Disampaikan Oleh : Suherman
Negeri ini seolah tidak pernah kehabisan cerita tentang gonjang-ganjing politik. Setiap pergantian kekuasaan selalu menghadirkan dinamika baru, mulai dari perebutan pengaruh, tarik-menarik kepentingan partai, pembentukan koalisi, pembagian jabatan, hingga perubahan sikap politik yang terkadang sulit dipahami oleh masyarakat.
Politik seperti memiliki panggungnya sendiri, tetapi sering kali kehilangan arah dalam mencapai tujuan bernegara.
Padahal, Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan pedoman.
Pancasila dan UUD 1945 sudah memberikan fondasi yang sangat kuat tentang bagaimana negara harus dibangun, bagaimana kekuasaan dibatasi, bagaimana hak rakyat dilindungi, dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan.
Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan navigasi, melainkan pada konsistensi mereka yang menjalankan sistem tersebut.
Kita perlu menyadari bahwa demokrasi bukan sekadar kegiatan lima tahunan untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.
Demokrasi adalah sebuah sistem yang harus memastikan bahwa siapa pun yang memperoleh kekuasaan tetap tunduk pada aturan main.
Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menentukan aturan sesuai kepentingan, melainkan amanah yang dibatasi oleh konstitusi.
Lihatlah konfigurasi politik Indonesia setelah Pemilu 2024.
Terdapat delapan partai politik yang memperoleh kursi di DPR.
Tidak ada satu partai pun yang menguasai mayoritas kursi secara mandiri.
Konsekuensinya, pemerintahan membutuhkan koalisi besar untuk menjalankan agenda politik dan pemerintahan.
Koalisi memang merupakan konsekuensi yang wajar dari sistem presidensial multipartai.
Namun, persoalannya muncul ketika koalisi lebih banyak dibangun berdasarkan pembagian kekuasaan daripada kesamaan platform dan komitmen program.
Penelitian politik komparatif yang diterbitkan dalam jurnal Contemporary Southeast Asia pada 2025 juga mengidentifikasi karakter demokrasi Indonesia berupa koalisi pemerintahan yang besar, dominasi presiden, dan lemahnya perbedaan programatik ant partai.
Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Inilah yang perlu kita evaluasi.
Jangan sampai partai politik hanya menjadi kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, bukan institusi yang memperjuangkan ideologi, gagasan, dan program pembangunan.
Karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki platform politik nasional yang lebih jelas, detail, dan mengikat.
Bukan untuk menggantikan Pancasila atau UUD 1945, melainkan menerjemahkan nilai-nilai konstitusi ke dalam aturan operasional yang dapat dijalankan dan dievaluasi.
Platform tersebut setidaknya harus memiliki beberapa fondasi.
Pertama, kesepakatan nasional mengenai arah pembangunan.
Setiap partai politik boleh memiliki ideologi, strategi, dan pendekatan yang berbeda.
Namun, harus ada kesepakatan minimum mengenai tujuan bernegara, seperti pemberantasan korupsi, pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemandirian pangan dan energi, penegakan hukum, serta perlindungan lingkungan.
Perubahan pemerintahan tidak boleh berarti mengubah seluruh arah pembangunan hanya karena presiden dan koalisi politiknya berganti.
Kedua, aturan koalisi dan oposisi yang jelas.
Koalisi harus dibangun berdasarkan kesamaan platform, bukan semata-mata transaksi jabatan.
Partai yang berada di luar pemerintahan harus memperoleh ruang konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan tanpa dicap sebagai musuh pemerintah.
Demokrasi membutuhkan oposisi yang sehat.
Sebab, pemerintahan yang tidak memiliki pengawasan efektif berpotensi kehilangan mekanisme koreksi.
Ketiga, kontrak politik dan pertanggungjawaban publik.
Partai politik dan pasangan calon yang mengikuti pemilu harus memiliki program yang terukur, target waktu, indikator keberhasilan, serta konsekuensi politik apabila janji-janji utamanya tidak dilaksanakan.
Rakyat jangan hanya dijadikan objek kampanye. Setelah pemilu selesai, masyarakat harus memiliki instrumen untuk mengukur apakah mandat yang diberikan benar-benar dijalankan.
Keempat, transparansi pendanaan politik.
Sumber dana partai, biaya kampanye, sumbangan pihak ketiga, dan penggunaan dana politik harus dapat diaudit secara terbuka.
Politik yang mahal tanpa transparansi akan membuka ruang ketergantungan kepada pemilik modal dan kepentingan bisnis.
Kelima, penegakan aturan tanpa pandang bulu.
Tidak boleh ada standar ganda antara penguasa dan oposisi, antara partai besar dan partai kecil, ataupun antara pejabat dan masyarakat biasa.
Lembaga pengawas dan penegak hukum harus memiliki independensi serta kewenangan yang memadai.
Aturan yang baik tidak akan berarti apa-apa apabila pelanggarannya dapat dinegosiasikan berdasarkan kekuatan politik.
Namun, platform politik nasional tersebut juga tidak boleh berubah menjadi alat untuk menyeragamkan pandangan politik atau membatasi kebebasan berpendapat. Perbedaan adalah bagian dari demokrasi.
Yang harus disatukan adalah komitmen terhadap konstitusi, prosedur demokratis, dan kepentingan publik.
Kita bisa belajar dari negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi lebih mapan.
Mereka tidak hanya mengandalkan karakter baik seorang pemimpin, tetapi membangun institusi, mekanisme pengawasan, transparansi, dan sistem pertanggungjawaban yang memungkinkan kekuasaan dikendalikan oleh aturan.
Pada akhirnya, persoalan Indonesia bukan semata-mata siapa yang menjadi presiden, partai mana yang berkuasa, atau siapa yang berada dalam koalisi.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa sistem tetap berjalan benar meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.
Kita tidak boleh terus-menerus berharap mendapatkan pemimpin yang sempurna untuk menghasilkan pemerintahan yang baik.
Justru kita harus membangun sistem yang mampu membatasi pemimpin yang tidak sempurna agar tidak bertindak melampaui kewenangannya.
Negara modern tidak boleh bergantung pada kebaikan hati penguasanya, tetapi harus berdiri di atas kekuatan institusinya.
Sebab, Pancasila adalah ideologi negara, UUD 1945 adalah konstitusi, sedangkan platform politik nasional harus menjadi jembatan antara cita-cita konstitusi dan praktik penyelenggaraan kekuasaan.
Sudah waktunya politik Indonesia tidak hanya sibuk memenangkan kekuasaan, tetapi juga serius membangun aturan main yang membuat siapa pun yang berkuasa wajib tunduk pada sistem.
Jangan sampai Indonesia memiliki konstitusi yang kuat, tetapi praktik politiknya selalu mencari jalan untuk menghindari semangat konstitusi itu sendiri.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
