Disampaikan Oleh : Suherman
Ada ironi menarik dari hubungan Indonesia-Singapura.
Ketika kabut asap dari karhutla di Indonesia mencapai wilayahnya, Singapura bergerak cepat. Melalui NEA, pada Oktober 2026 Singapura menerbitkan pemberitahuan pencegahan kepada 10 perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Mereka diminta mengerahkan pemadam, menghentikan pembakaran, dan menyerahkan rencana pencegahan. Dasarnya Transboundary Haze Pollution Act.
Pemerintah Singapura juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum, regulasi, dan ekonomi lanjutan jika perusahaan tidak bekerja sama.
Dari sudut pandang Singapura, langkah itu dapat dipahami: kewajiban melindungi kesehatan warganya.
Tapi dari sudut pandang Indonesia, ada pertanyaan lain yang layak diajukan : Jika Singapura begitu tegas menolak udara kotor dari luar, seberapa tegas pula negara itu memastikan sistem keuangan dan bisnisnya tidak dimanfaatkan untuk menyimpan, memindahkan, atau menyamarkan uang yang diduga berasal dari korupsi, penghindaran pajak ilegal, dan eksploitasi SDA?
Ini bukan tuduhan bahwa Singapura melindungi uang haram. Ini pertanyaan tentang konsistensi : apakah standar ketegasan terhadap pencemaran lingkungan juga tercermin dalam mencegah pencucian uang dan aliran keuntungan dari kejahatan?
Sebab, asap merugikan lewat lingkungan rusak, sementara aliran uang hasil kejahatan merugikan lewat hilangnya penerimaan negara dan terhambatnya pembangunan.
1. Asap Ditindak, Bagaimana dengan Uang yang Mengalir?
Langkah Singapura terhadap 10 perusahaan patut diperhatikan karena berbasis data: citra satelit, peta konsesi, data meteorologi.
Persoalan ekonomi lintas batas butuh ketelitian sama. Indonesia-Singapura punya hubungan perdagangan dan investasi erat. Hubungan itu membawa manfaat, tapi jaringan keuangan lintas negara juga bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal dana ilegal.
Di sinilah pentingnya pengawasan pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner), sumber dana, transaksi mencurigakan, dan struktur perusahaan rumit.
Pertanyaannya bukan apakah setiap uang dari Indonesia di Singapura adalah uang kotor. Tentu tidak. Pertanyaan yang lebih tepat: apakah setiap aliran dana yang punya indikasi kuat terkait kejahatan ditelusuri serius, tanpa pandang besarnya kekayaan atau kompleksitas strukturnya?
Jika Singapura menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak usahanya di Indonesia, tuntutan sepadan adalah agar sistem keuangannya tidak menjadi tempat berlindung hasil kejahatan dari mana pun. Standar ini harus berlaku bagi semua pusat keuangan, termasuk Indonesia sendiri.
2. Uang Korupsi: Bukan Hanya Siapa yang Mengambil, Tapi ke Mana Perginya
Korupsi tidak berakhir saat pelaku terima uang. Dalam banyak kasus, hasilnya dipindahkan lewat rekening, perusahaan cangkang, pembelian aset, investasi lintas negara.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup tangkap pelaku utama. Harus telusuri aliran dana dan upayakan pengembalian aset.
Singapura punya perangkat hukum untuk itu. Contoh terdokumentasi adalah kasus pencucian uang besar 2023, ketika otoritas Singapura menyita atau membekukan aset senilai lebih dari S$3 miliar dalam penyelidikan jaringan WNA asing. Kasus itu menunjukkan Singapura bukan hanya berisiko, tapi juga bisa menindak.
Namun kasus itu juga memperlihatkan besarnya tantangan pusat keuangan internasional dalam mengawasi aliran dana.
Indonesia berhak meminta kerja sama kuat dalam penelusuran aset hasil korupsi, pertukaran informasi keuangan sesuai hukum, dan pengembalian aset yang terbukti tindak pidana.
Sebab, uang yang dicuri dari rakyat tidak kehilangan sifat ilegalnya hanya karena pindah rekening atau berganti nama pemilik.
3. Transfer Pricing: Jangan Campuradukkan Perencanaan Pajak dengan Kejahatan
Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antara perusahaan yang punya hubungan istimewa, misal induk dan anak usaha. Praktik ini pada dasarnya sah dan normal dalam bisnis multinasional.
Persoalan muncul jika harga tidak sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) sehingga laba dipindahkan secara artifisial dari negara tempat kegiatan ekonomi berlangsung ke yurisdiksi lain.
Jika melanggar hukum, dampaknya berkurangnya penerimaan pajak negara tempat produksi dan SDA berada.
Bagi Indonesia, ini penting. Perusahaan yang dapat pendapatan dari SDA harus penuhi kewajiban pajak sesuai aturan. Jika keuntungan dialihkan secara tidak wajar lewat transaksi afiliasi di luar negeri, otoritas pajak perlu periksa fungsi usaha, aset, risiko, dan substansi ekonomi masing-masing pihak.
Singapura tidak bisa dituduh melanggar hanya karena menjadi lokasi induk atau pusat perdagangan.
Tapi keberadaan jaringan lintas negara memang membuat kerja sama pertukaran informasi dan pengawasan pajak sangat penting.
Persoalannya bukan di mana perusahaan catat labanya, tapi apakah pencatatan itu mencerminkan kegiatan ekonomi sebenarnya dan patuh hukum.
4. Illegal Logging: Jangan Hanya Bicara Asap, Periksa Rantai Keuntungan
Karhutla dan pembalakan liar berbeda secara hukum, meski keduanya terkait tekanan terhadap hutan.
Pembalakan liar merusak ekosistem dan menghilangkan penerimaan negara. Perdagangannya bisa melibatkan jaringan pemasok, pengolahan, eksportir, pembiayaan, dan pasar internasional. Karena rantai itu lintas batas, pengawasan tidak boleh berhenti di lokasi tebang.
Pemerintah perlu telusuri asal kayu, legalitas izin, dokumen angkut, rantai pasok, serta pihak yang dapat untung. Jika ada indikasi hasil pembalakan liar masuk perdagangan internasional, negara tujuan perlu kerja sama memastikan legalitas produk.
Dalam konteks ini, Singapura dapat diminta kerja sama transparan jika ada bukti perusahaan atau transaksi dalam yurisdiksinya terkait hasil kejahatan kehutanan. Tapi hubungan dagang dengan Indonesia tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam pembalakan liar. Tuduhan harus berdasar dokumen dan bukti yang dapat diuji.
Yang harus ditolak adalah kemungkinan keuntungan dari kejahatan lingkungan dinikmati lewat jaringan bisnis lintas negara tanpa penelusuran memadai.
5. Jangan Tegas Hanya Jika Kepentingan Sendiri Terganggu
Di sinilah inti kritik terhadap pendekatan yang berpotensi tidak seimbang. Ketika asap sampai ke Singapura, pemerintahnya bertindak melindungi penduduknya. Itu kewajiban sah.
Tapi prinsip perlindungan kepentingan nasional tidak boleh berhenti di urusan udara. Perlindungan itu juga perlu diwujudkan dalam pengawasan keuangan, transparansi korporasi, dan kerja sama mencegah hasil kejahatan masuk sistem ekonomi.
Kita tidak boleh simpulkan Singapura munafik hanya karena menindak asap. Negara mana pun berhak melindungi rakyatnya. Namun Indonesia juga berhak menuntut konsistensi kerja sama regional.
Standar yang kita tuntut sederhana : setiap negara harus serius mencegah wilayah, lembaga keuangan, dan perusahaannya dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Standar itu berlaku bagi Singapura, Indonesia, dan semua negara.
6. Indonesia Jangan Hanya Pandai Kritik, Tapi Lemah Mengawasi
Kritik terhadap Singapura tidak boleh jadi cara mengalihkan perhatian dari pekerjaan rumah kita sendiri.
Jika perusahaan diduga melanggar lingkungan di Indonesia, pemerintah kitalah yang punya tanggung jawab utama mengawasi konsesi dan memulihkan lingkungan.
Jika uang hasil korupsi mengalir ke luar negeri, aparat kita harus mampu membangun perkara, menelusuri transaksi, dan mengajukan permintaan kerja sama yang sah.
Indonesia tidak akan dapat posisi tawar kuat hanya dengan melontarkan kritik. Posisi tawar tumbuh ketika hukum ditegakkan konsisten di dalam negeri.
Kedaulatan ekonomi bukan berarti tutup diri dari kerja sama. Kedaulatan berarti memastikan kepentingan rakyat tetap terlindungi ketika modal dan keuntungan bergerak melintasi batas.
PENUTUP: UDARA BERSIH PENTING, UANG BERSIH JUGA PENTING
Singapura berhak melindungi penduduknya dari kabut asap. Indonesia pun berhak melindungi rakyatnya dari korupsi, pembalakan liar, dan praktik bisnis yang merugikan penerimaan negara.
Persoalannya bukan mempertentangkan udara bersih dengan kepentingan ekonomi.
Persoalannya adalah bagaimana negara-negara di kawasan menerapkan tanggung jawab secara konsisten.
Jika perusahaan diduga sebabkan kebakaran, periksa dan tindak berdasar bukti.
Jika ada aliran dana diduga dari korupsi, telusuri dan kembalikan asetnya lewat mekanisme hukum.
Jika transaksi afiliasi diduga alihkan laba ilegal, periksa kewajaran harganya.
Jangan biarkan batas negara jadi tempat bersembunyi pelaku kejahatan. Namun jangan pula jadikan tuduhan sebagai pengganti bukti.
Udara bersih adalah hak rakyat. Uang negara yang bersih dari korupsi juga hak rakyat. Hutan yang terlindungi adalah hak generasi mendatang. Ketiganya tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
