Tetesan Tinta Ida 91126
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dua putusan lembaga peradilan tertinggi negara, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), seolah hanya menjadi angin lalu di hadapan DPR. Putusan yang semestinya menjadi rujukan konstitusional dan pintu masuk bagi koreksi persoalan ketatanegaraan justru tidak mendapatkan respons politik yang sepadan.
Ibarat pertandingan sepak bola, MK dan MA sudah menyiapkan bola di titik penalti. Gawang terbuka, peluang tersedia, tetapi para pemain yang seharusnya mengeksekusi justru terlihat ragu-ragu. Pertanyaannya, apakah DPR memang kehilangan keberanian atau sengaja membiarkan peluang itu berlalu, atau diamnya itu ada hubungannya dengan dugaan bahwa beberapa ketua partai terlibat dalam penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo?
Mari bicara terus terang. Persoalannya mungkin bukan karena Gibran begitu hebat dan kuat sehingga tidak tersentuh mekanisme konstitusional. Jangan-jangan, persoalan sebenarnya terletak pada konfigurasi kepentingan politik, jejaring kekuasaan, dan kepentingan bisnis yang mengikat sebagian elite parlemen.
Ketika kepentingan politik dan ekonomi saling berkelindan, keberanian memperjuangkan aspirasi rakyat sering kali menjadi korban pertama.
Petunjuk hukum dari lembaga peradilan sudah tersedia. Namun, sikap para ketua partai dan pimpinan DPR justru terlihat normatif, datar, dan nyaris tanpa greget. Di mana keberanian politik yang selama ini mereka banggakan? Jangan sampai publik menilai bahwa DPR hanya lantang ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi mendadak kehilangan nyali ketika harus berhadapan dengan lingkaran kekuasaan.
Kita memahami bahwa proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional bukan perkara sederhana. Ada persyaratan kehadiran 2/3 suara dan 2/3 kehadiran semua itu begitu berat. Namun, sulit bukan berarti mustahil. Berat bukan berarti tidak bisa diperjuangkan.
Jangan berlindung di balik hitung-hitungan politik untuk membenarkan ketidakberanian. Justru di sinilah integritas dan keberpihakan seorang wakil rakyat diuji.
Atau jangan-jangan,kalian berharap bola penalti yang sudah disiapkan MK dan MA itu perlahan mengempis, menjadi bola liar, dan akhirnya terlupakan? Kalian menunggu sampai persoalan ini mengendap, sementara kekecewaan dan kemarahan rakyat terus terakumulasi?
Hati-hati! Ketika saluran konstitusional tidak digunakan secara sungguh-sungguh dan lembaga perwakilan kehilangan keberanian menjalankan fungsi pengawasannya, krisis kepercayaan publik bisa semakin membesar. Biaya politik dan sosial akibat pembiaran semacam ini bisa jauh lebih mahal daripada keberanian mengambil sikap sejak awal.
UKepada para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, dan seluruh anggota parlemen, ingatlah: kalian duduk di parlemen bukan untuk menjaga kenyamanan penguasa, melainkan menjalankan mandat rakyat.
Gaji, tunjangan, fasilitas, dan kehormatan jabatan yang kalian nikmati berasal dari uang rakyat. Jangan hanya pandai menikmati fasilitas negara, tetapi membisu ketika rakyat membutuhkan keberanian politik kalian.
MK dan MA telah memberikan landasan melalui putusan hukumnya. Sekarang giliran DPR membuktikan keberanian menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa ketika konstitusi membutuhkan keberanian, para wakil rakyat justru memilih menjadi penonton.
Ingatlah, rakyat mungkin bisa bersabar, tetapi jangan pernah menganggap kesabaran sebagai persetujuan dari rakyat.
Jangan biarkan bola penalti itu menjadi bola liar. Sebab, ketika kepercayaan rakyat runtuh, tidak ada kekuasaan politik yang boleh merasa dirinya kebal dari konsekuensi sejarah!
JANGAN TUNGGU RAKYAT BERGERAK MENDOBRAK DPR, TUNTASKAN KONSEKUENSI POLITIK PUTUSAN MK DAN MA..!
MAKZULKAN GIBRAN MELALUI KONSTITUSIONAL ATAU PENGADILAN RAKYAT.. !
Salam Tetesan Tinta Ida untuk Indonesia Berdaulat dan Berkeadilan. ✍️
Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh
Id@ NKusdianti
Serang, 9 November 2026
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
