JANGAN BIARKAN HUKUM MENGGANTUNG

Kasus Gibran dan Ujian Keberanian Negara
Disampaikan Oleh : Suherman

Ada satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada kontroversi politik : ketika persoalan hukum yang menyangkut kepentingan publik dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

Ketika hukum sudah berbicara melalui peradilan, tetapi lembaga negara yang berwenang justru terkesan berjalan lambat, publik pun bertanya: sebenarnya negara sedang menegakkan hukum atau sedang mengulur waktu?

1. Duduk Perkaranya Sudah Masuk Ranah Hukum

Kasus persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini bukan lagi sekadar polemik politik. Persoalan ini sudah memasuki ranah hukum dan melibatkan dua lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

6 Oktober 2026 – Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran, karena Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024, sehingga tidak lagi dapat diselesaikan lewat mekanisme sengketa hasil Pilpres.

30 Oktober 2026 – Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026
MA mengabulkan kasasi Subhan Palal.

MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

2. Dua Putusan, Dua Ruang Lingkup

Dua putusan tersebut memiliki ruang lingkup dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Karena itu keduanya tidak boleh ditafsirkan secara serampangan sebagai keputusan otomatis pemberhentian Wakil Presiden.

Tetapi fakta dan konsekuensi hukum yang telah dinyatakan lembaga peradilan itu juga tidak boleh diabaikan.

Di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai.

3.Pertanyaan yang Belum Dijawab

• Mengapa penyelesaian dan tindak lanjutnya terkesan berjalan lambat?
• Mengapa DPR belum menunjukkan langkah kelembagaan yang jelas?
• Bukankah DPR seharusnya menjadi tempat menyalurkan aspirasi dan memastikan persoalan konstitusional mendapat perhatian semestinya?

Rakyat tidak meminta lembaga negara bertindak di luar konstitusi.

Rakyat justru menunggu agar setiap lembaga menjalankan kewenangannya secara transparan, objektif, dan bertanggung jawab.

4.Apa yang Seharusnya Dilakukan

DPR: Segera mempelajari putusan MA secara utuh, meminta penjelasan lembaga terkait, dan menentukan langkah konstitusional sesuai kewenangannya.
Kemendikdasmen: Menindaklanjuti amar putusan MA sesuai ketentuan hukum.

Semua lembaga:
Jika ada konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden, pedomannya adalah mekanisme dalam UUD 1945, bukan tafsir politik di ruang publik.

Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa hukum begitu tegas terhadap rakyat kecil, tetapi menjadi begitu rumit ketika berhadapan dengan kekuasaan.

5.Ini Soal Kepercayaan, Bukan Sekadar Politik

Jabatan publik bukan sekadar hasil kemenangan politik.

Ia mengandung tanggung jawab menjaga legitimasi, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

Ketika muncul persoalan serius mengenai persyaratan pencalonan, penyelesaiannya harus memberikan kepastian, bukan menambah ketidakpastian.

Dampaknya juga tidak berhenti di politik domestik.

Dunia usaha dan investor membutuhkan kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan konsistensi kebijakan.

Negara yang ingin menarik investasi besar harus menunjukkan bahwa supremasi hukum bukan sekadar slogan dalam dokumen kebijakan.

6.Perumpamaan Medis

Saya teringat perumpamaan dalam dunia medis.

Ketika seseorang menderita diabetes dan mengalami komplikasi serius, dokter tidak boleh membiarkan penyakitnya tanpa penanganan.

Jika berdasarkan pemeriksaan medis amputasi memang diperlukan untuk menyelamatkan pasien, tindakan itu harus dilakukan.

Namun keputusan itu harus berdasarkan diagnosis dan prosedur medis yang benar, bukan emosi atau desakan.

Begitu pula negara. Ketika ada persoalan serius dalam tata kelola konstitusi, penyelesaiannya tidak boleh ditunda tanpa batas.

Tetapi tindakan yang diambil harus berdasarkan hukum, bukan tekanan politik atau kepentingan kelompok.

7.Penutup: Jangan Biarkan Menggantung

Semakin lama persoalan ini dibiarkan menggantung, semakin besar ruang bagi spekulasi, kecurigaan, dan polarisasi.

Kita tidak sedang berbicara tentang siapa yang harus menang atau kalah.

Kita sedang berbicara tentang apakah hukum masih menjadi panglima atau justru harus menunggu persetujuan kekuasaan.

Presiden, DPR, kementerian terkait, dan seluruh lembaga yang berwenang harus menunjukkan sikap kenegarawanan.

Jangan jadikan persoalan ini komoditas politik, tetapi jangan pula menjadikannya persoalan yang sengaja dibiarkan kehilangan ujung penyelesaian.

Rakyat berhak mendapatkan penjelasan. Rakyat berhak mendapatkan kepastian.

Sebab negara hukum tidak cukup hanya memiliki lembaga peradilan yang berani memutus perkara.

Negara hukum juga membutuhkan keberanian lembaga-lembaga lainnya untuk melaksanakan konsekuensi hukum sesuai kewenangannya.

Jangan biarkan hukum menggantung.

Sebab ketika kepercayaan rakyat terhadap hukum mulai kehilangan pijakan, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang pejabat, melainkan wibawa konstitusi dan masa depan demokrasi Indonesia.

-Atma_