KRONIK ’98: PERJUANGAN ATAU PENGKHIANATAN⁉️ (Bag 3)

Lanjutan artikel sebelumnya “KRONIK ’98: PERJUANGAN ATAU PENGKHIANATAN⁉️ (Bag 2)”

MALARI, Buntut Jepang Enggan Alih Teknologi

Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 meletus sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Jepang yang enggan melakukan alih teknologi, aksi mahasiswa dan pelajar yang awalnya berjalan dengan damai mendadak ricuh.

Massa melakukan pembakaran terhadap mobil-mobil buatan Jepang sebagai bentuk protes atas sikap pelit Jepang mengenai teknologi, kerusuhan meluas di berbagai kota. Meskipun berdampak buruk bagi ekonomi, namun pemerintah Indonesia berhasil menjadikannya sebagai alasan untuk menekan Jepang agar mau ‘mempererat kerjasama bilateral’ melalui program alih teknologi.

Bertahun-tahun lamanya kesepakatan itu terjalin, namun tak juga kunjung ada realisasi. Sistem Kapitalisme Jepang dalam bisnis otomotif membuat Indonesia mulai menyadari bahwa alih teknologi yang dijanjikan oleh Jepang tidak akan pernah terealisasi, sama halnya dengan janji pemberian kemerdekaan yang pernah dilontarkan oleh Jepang kala menduduki Indonesia.

Tak ingin menghabiskan waktu untuk menunggu ‘kebaikan’ alias janji palsu dari Jepang, Presiden Soeharto membentuk tim khusus intelejen yang bertugas untuk mempersiapkan pembangunan industri otomotif Indonesia. Misi pertamanya adalah mencoba mencuri cetak biru salah satu desain mobil lengkap dari salah satu perusahaan otomotif Jepang. Dengan memanfaatkan izin mendirikan pabrik dan instalasi assembling yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian, intelejen Indonesia berhasil menyelundupkan mesin press plat berkapasitas 1000 ton. Padahal dalam kerangka kesepakatan antara pemerintah dengan salah satu pabrikan mobil Jepang tertulis bahwa pemerintah Jepang hanya mengizinkan pengiriman mesin press berkapasitas 500 ton.

Berbekal mesin tersebut maka dunia otomotif Indonesia berhasil memasuki fase pembuatan bodi mobil yang sepenuhnya menggunakan teknologi mesin press (Full Pressed Body), sebuah langkah maju dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam industri otomotif.

Namun sayangnya keberhasilan itu tak diraih dalam operasi pencurian blue print mobil, sehingga pemerintah berfikir keras agar program mobil nasional (Mobnas) bisa terealisasi. Kegagalan operasi tersebut membuat Jepang memperketat sistem pengawasan, tak ayal tertutup sudah kesempatan untuk mendapatkan cetak biru mobil dari Jepang.

Akibatnya pemerintah memutuskan untuk mengakuisisi saham Astra selaku pemegang hak distribusi mobil Jepang, uang yang dipergunakan berasal dari Dana Reboisasi Hutan dengan meminjam nama Bob Hasan sebagai cukong. Dengan begitu maka keuntungan atas penjualan mobil buatan Jepang di Indonesia mayoritas dikuasai oleh pemerintah Indonesia.

Tak mau menyerah dalam program Mobnas, pemerintah menjajaki peluang mendapatkan cetak biru mobil dari negara lain, kali ini Korea Selatan bersedia menjual cetak biru mobil berikut instalasi produksinya. Hal ini bisa terwujud dengan memanfaatkan rivalitas sejarah antara Jepang dan Korea Selatan, dimana masih terdapat dendam di hati masyarakat Korsel atas perilaku buruk militer Jepang tatkala menjajah Korea.

Timor dan Bimantara

Kesepakatan terjalin dengan Korsel, dimana pabrikan mobil KIA dan Hyundai bersedia memberikan cetak biru mobil generasi awalnya untuk dijiplak dan diproses secara massal di Indonesia. Karena akuisisi cetak biru mobil tersebut, maka Indonesia berhak menggunakan merk lokal untuk membranding mobil yang akan diproduksi.

Praktis dengan dibangunnya fasilitas produksi mobil hasil akuisisi tersebut, maka dimulailah produksi mobil nasional dengan nama Timor dan Bimantara. Kesepakatan yang memberikan hak paten sekaligus hak untuk mengembangkan varian mobil segera diratifikasi, hasilnya mobil tersebut berhak diklaim sebagai mobil buatan dalam negeri Indonesia.

Kehadiran mobil Timor dan Bimantara secara signifikan berpengaruh terhadap angka penjualan mobil buatan Jepang, masyarakat lebih memilih menggunakan Timor dan Bimantara dibandingkan membeli mobil produksi Jepang. Hal ini memaksa Jepang untuk melayangkan protes, namun tentu saja diabaikan oleh Pemerintah Indonesia.

Teknologi Dirgantara

Keberhasilan Indonesia mewujudkan Mobnas membuat pemerintah bergerak lebih agresif lagi dalam bidang penguasaan teknologi, kali ini Presiden Soeharto memerintahkan agar Indonesia mengembangkan industri dirgantara dengan memanfaatkan instalasi bengkel pesawat IPTN.

Dibawah besutan dari B.J. Habibie selaku Menristek, Indonesia menjajaki kerjasama dengan beberapa pabrikan pesawat. Diantaranya Eurocopter (Perancis) dan CASA dari Spanyol, keduanya memberikan lisensi perakitan hingga riset pengembangan terhadap 3 varian pesawat ( Helikopter AS-332 Super Puma, CN-235 dan N-250).

Dengan terealisasinya kerjasama tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan industri dirgantara yang diproyeksikan bakal mencapai level kemandirian manufaktur secara menyeluruh di masa mendatang.

Keberhasilan Indonesia dalam merakit pesawat-pesawat tersebut membuat maskapai penerbangan sipil hingga militer memutuskan untuk memesan ratusan unit pesawat buatan IPTN. Dengan demikian maka langit Nusantara mulai diwarnai dengan hilir mudik pesawat buatan IPTN, menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Namun di lain pihak AS mulai khawatir dengan perkembangan pesat industri manufaktur Indonesia, terlebih lagi Indonesia termasuk negara yang sulit diajak berkompromi dalam beberapa hal diantaranya soal isu Palestina dan berbagai isu lainnya termasuk Perang Teluk.

Berbagai proyek besar yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam bidang teknologi tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit, bantuan dari IGGI mayoritas ditujukan untuk sektor ekonomi serta pendidikan. Untuk mendanai proyek strategis dengan terpaksa pemerintah melakukan subsidi silang, misalnya dana reboisasi hutan dimanfaatkan untuk mengakuisisi saham Astra Internasional. Tujuannya tidak lain untuk memproteksi berbagai industri strategis agar lebih maksimal manfaatnya bagi rakyat Indonesia, dengan mengakuisisi Astra Internasional maka industri otomotif di Indonesia tidak mudah diintervensi  oleh pemodal asing.

Begitu juga dalam program Mobnas dan IPTN, menggunakan dana bantuan beasiswa pendidikan dari internasional yang dicairkan melalui Yayasan Supersemar. Misalnya untuk menutupi kebutuhan armada maskapai Sempati Air yang selama ini menggunakan pesawat hasil impor, maka maskapai tersebut diwajibkan menggunakan pesawat rakitan IPTN, dimana pendanaannya ditalangi menggunakan uang Yayasan Supersemar yang mana aliran dana tersebut melalui berbagai perusahaan milik orang kepercayaan Presiden Soeharto.

Praktek Curang Konglomerat Hitam

Geliat pembangunan Indonesia yang diluar prediksi membuat kagum dunia internasional, kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan garansi akan investasi membuat para investor berduyun-duyun menanamkan modalnya di Indonesia.

Demi mempercepat program pembangunan, dengan berbagai optimisme pemerintah membuka peluang seluas-luasnya kepada berbagai perusahaan swasta untuk bisa mencairkan pinjaman luar negeri. Awalnya semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan pemerintah, namun keserakahan dan hedonisme yang merebak di kalangan pelaku usaha menengah ke atas membuat mereka melakukan praktek curang.

Berbagai dana bantuan dan pinjaman dari luar negeri yang dicairkan kepada swasta justru tidak dipergunakan untuk memperkuat ekonomi negara. Para pengusaha besar dan menengah malah memarkirkan dananya di berbagai bank di luar negeri.

Akibatnya disaat hutang luar negeri swasta tersebut hampir jatuh tempo, pemerintah meminta agar para konglomerat segera melakukan pembayaran hutang luar negeri, namun para begundal itu memilih berpura-pura bangkrut. Akibatnya pemerintah pontang-panting mencari dana talangan demi menutupi kekosongan devisa negara, alhasil nilai tukar Rupiah anjlok dan inflasi melonjak tajam.

Melihat perkembangan situasi ekonomi Indonesia yang mulai runtuh, para investor memperparah keadaan dengan melakukan penarikan investasi. Termasuk juga George Soros yang memberikan pinjaman besar bagi pihak swasta dengan garansi pemerintah.

---

Pembaca yang Budiman, artikel selanjutnya KRONIK ’98: PERJUANGAN ATAU PENGKHIANATAN⁉️ (Bag 4)