Jakarta, SemutIbrahim – Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat untuk menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aliansi massa mendatangi Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus). Massa mendesak Wapres Gibran Rakabuming Raka keluar dari Istana Wapres. Di Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Senin (9/11/2026), massa datang sekitar pukul 14.12 WIB. Massa datang berjalan kaki dan menggunakan mobil komando.
Massa membawa sejumlah spanduk yang menuntut Gibran keluar dari Istana Wapres. Massa juga menyuarakan Gibran dimakzulkan.
Tuntutan massa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti ijazah penyataran SMA Gibran. Selain itu, berlandaskan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai tidak sahnya surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Gibran.
“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” ujar Menuk.
Oleh sebab itu, massa menuntut Gibran untuk mengundurkan diri atau dimakzulkan. Massa mendesak Gibran keluar dari Istana Wapres.
“Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat,” imbuhnya.
Dalam tuntutannya, mereka turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran.
Anggota Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, yang turut dalam aksi tersebut mengatakan, demonstrasi digelar untuk mendesak Gibran mundur dari jabatan Wapres.
“Karena secara legal konstitusional, Saudara Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi legal untuk menduduki jabatan wapres,” kata Khozinudin.
Massa Minta Gibran Mengundurkan Diri
Ia menambahkan, massa menginginkan Gibran mengundurkan diri atas inisiatif sendiri, meskipun menilai kemungkinan tersebut sangat kecil.
“Kalau bisa berhenti atas inisiatifnya, itu akan menjadi poin tersendiri. Meskipun kita memang tidak akan pernah memberikan ampun kepada Gibran, karena dia masuk dengan melanggar konstitusi dan norma etika. Tentu sangat mustahil ya kita meminta dia mundur secara legowo,” ucapnya.
Menurut Khozinudin, langkah lain yang dinilai dapat ditempuh adalah melalui mekanisme politik di DPR RI, yakni hak menyatakan pendapat atau hak angket.
Pandangan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Dasco mengatakan sudah banyak masukan dari beberapa pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” sebutnya.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
