subianto, karena tidak sanggup mencegah karhutla yang sebenarnya sudah bisa diprediksi akan terjadi.
Penilaian itu diperkuat kehadiran mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dari Kalimantan Selatan. Mereka diundang untuk menyampaikan langsung dampak kabut asap terhadap warga Kalimantan. Bagi mahasiswa, kesaksian tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar isu statistik atau berita tahunan, melainkan persoalan kesehatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah terdampak.
Dalam aksi di Tugu Tani, sebagian mahasiswa juga melepas jas almamater. Aksi simbolik itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa mereka turun bukan hanya membawa identitas kampus, melainkan sebagai rakyat yang merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah.
Karhutla menjadi satu dari lima tuntutan Komite Sadar. Empat tuntutan lainnya adalah perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar, penghentian pembatasan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Tuntutan tersebut disusun berdasarkan survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Dalam survei internal aliansi itu, 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya gagal. Isu yang disorot meliputi harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi dan kebakaran hutan, mahalnya biaya pendidikan, serta kondisi ekonomi dan keuangan.
Aksi mahasiswa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Polda Metro Jaya sebelumnya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan Istana Negara dan Menteng untuk mengantisipasi kepadatan.
Komite Sadar menyatakan aksi ini belum menjadi penutup. Mereka berencana menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
