Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI memang telah melewati gerbang administrasi awal. Dengan 120 tanda tangan dari seluruh delapan fraksi, syarat minimal 25 orang dan lebih dari satu fraksi telah sah terpenuhi. Namun, melangkah dari sekadar “syarat administratif” menuju “keputusan politik” adalah soal melompati jurang terjal konstitusi. Di sinilah kerawanan sebenarnya bermula.
Secara matematis, angka 120 pengusul baru mencakup sekitar 20,69 persen dari total 580 kursi parlemen. Tantangan terbesarnya terletak pada Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 dan UU MM3
Pengesahan HMP—terutama yang bermuara pada pemakzulan—mensyaratkan kuorum dan dukungan mayoritas super ketat, yakni sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang juga dihadiri minimal dua pertiga anggota (paling sedikit 387 suara).
Masih ada jarak pemisah yang lebar antara 120 pengusul dan angka absolut 387 suara.
Menariknya, komposisi penandatangan menunjukkan fenomena “gerakan individu” mungkin bukan instruksi resmi partai. Sebagian besar fraksi besar—baik pendukung pemerintah maupun oposisi, memiliki perwakilan yang membubuhkan tanda tangan, tetapi mayoritas kader mereka memilih absen.
PKS mencatat tingkat partisipasi internal tertinggi dengan 52,8 persen anggotanya ikut serta, yang berpotensi memantik lobi tingkat tinggi di level pimpinan fraksi.
Kendati demikian, kalkulasi politik praktis menunjukkan tiga kemungkinan arah angin:
– Pimpinan partai hampir pasti merapatkan barisan untuk mendisiplinkan kader atau meredam manuver ini sebelum meluas di paripurna.
– Sejarah parlemen mencatat, hak-hak konstitusional seperti HMP atau Hak Angket sering kali berhenti sebagai alat tawar politik demi akomodasi kekuasaan dan finansial (uang ), bukan ujung tombak pemakzulan.
– Jika 460 anggota yang belum bersikap tetap patuh pada garis komando partai untuk menolak, usulan ini dipastikan gugur di ruang sidang.
HMP di Senayan hari ini ibarat riak kecil yang mencoba melawan arus besar koalisi dan oligarki. Tanpa perubahan haluan masif dari pimpinan partai politik, inisiatif ini terancam kandas sebelum menjadi badai.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
