Jangan Berhenti Pada Pelaksana : Bongkar Otak Dibalik Dugaan Penyadapan

Hukum Harus Tegak Tanpa Mengenal Pangkat, Jasa, dan Kasta Kekuasaan
Disampaikan Oleh : Suherman

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Jangan berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan perintah di lapangan.

Siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan siapa yang sesungguhnya memperoleh keuntungan dari operasi tersebut?

Semua harus diungkap secara terang.

Ini bukan perkara biasa.

Jika benar penyadapan dilakukan secara terorganisasi, tanpa dasar hukum, dan menyasar Presiden serta sejumlah pejabat, tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan pengusaha, maka persoalannya menyentuh keamanan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan integritas institusi penegak hukum.

Negara tidak boleh kalah oleh jaringan kepentingan yang bersembunyi di balik pangkat, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan.

1. Jangan Ada Kekebalan Hukum karena Jasa Masa Lalu

Dalam negara hukum, jasa seseorang kepada negara tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskannya dari pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan yang dilakukan kemudian.

Seseorang boleh pernah berjasa, pernah menduduki jabatan penting, bahkan pernah menjadi orang kepercayaan pemimpin.

Namun, semua itu tidak memberinya hak istimewa untuk berada di atas hukum.

Jika seorang presiden, pejabat tinggi, jenderal, atau siapa pun terbukti menjadi otak suatu tindak pidana, proses hukum harus tetap berjalan.

Tidak boleh ada perlakuan khusus karena pangkat, senioritas, hubungan politik, atau kontribusi masa lalu.

Pengabdian masa lalu patut dihargai, tetapi tidak dapat menghapus pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti melanggar hukum.

2. Fakta Penyidikan Harus Menjadi Pintu Masuk untuk Mengungkap Jaringan

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka awal dalam dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik.

Penyidik mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha dalam periode 2025–2026.

Penyidik juga menyebut adanya dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya dan penghapusan jejak elektronik pada Oktober 2026.

Dalam perkembangan berikutnya, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.

Fakta-fakta tersebut harus menjadi dasar untuk memperluas penyidikan, bukan alasan untuk terburu-buru menyimpulkan siapa aktor di baliknya.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab :

• Siapa yang pertama kali merancang kegiatan penyadapan?
• Siapa yang memberikan perintah dan kewenangan?
• Siapa yang mengetahui atau menyetujui penggunaan sistem tersebut?
• Siapa yang menerima, menyimpan, atau menyebarkan hasil penyadapan?
• Apakah ada pihak yang memanfaatkan informasi untuk keuntungan finansial atau kepentingan politik?
• Apakah terdapat jaringan lain di luar orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka?

Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, penyidikan berisiko hanya menyelesaikan sebagian kecil dari persoalan.

3. Jika Otaknya Berada di Lingkaran Kekuasaan, Tetap Harus Diproses

Inilah ujian sesungguhnya bagi penegakan hukum.

Jangan sampai penyidikan berhenti ketika mulai mendekati orang-orang yang memiliki pengaruh besar.

Jika bukti mengarah kepada seorang pejabat tinggi, mantan pejabat, pengusaha, atau bahkan orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan, penyidik harus tetap menindaklanjutinya sesuai prosedur.

Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran hukum.

Tetapi ketegasan juga tidak boleh berarti menangkap orang berdasarkan dugaan atau tekanan opini publik.

Setiap penetapan tersangka harus didukung alat bukti yang sah, dan setiap orang berhak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Keadilan tidak mengenal kasta. Namun, keadilan juga tidak boleh mengabaikan pembuktian.

4. Apakah Ini Makar? Jangan Menutup Kemungkinan, tetapi Buktikan Unsurnya

Pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa pengembangan perkara menunjukkan indikasi yang mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar berdasarkan Pasal 191–193 KUHP Nasional.

Yusril menjelaskan bahwa salah satu kemungkinan yang sedang didalami adalah tujuan melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan.

Namun, indikasi tersebut masih harus diuji melalui penyidikan dan pembuktian hukum.

Pasal 191 KUHP Nasional mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Ancaman pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Tetapi perlu ditegaskan : penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur makar.

Penyidik harus membuktikan maksud, tujuan, dan unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan undang-undang.

Jika unsur makar memang terbukti, ketentuan pidananya harus diterapkan.

Jika yang terbukti adalah tindak pidana penyadapan, akses ilegal, atau penghapusan data elektronik, pelakunya harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan memaksakan pasal demi memenuhi kemarahan publik.

Tetapi jangan pula menghindari pasal yang tepat hanya karena pelakunya memiliki kedudukan tinggi.

5.Tahanan dan Hukuman Harus Berdasarkan Peran serta Pertanggungjawaban

Penanganan perkara harus membedakan peran setiap orang : perancang, pemberi perintah, pelaksana, pengelola sistem, penerima informasi, dan pihak yang membantu menghilangkan barang bukti.

Pertanggungjawaban pidana tidak boleh disamaratakan.

Orang yang terbukti merancang dan mengendalikan suatu tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya, demikian pula pelaksana dan pihak lain yang terbukti terlibat.

Penahanan juga harus mengikuti syarat hukum, bukan menjadi hukuman sebelum putusan pengadilan.

Setelah seluruh bukti diperiksa, pengadilanlah yang menentukan kesalahan dan pidana yang layak dijatuhkan.

Jika terbukti melakukan kejahatan serius terhadap negara, hukuman harus mencerminkan beratnya perbuatan, dampak yang ditimbulkan, dan ketentuan undang-undang.

6.Kepercayaan Rakyat terhadap Negara Sedang Diuji

Persoalan ini tidak hanya menyangkut Presiden atau institusi Polri.

Dugaan penyadapan terhadap jurnalis, aktivis, pengusaha, dan tokoh masyarakat, jika terbukti, juga menyentuh hak privasi, kebebasan berekspresi, dan ruang demokrasi.

Amnesty International Indonesia telah mendesak penyelidikan yang transparan dan independen serta pengungkapan identitas pihak-pihak yang diduga menjadi korban.

Ini penting agar pengusutan tidak hanya melindungi kepentingan kekuasaan, tetapi juga hak seluruh warga negara.

Negara harus memastikan bahwa teknologi pengawasan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.

Penyadapan hanya boleh dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang sah.

Reformasi pengawasan internal, audit sistem elektronik, pencatatan akses, serta pengawasan independen perlu menjadi bagian dari pembenahan setelah perkara ini terungkap.

Penutup: Tidak Ada Pangkat yang Lebih Tinggi daripada Hukum

Jangan biarkan kasus ini menjadi sekadar berita besar yang ramai selama beberapa pekan, kemudian perlahan dilupakan.

Jangan pula biarkan penyidikan hanya berhenti pada beberapa nama, sementara kemungkinan jaringan yang lebih luas tidak pernah terungkap.

Jika ada puluhan orang yang terbukti terlibat, proses semuanya sesuai hukum.

Jika aktor intelektualnya berada di lingkaran kekuasaan, ungkap dan tindak.

Jika ada pihak yang menerima keuntungan atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan, telusuri pertanggungjawabannya.

Tidak ada jasa masa lalu yang dapat membeli kekebalan hukum.

Tidak ada pangkat yang dapat menghapus kesalahan. Tidak ada jabatan yang boleh menjadi tameng untuk menghindari keadilan.

Presiden bukan negara, dan negara bukan milik seorang presiden.

Karena itu, penegakan hukum dalam perkara ini harus melindungi konstitusi, institusi negara, hak rakyat, dan demokrasi, bukan sekadar kepentingan pribadi siapa pun.