Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi
Penyadapan ilegal bukan lagi sekadar instrumen spionase konvensional. Ia telah bertransformasi menjadi industri gelap komoditas strategis untuk mengamankan kepentingan oligarki dan akumulasi kapital.
Di balik gembar-gembor penegakan hukum dan kecanggihan teknologi pengawasan negara, tersimpan sebuah ironi kelam, aktor di balik layar penyadapan mustahil tersentuh jerat hukum.
Mereka memiliki mekanisme pertahanan kekayaan (wealth defense mechanism) yang bekerja berlapis dan sistematis. Pertanyaannya, “mengapa para dalang ini selalu selangkah lebih maju dari aparat penegak hukum?”
Sejarah penegakan hukum kita kerap dipertontonkan pada drama penangkapan pemain-pemain lapangan, publik sering kali terkecoh. Padahal, saat itu pula para aktor utama telah menerapkan strategi kalkulatif yang disebut political amputation (amputasi politik).
Dalam strategi ini, pejabat atau operator yang tertangkap dibiarkan berjalan sendiri menanggung sanksi hukum dan sosial. Mereka dipangkas dan dikorbankan layaknya anggota tubuh yang membusuk demi menyelamatkan keseluruhan sistem dan kepentingan oligarki.
Begitu pion tersingkir, sang aktor di balik layar dengan sigap mengalihkan kendali kepada aktor politik baru yang lebih steril, patuh, dan aman untuk melanjutkan agenda gelap berikutnya.
Modus operandi ini kian berbahaya tatkala institusi negara dan instrumen penegakan hukum justru ditarik masuk ke dalam pusaran kepentingan privat. Negara, dengan segala perangkat formalnya, sering kali dijadikan bumper (perisai) sekaligus kambing hitam untuk menyerap dan melegitimasi kejahatan yang bersifat sistemik.
Ketika skandal penyadapan atau kebocoran data strategis mencuat ke permukaan publik, institusi negara dipaksa berdiri di garis depan untuk memberikan pembenaran, melakukan disinformasi, atau mengaburkan substansi masalah.
Akibatnya, energi publik terkuras pada perdebatan birokratis yang mandul, sementara dalang aktor penyadap tetap duduk nyaman di singgasana kekebalan hukum.
Keadaannya menjadi sangat telanjang dan pahit, aktor penyadap yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa tertangkap selama struktur kekuasaan dan ekonomi politik justru melindunginya
Lebih fatal selama penyadapan dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum administratif dan bukan sebagai kejahatan terstruktur terhadap kedaulatan negara .
Keadilan di negeri ini tidak lebih dari sebuah ilusi optik, gemuruh perdebatan siapa aktor penyadapannya, sementara aktor penyadapnya melenggang tanpa tersentuh. (*)
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
