Disampaikan Oleh : Suherman – Pemerhati Kebijakan Publik
Ada pelajaran penting dari kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Palangka Raya pada 23 Oktober 2026.
Di tengah memburuknya kualitas udara akibat karhutla, Menkes mengunjungi Rumah Oksigen untuk warga terdampak.
Foto Menkes menggunakan selang oksigen sempat beredar dengan narasi ia sesak napas.
Menkes telah membantah dan menjelaskan itu adalah upaya memperkenalkan fasilitas bantuan. Klarifikasi itu harus dihormati.
Kita tidak boleh membangun kritik di atas narasi yang keliru.
Persoalan yang lebih besar bukan foto itu, melainkan : bagaimana jika penderitaan akibat asap bukan sekadar yang dilihat pejabat saat kunjungan, tapi kenyataan yang dihadapi rakyat setiap hari?
Bagi warga Kalimantan Tengah, kabut asap bukan sekadar gangguan pandangan.
Asap membuat mata perih, tenggorokan tidak nyaman, dan napas berat.
Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru termasuk kelompok rentan.
Masyarakat tidak bisa menghindar. Mereka tetap harus bekerja, berdagang, mengemudi, memadamkan api di lahan gambut, atau mencari nafkah untuk keluarganya.
Di sinilah ketimpangan itu : ketika pejabat datang, tersedia pendampingan, fasilitas, dan akses langsung ke pengambil keputusan.
Sementara rakyat menjalani hari-harinya dengan keterbatasan.
Angka Bukan Sekadar Statistik
Data Kemenkes periode 20 Agustus – 20 Oktober 2026 mencatat 314.124 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah itu, 70.890 adalah balita. Di Kalimantan Tengah saja, 26.740 kasus.
Angka ini harus dibaca secara tepat. Kasus tercatat di wilayah terdampak tidak otomatis berarti setiap kasus disebabkan langsung oleh asap. Penilaian kausalitas butuh kajian epidemiologis.
Namun, lonjakan ini tetap menunjukkan beban kesehatan yang serius dan ancaman kesehatan masyarakat yang butuh respons cepat.
Di balik setiap angka ada manusia : orang tua yang khawatir, keluarga yang keluar biaya berobat, dan nakes yang menghadapi lonjakan pasien.
Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah masker atau tabung oksigen yang dibagikan.
Ukurannya adalah : apakah bantuan menjangkau yang paling rentan, apakah layanan tersedia tepat waktu, dan apakah warga terlindungi dari paparan yang terus berulang.
Menangani korban adalah kewajiban. Mencegah warga terus menjadi korban adalah tanggung jawab yang tidak kalah penting.
Jangan Ada Dua Kelas Pelayanan
Kunjungan pejabat yang menghasilkan bantuan nyata patut diapresiasi.
Namun kunjungan tidak boleh menjadi satu-satunya momentum pelayanan mendapat perhatian khusus.
Pertanyaan kritisnya : apakah standar pelayanan saat menteri datang juga tersedia bagi rakyat biasa yang datang ke puskesmas keesokan harinya?
Apakah masker yang sesuai risiko tersedia bagi kelompok rentan? Apakah fasilitas oksigen dapat diakses warga di daerah terpencil?
Ini bukan tuduhan bahwa pejabat mendapat pelayanan lebih baik.
Ini adalah pertanyaan tentang standar pelayanan yang harus dijamin negara.
Perbedaan jabatan boleh menentukan tanggung jawab, tapi tidak boleh menentukan tinggi-rendahnya martabat manusia di hadapan layanan publik.
Amanah yang Dibayar Pajak Rakyat
Gaji pejabat dibayar melalui APBN, dan APBN bersumber dari pajak rakyat. Karena itu, jabatan publik bukan hak istimewa tanpa pertanggungjawaban. Ia adalah amanah untuk melayani.
Rakyat berhak atas pelayanan yang layak, informasi kualitas udara yang transparan, dan respons cepat saat keselamatan terancam.
Jika pejabat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan cepat saat di daerah bencana, pengalaman itu seharusnya mendorong perbaikan sistem agar masyarakat setempat memperoleh akses yang sama baiknya.
Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal ketika tidak ada pejabat yang datang dan tidak ada kamera yang merekam.
Empati Harus Menjadi Kebijakan
Melihat langsung penderitaan warga memang dapat membuka mata. Namun empati tidak boleh berhenti sebagai perasaan sesaat.
Empati harus diterjemahkan menjadi kebijakan terukur : memperkuat pencegahan karhutla, memperbaiki sistem peringatan dini, memastikan fasilitas kesehatan siap, dan menjamin distribusi bantuan tepat sasaran.
Semua langkah itu baru menangani dampak. Akar masalahnya juga harus ditangani : pencegahan konsisten, pengawasan wilayah rawan, kesiapsiagaan pemadaman, dan penegakan hukum berbasis bukti.
Tidak adil jika masyarakat terus menanggung biaya kesehatan akibat bencana yang sebenarnya dapat dicegah atau dikurangi dampaknya melalui kebijakan yang lebih efektif.
Penutup : Jangan Menunggu Pejabat Merasakan
Mengapa penderitaan rakyat kadang baru mendapat perhatian besar setelah menjadi sorotan publik atau dilihat langsung pejabat tinggi?
Bukankah laporan puskesmas, data ISPA, dan pengukuran ISPU seharusnya sudah cukup menjadi dasar bertindak?
Dalam pemerintahan yang responsif, pejabat tidak perlu menunggu berada di tengah kabut asap untuk memahami bahwa rakyat butuh perlindungan.
Rakyat yang sesak napas tidak butuh simpati semata. Mereka butuh udara lebih bersih, layanan kesehatan yang siap, dan kebijakan yang mencegah penderitaan serupa terulang.
Negara yang adil bukan negara yang hanya mampu melayani pejabatnya dengan baik, melainkan negara yang menjamin rakyat biasa memperoleh perlindungan dan pelayanan yang bermartabat.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
