
Singhasari, Mandala Dwipantara, dan Pemeriksaan atas Sebuah Gagasan yang Terlalu Mudah Dipercaya
Seri Purbakala Jatim
Artikel 17
Oleh Mohammad Basyir Zubair — EMBAS
SEBUAH GAGASAN YANG TERLALU MUDAH DIPERCAYA
Ada sebuah narasi sejarah yang terdengar begitu meyakinkan sehingga jarang dipertanyakan: Kertanegara, raja Singhasari, pada 1275 telah mencetuskan gagasan persatuan kepulauan bernama Cakrawala Mandala Dwipantara. Gagasan itu kemudian diwujudkan melalui Ekspedisi Pamalayu untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara sekaligus membendung ancaman kekuatan Mongol dari utara. Beberapa abad kemudian, Gajah Mada mengumandangkan Sumpah Palapa sebagai kelanjutan dari cita-cita politik yang telah dirintis Kertanegara.
Narasi tersebut menarik, bahkan memiliki daya pikat nasionalisme yang kuat. Ia menempatkan Singhasari sebagai salah satu akar pemikiran geopolitik Indonesia modern. Namun, sejarah tidak boleh dibangun hanya berdasarkan gagasan yang menarik. Semakin besar sebuah klaim, semakin kuat pula bukti yang harus menopangnya. Pertanyaannya bukan apakah Kertanegara seorang raja yang memiliki visi politik luas. Hal itu mempunyai dasar sejarah. Persoalannya adalah apakah visi tersebut benar-benar dapat dibuktikan sebagai rancangan persatuan Nusantara sebagaimana sering digambarkan sekarang.
Pemeriksaan terhadap prasasti, kronik, dan peninggalan arkeologis menghasilkan gambaran yang lebih rumit. Kertanegara memang membangun hubungan politik melampaui Jawa, memperluas pengaruh Singhasari, dan menggunakan agama sebagai salah satu instrumen legitimasi kekuasaan. Akan tetapi, tidak semua unsur dalam narasi Cakrawala Mandala Dwipantara mempunyai kedudukan pembuktian yang sama. Ada yang didukung prasasti, ada yang merupakan interpretasi sejarah, dan ada pula yang berkembang sebagai konstruksi historiografi belakangan.
Di sinilah persoalan harus ditempatkan secara proporsional. Mengakui kebesaran Kertanegara tidak mengharuskan kita memberinya gagasan yang belum tentu pernah dirumuskannya. Justru dengan membebaskan sejarah dari tambahan yang tidak terbukti, kedudukan Kertanegara dapat dipahami secara lebih mendalam.
SUMBER SEJARAH SINGHASARI: ANTARA PRASASTI DAN KRONIK
Sejarah Singhasari selama waktu yang panjang banyak direkonstruksi melalui dua karya sastra sejarah Jawa, yaitu Pararaton dan Nagarakretagama atau Desawarnana. Keduanya merupakan sumber penting, tetapi memiliki jarak waktu dengan peristiwa yang diceritakan. Nagarakretagama diselesaikan Mpu Prapanca pada 1365, sedangkan Pararaton dikenal melalui tradisi naskah yang jauh lebih muda dan kronologi penyusunannya masih diperdebatkan.
Kedua karya tersebut tidak boleh dibaca sebagai catatan administrasi kerajaan yang dibuat bersamaan dengan setiap peristiwa. Di dalamnya terdapat ingatan sejarah, silsilah, legitimasi kekuasaan, tradisi keagamaan, serta unsur sastra yang perlu dipisahkan melalui kritik sumber. Kisah Ken Arok, Tunggul Ametung, keris Mpu Gandring, Anusapati, dan Tohjaya, misalnya, tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi oleh dokumen sezaman.
Salah satu sumber terpenting untuk menguji historiografi Singhasari adalah Prasasti Mula Malurung bertarikh 1177 Saka atau 1255 Masehi. Prasasti berbahan tembaga ini ditemukan di wilayah Kediri pada 1975. Sepuluh lempeng ditemukan dalam penemuan awal, kemudian tiga lempeng lain ditemukan pada 2001. Rekonstruksi teksnya memperlihatkan bahwa sejumlah lempeng memiliki persoalan penomoran dan hubungan antarbagiannya. Edisi yang disusun kembali oleh para epigraf menunjukkan pentingnya penemuan tambahan tersebut bagi pembacaan sejarah kerajaan.
Prasasti ini dikeluarkan oleh Nararyya Sminingrat, yang diidentifikasi sebagai Wisnuwardhana. Isinya berkaitan dengan pemberian anugerah tanah kepada Pranaraja di wilayah Mula dan Malurung. Namun, informasi yang lebih penting bagi sejarah politik adalah keterangan mengenai keluarga kerajaan, jabatan para pejabat, dan pembagian kewenangan di dalam lingkungan kekuasaan Singhasari.
Kajian Hadi Sidomulyo dalam Archipel tahun 2010, berjudul From Kuṭa Rāja to Singhasāri: Towards a Revision of the Dynastic History of 13th Century Java, memperlihatkan betapa pentingnya prasasti tersebut untuk mengoreksi rekonstruksi sejarah yang selama ini terlalu bergantung pada Pararaton dan Nagarakretagama.
Salah satu hal yang perlu diluruskan adalah kedudukan Kertanegara pada 1255. Prasasti Mula Malurung menyebut nama Nararyya Murdhaja yang diidentifikasi sebagai Kertanegara dalam struktur pejabat dan kerabat kerajaan Wisnuwardhana. Prasasti ini tidak memberikan dasar untuk menyebutnya sebagai raja muda Kadiri sebagaimana kadang dituliskan dalam ringkasan sejarah populer.
Kertanegara kemudian naik takhta setelah wafatnya Wisnuwardhana pada 1268. Prasasti Sarwadharma tahun 1269 menjadi salah satu dokumen penting yang menunjukkan kedudukannya sebagai penguasa. Dengan demikian, kronologi kekuasaan Kertanegara harus dibedakan dari kedudukannya dalam lingkungan pemerintahan sebelum 1268.
Pelajaran penting dari Mula Malurung adalah bahwa sejarah politik Jawa abad ke-13 tidak sesederhana urutan raja yang diceritakan dalam kronik belakangan. Ada hubungan kekerabatan, pembagian kekuasaan, dan kedudukan politik regional yang lebih kompleks. Prasasti sezaman memungkinkan kita menguji kembali cerita yang sudah telanjur dianggap mapan.
NUSANTARA LEBIH TUA DARIPADA GAJAH MADA
Salah satu koreksi penting terhadap sejarah populer adalah mengenai kemunculan istilah Nusantara.
Selama ini, istilah tersebut sering dikaitkan langsung dengan Sumpah Palapa Gajah Mada pada masa Majapahit. Padahal, bukti epigrafis menunjukkan bahwa kata Nusantara sudah dikenal dalam lingkungan politik Jawa sebelum abad ke-14.
Prasasti Mula Malurung tahun 1255 merupakan salah satu bukti tertulis paling awal yang memuat istilah tersebut. Prasasti Sarwadharma tahun 1269 juga memperlihatkannya. Dengan demikian, penggunaan kata Nusantara tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang baru diperkenalkan Gajah Mada.
Akan tetapi, ada persoalan yang lebih menarik daripada sekadar menentukan siapa yang pertama menggunakan istilah itu: apa sebenarnya makna Nusantara pada masa tersebut?
Dalam konteks Prasasti Mula Malurung dan Sarwadharma, cakupan istilah Nusantara tidak dapat langsung disamakan dengan pengertian geografis Indonesia sekarang. Kajian mengenai kedua prasasti tersebut menunjukkan penggunaan istilah yang berkaitan dengan lingkungan kepulauan dalam cakupan yang lebih terbatas. Maknanya tidak otomatis menunjuk seluruh gugusan pulau yang sekarang kita sebut Indonesia.
Dalam Nagarakretagama tahun 1365, istilah Nusantara muncul dalam konteks yang berbeda. Prapanca menggunakannya untuk menyebut wilayah-wilayah di luar Jawa yang masuk dalam cakrawala hubungan politik Majapahit. Perbedaan konteks ini memperlihatkan bahwa makna istilah geografis dan politik dapat berkembang mengikuti perubahan zaman.
Karena itu, kita harus membedakan tiga persoalan: kemunculan kata Nusantara, perkembangan makna geografisnya, dan penerapannya sebagai konsep politik. Ketiganya tidak selalu berlangsung bersamaan.
Kenyataan bahwa istilah Nusantara sudah muncul pada masa Wisnuwardhana dan Kertanegara merupakan fakta penting. Namun, fakta tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa keduanya telah merumuskan konsep persatuan seluruh kepulauan dalam pengertian modern.
Sejarah kata tidak boleh disamakan dengan sejarah sebuah ideologi politik.
CAKRAWALA MANDALA DWIPANTARA : ANTARA INTERPRETASI DAN BUKTI
Istilah Cakrawala Mandala Dwipantara sering digunakan untuk menjelaskan visi politik Kertanegara. Dalam sejumlah tulisan, istilah tersebut diperlakukan sebagai nama sebuah gagasan geopolitik yang telah dirumuskan secara sadar oleh sang raja pada 1275.
Salah satu publikasi yang mengembangkan pembacaan tersebut adalah Mandala Dwipantara: Gagasan Kertanegara dalam Sumpah Palapa, sebuah working paper Nusantara Institute. Publikasi itu menghubungkan Ekspedisi Pamalayu dengan upaya memperluas pengaruh Singhasari terhadap kerajaan-kerajaan di luar Jawa dan membendung kekuatan Mongol.
Argumentasi tersebut menarik dan layak diperhitungkan sebagai interpretasi sejarah. Namun, kedudukan sebuah interpretasi tidak sama dengan fakta yang tertulis dalam prasasti.
Persoalan utamanya adalah dasar tekstual. Tidak cukup hanya menemukan istilah Dwipantara atau Mandala dalam sumber sejarah, kemudian menggabungkannya menjadi sebuah nama program politik lengkap. Harus dibuktikan apakah frasa Cakrawala Mandala Dwipantara benar-benar muncul sebagai satu kesatuan dalam dokumen sezaman.
Dalam sumber epigrafis yang dapat ditelusuri, istilah tersebut belum dapat dipastikan sebagai nama resmi suatu program politik Kertanegara pada 1275.
Ada sumber lain yang menarik, yaitu Prasasti Camunda bertarikh 1214 Saka atau 1292 Masehi. Prasasti ini memuat istilah Dwipantara dalam konteks yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran raja. Kehadirannya memperlihatkan bahwa kosakata politik mengenai wilayah kepulauan memang dikenal dalam lingkungan kerajaan pada masa Kertanegara.
Namun, kemunculan kata Dwipantara tidak dengan sendirinya membuktikan keberadaan suatu doktrin persatuan kepulauan yang telah dirumuskan secara sistematis.
Di sinilah kehati-hatian diperlukan. Kita dapat menerima bahwa Singhasari mempunyai orientasi politik keluar Jawa. Kita juga dapat menafsirkan bahwa kebijakan Kertanegara menunjukkan wawasan regional yang luas. Tetapi menyebutnya sebagai pencetus konsep persatuan Nusantara pertama memerlukan pembuktian yang lebih kuat.
Kebesaran sebuah gagasan tidak perlu dibangun dengan memberikan nama yang belum terbukti pernah digunakan oleh penggagasnya.
PAMALAYU : PENAKLUKAN, DIPLOMASI, ATAU PEMBENTUKAN MANDALA?
Pamalayu merupakan salah satu episode paling penting dalam sejarah hubungan Singhasari dengan Sumatra. Dalam historiografi populer, ekspedisi ini biasanya ditempatkan pada 1275 dan dipahami sebagai operasi militer untuk menaklukkan kerajaan Melayu.
Akan tetapi, sumber sezaman yang paling kuat untuk memahami hubungan Singhasari dan Malayu adalah Prasasti Padang Roco tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi.
Prasasti tersebut berkaitan dengan pengiriman arca Amoghapasa Lokeswara dari Bhumijawa menuju Suwarnabhumi atas perintah Kertanegara. Arca itu kemudian didirikan di Dharmasraya. Prasasti menyebut nama penguasa Melayu, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa, dan menyampaikan bahwa pengiriman tersebut disambut dengan kegembiraan oleh raja beserta rakyat Malayu.
Peristiwa ini mempunyai arti politik yang besar. Sebuah arca keagamaan dikirim melintasi laut dan ditempatkan di pusat kekuasaan regional. Pengiriman tersebut bukan sekadar perpindahan benda seni, melainkan tindakan yang dapat dibaca sebagai diplomasi keagamaan dan politik.
Namun, apakah hadiah itu membuktikan penaklukan?
Tidak secara langsung.
Prasasti Padang Roco tidak menggunakan uraian yang secara eksplisit menyatakan terjadinya peperangan atau penaklukan militer. Ia mencatat pengiriman arca dan penerimaannya oleh penguasa Malayu. Oleh sebab itu, menjadikan prasasti ini sebagai bukti tunggal bahwa Singhasari telah menaklukkan Sumatra merupakan kesimpulan yang terlalu jauh.
Sebaliknya, menganggapnya semata-mata sebagai hadiah persahabatan tanpa dimensi kekuasaan juga terlalu sederhana.
Dalam politik kerajaan Asia Tenggara, hadiah kerajaan, hubungan keagamaan, perkawinan, dan pengakuan terhadap kedudukan penguasa dapat menjadi instrumen pembentukan hubungan politik. Sebuah hubungan yang tampak bersahabat tidak selalu berarti hubungan yang sepenuhnya setara.
Pengiriman arca Amoghapasa dapat dibaca sebagai tindakan diplomatik yang memperlihatkan jangkauan pengaruh Kertanegara. Penafsiran mengenai adanya hubungan subordinasi atau pengakuan terhadap keunggulan Singhasari tetap terbuka, tetapi harus dibedakan dari bukti langsung tentang penaklukan militer.
Nama Amoghapasa sendiri penting dalam tradisi Buddha Mahayana, khususnya lingkungan pemujaan Bodhisattwa Avalokiteswara. Pengiriman arca semacam ini menunjukkan bahwa agama menjadi bagian dari hubungan antarkerajaan. Kekuasaan tidak hanya dipertunjukkan melalui pasukan dan senjata, tetapi juga melalui benda sakral yang memiliki kewibawaan religius.
Tradisi Pararaton juga menghubungkan Pamalayu dengan keberangkatan dua putri Malayu, Dara Jingga dan Dara Petak, ke Jawa. Kisah ini penting bagi rekonstruksi hubungan keluarga dan politik antara kedua lingkungan kerajaan. Akan tetapi, karena sumbernya berasal dari tradisi sastra yang disusun kemudian, rincian peristiwa tersebut harus dibedakan dari keterangan langsung Prasasti Padang Roco.
Di sinilah konsep mandala menjadi berguna sebagai perangkat analisis. Mandala bukan negara kesatuan dengan batas wilayah dan administrasi terpusat seperti negara modern. Ia merupakan jaringan kekuasaan yang berpusat pada penguasa, dengan hubungan yang dapat dibentuk melalui kesetiaan, perkawinan, perdagangan, agama, dan kekuatan militer.
Dengan kerangka tersebut, Pamalayu lebih tepat dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas hubungan dan pengaruh Singhasari di kawasan barat. Apakah proses itu berlangsung melalui penaklukan, diplomasi, atau gabungan keduanya, tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan satu prasasti.
MONGOL : ANCAMAN NYATA, TETAPI APAKAH MOTIF PAMALAYU?
Narasi yang sangat populer menyatakan bahwa Kertanegara melaksanakan Pamalayu pada 1275 untuk membendung ekspansi Mongol. Secara geopolitik, gagasan tersebut memang masuk akal. Singhasari berada dalam lingkungan perdagangan dan politik Asia Tenggara yang semakin terhubung dengan kekuatan besar Asia Timur.
Namun, masuk akal tidak sama dengan terbukti.
Dinasti Yuan yang didirikan Kubilai Khan menjadi kekuatan besar di Asia setelah penaklukan wilayah-wilayah Tiongkok. Dinasti Song Selatan baru berakhir pada 1279. Kontak diplomatik Yuan dengan Jawa yang tercatat dalam sumber sejarah Tiongkok menjadi semakin penting pada dekade berikutnya.
Catatan mengenai utusan Mongol, Meng Qi, pada 1289 memperlihatkan adanya ketegangan antara Kubilai Khan dan Kertanegara. Menurut sumber Yuan yang kemudian dikenal melalui kompilasi sejarah Dinasti Yuan atau Yuan Shi, utusan tersebut mengalami penghinaan dan perlakuan keras dari pihak Kertanegara setelah menyampaikan tuntutan kekaisaran.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa pada akhir pemerintahannya Kertanegara tidak bersedia begitu saja tunduk kepada tuntutan kekuasaan Yuan.
Pada 1293, pasukan Yuan akhirnya tiba di Jawa. Akan tetapi, situasi politik sudah berubah. Kertanegara telah tewas dalam serangan Jayakatwang pada 1292. Kedatangan pasukan Yuan kemudian dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang sebelum akhirnya mengusir pasukan Mongol dari Jawa.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa ancaman Yuan memang menjadi faktor penting dalam politik akhir Singhasari. Namun, persoalan kronologi tidak boleh diabaikan.
Jika Pamalayu ditempatkan pada 1275, sementara bukti mengenai ketegangan diplomatik langsung dengan Mongol menjadi jelas pada dekade berikutnya, kita tidak dapat serta-merta menyimpulkan bahwa Pamalayu sejak awal dirancang untuk menghadapi Kubilai Khan.
Bisa saja Kertanegara telah mempunyai kesadaran mengenai perubahan geopolitik Asia sebelum ketegangan langsung terjadi. Akan tetapi, kemungkinan itu belum cukup untuk dijadikan fakta sejarah.
Dengan demikian, hubungan antara Pamalayu dan ancaman Mongol sebaiknya ditempatkan sebagai hipotesis geopolitik, bukan sebagai motif yang telah terbukti.
SIWA-BUDDHA : KEKUASAAN YANG MENDAPATKAN LEGITIMASI SAKRAL
Jika kebijakan politik Kertanegara hendak dipahami lebih dalam, perhatian tidak cukup diarahkan pada ekspedisi militer. Peninggalan keagamaan dan prasasti dari masa pemerintahannya memberikan petunjuk penting mengenai cara kerajaan membangun legitimasi.
Salah satu peninggalan yang paling menarik adalah arca Joko Dolog di Surabaya, yang berkaitan dengan Prasasti Wurare bertarikh 1211 Saka atau 1289 Masehi.
Prasasti berbahasa Sanskerta tersebut memuat 19 bait yang menguraikan sejumlah persoalan keagamaan dan sejarah. Salah satu bagian pentingnya berkaitan dengan Mpu Bharada, tokoh yang dalam tradisi Jawa dihubungkan dengan pembagian kerajaan Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu.
Bagian lain berkaitan dengan Kertanegara yang bergelar Sri Jñānaśiwabajra. Prasasti ini menjadi salah satu sumber utama untuk memahami hubungan antara legitimasi raja, tradisi Siwa, dan Buddhisme pada masa Singhasari.
Pembacaan yang selama ini banyak digunakan menghubungkan arca Mahaksobhya dengan Kertanegara dalam kedudukannya sebagai penguasa yang ditahbiskan melalui tradisi keagamaan Buddha Tantra. Hubungan antara Siwa dan Buddha pada masa tersebut memperlihatkan corak keagamaan yang tidak dapat dipahami melalui pembagian agama modern secara kaku.
Namun, identitas arca Joko Dolog juga menjadi persoalan akademik yang menarik.
Seno Joko Suyono dalam kajiannya tahun 2022, Arca Joko Dolok: Antara Kertanegara dan Mpu Bharadah, mengangkat kembali pembacaan Henri Maclaine Pont yang menghubungkan arca tersebut dengan Mpu Bharada. Kajian itu mempertanyakan terjemahan H. Kern terhadap bagian tertentu dalam Prasasti Wurare.
Persoalan ini penting karena prasasti dan arca tidak selalu mempunyai hubungan identitas yang sesederhana dugaan awal. Seorang raja dapat meresmikan pendirian arca yang menggambarkan tokoh lain. Dengan demikian, orang yang memerintahkan pendirian sebuah arca tidak otomatis merupakan tokoh yang diwujudkan oleh arca tersebut.
Pembacaan ulang ini tidak berarti bahwa identifikasi Joko Dolog sebagai Kertanegara telah gugur. Ada tradisi pembacaan epigrafis yang panjang dan terdapat argumentasi yang mendukung identifikasi tersebut. Akan tetapi, adanya interpretasi alternatif memperlihatkan bahwa persoalan identitas arca tidak boleh ditutup hanya dengan mengulang kesimpulan lama.
Satu hal yang tetap penting adalah kedudukan Wurare sebagai sumber sejarah. Prasasti tersebut menunjukkan bagaimana kerajaan menggunakan bahasa keagamaan untuk membangun kewibawaan dan legitimasi politik.
Dalam konteks ini, hubungan Siwa-Buddha bukan sekadar persoalan keyakinan pribadi raja. Ia juga merupakan bagian dari lingkungan kebudayaan dan politik kerajaan.
AIRLANGGA, MPU BHARADA, DAN INGATAN POLITIK SINGHASARI
Ada satu bagian Prasasti Wurare yang sering kurang mendapat perhatian: kisah pembagian kerajaan Airlangga.
Peristiwa yang secara tradisional ditempatkan pada abad ke-11 itu muncul kembali dalam prasasti yang dibuat pada akhir abad ke-13. Artinya, ketika Kertanegara berkuasa, ingatan tentang pembagian kerajaan menjadi Janggala dan Panjalu masih mempunyai arti dalam wacana politik kerajaan.
Mengapa kisah lama tersebut dihadirkan kembali?
Jawabannya tidak dapat dipastikan secara tunggal. Namun, dalam konteks sejarah politik Jawa, ingatan tentang pembagian wilayah dan legitimasi kekuasaan mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar mengenang peristiwa masa lampau.
Singhasari sendiri mempunyai sejarah hubungan yang rumit dengan Kadiri. Kerajaan yang didirikan melalui kemenangan atas Kertajaya pada 1222 harus menghadapi persoalan bagaimana mengintegrasikan kembali wilayah dan elite politik yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kadiri.
Wisnuwardhana memainkan peranan penting dalam proses tersebut. Prasasti Mula Malurung menunjukkan adanya pembagian kedudukan dan hubungan kekerabatan yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah-wilayah penting.
Dengan demikian, kisah Airlangga dalam Wurare dapat dibaca sebagai bagian dari usaha membangun kesinambungan sejarah dan legitimasi politik. Kerajaan Singhasari tidak hanya memerintah wilayah, tetapi juga menempatkan dirinya dalam rangkaian sejarah kekuasaan Jawa yang lebih tua.
Mpu Bharada menjadi tokoh penting dalam ingatan tersebut. Ia bukan sekadar pendeta yang membelah tanah melalui kekuatan gaib sebagaimana digambarkan dalam tradisi sastra. Kehadirannya dalam prasasti menunjukkan bahwa kisah pembagian kerajaan mempunyai kedudukan dalam wacana politik dan keagamaan pada masa kemudian.
Akan tetapi, kita harus tetap membedakan peristiwa pembagian kerajaan pada abad ke-11 dengan cara peristiwa itu diceritakan kembali pada 1289. Prasasti Wurare merupakan bukti tentang ingatan politik pada masa Kertanegara, bukan dokumen sezaman dengan pembagian kerajaan Airlangga.
KERUNTUHAN SINGHASARI: KETIKA JARINGAN KEKERABATAN BERBALIK MENJADI ANCAMAN
Salah satu ironi terbesar dalam pemerintahan Kertanegara adalah bahwa kerajaan yang berhasil memperluas pengaruh ke luar Jawa justru runtuh akibat konflik politik di lingkungan internalnya.
Prasasti Mula Malurung memberikan gambaran penting mengenai struktur kekuasaan yang dibangun melalui hubungan keluarga. Jayakatwang, yang kemudian menjadi lawan Kertanegara, mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga kerajaan. Dalam prasasti tersebut ia dikaitkan dengan kedudukan di Gelanggelang dan disebut sebagai kerabat melalui garis perempuan.
Hadi Sidomulyo menafsirkan informasi dalam Mula Malurung sebagai petunjuk bahwa Jayakatwang merupakan keponakan maternal Wisnuwardhana. Istrinya, Turuk Bali, merupakan putri Wisnuwardhana. Hubungan kekerabatan tersebut memperlihatkan bahwa Jayakatwang bukan orang luar yang tiba-tiba muncul sebagai penantang kerajaan.
Ia berada di dalam jaringan keluarga dan kekuasaan yang sama.
Bahkan hubungan itu semakin rumit karena putra Jayakatwang, Ardharaja, mempunyai hubungan perkawinan dengan keluarga Kertanegara. Struktur politik Singhasari dengan demikian dibangun melalui hubungan keluarga yang saling bertaut.
Namun, hubungan kekerabatan tidak selalu menghasilkan kesetiaan. Dalam politik kerajaan, seorang kerabat dapat menjadi sekutu sekaligus pesaing.
Pada 1292, Jayakatwang menyerang pusat kekuasaan Singhasari dan menyebabkan kematian Kertanegara. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Singhasari sebagai kerajaan yang berdiri di bawah wangsa Rajasa.
Nagarakretagama, Pararaton, dan prasasti-prasasti dari masa berikutnya memberikan informasi yang saling melengkapi mengenai peristiwa tersebut. Prasasti Kudadu tahun 1294, misalnya, menjadi sumber penting untuk memahami perjalanan Raden Wijaya setelah keruntuhan Singhasari.
Narasi bahwa Singhasari runtuh semata-mata karena sebagian besar pasukannya sedang berada di luar Jawa dalam ekspedisi Pamalayu terlalu sederhana. Tidak ada dasar yang cukup untuk menjadikan penjelasan tersebut sebagai satu-satunya penyebab keruntuhan.
Ada persoalan struktural yang lebih mendasar: hubungan antara pusat kekuasaan Tumapel dan wilayah-wilayah yang mempunyai sejarah politik tersendiri, terutama Kadiri.
Wisnuwardhana berhasil membangun kembali kesatuan kerajaan melalui integrasi politik dan kekerabatan. Namun, sistem tersebut tetap menyimpan potensi konflik ketika para kerabat mempunyai kepentingan dan klaim kekuasaan yang berbeda.
Jayakatwang memperlihatkan bagaimana jaringan yang semula berfungsi sebagai alat integrasi dapat berubah menjadi sumber ancaman.
Di sinilah sejarah Singhasari memberikan pelajaran penting. Kekuasaan yang luas tidak selalu berarti struktur politik yang stabil. Pengaruh di luar wilayah inti tidak otomatis menjamin keamanan pusat pemerintahan.
KLAIM SEJARAH DAN KEKUATAN BUKTINYA
Untuk menghindari pencampuran antara fakta dan interpretasi, beberapa klaim utama perlu ditempatkan secara terpisah.
Pertama, apakah Nusantara baru dikenal pada masa Gajah Mada?
Tidak. Prasasti Mula Malurung 1255 dan Sarwadharma 1269 memperlihatkan penggunaan istilah Nusantara sebelum masa Majapahit.
Kedua, apakah Kertanegara merupakan raja muda Kadiri pada 1255?
Tidak dapat dibenarkan berdasarkan pembacaan Mula Malurung yang tersedia. Prasasti tersebut menempatkan Kertanegara dalam struktur pejabat dan kerabat kerajaan Wisnuwardhana. Ia naik takhta pada 1268.
Ketiga, apakah Kertanegara mencetuskan Cakrawala Mandala Dwipantara pada 1275?
Belum terbukti sebagai nama resmi sebuah doktrin politik dalam prasasti sezaman. Istilah tersebut merupakan konstruksi interpretatif yang dikembangkan dalam historiografi modern.
Keempat, apakah Pamalayu merupakan penaklukan Sumatra?
Prasasti Padang Roco 1286 membuktikan pengiriman arca Amoghapasa atas perintah Kertanegara kepada penguasa Malayu. Akan tetapi, prasasti tersebut tidak secara eksplisit menyebut peperangan atau penaklukan.
Kelima, apakah Pamalayu dilaksanakan untuk menghadapi Mongol?
Belum ada bukti sezaman yang secara langsung menyatakan motif tersebut. Ketegangan Singhasari dengan Yuan memang nyata pada akhir pemerintahan Kertanegara, tetapi hubungan kausalnya dengan keputusan Pamalayu tahun 1275 belum terbukti.
Keenam, apakah Joko Dolog merupakan perwujudan Kertanegara?
Identifikasi tersebut merupakan pembacaan yang banyak dikenal dalam historiografi. Namun, terdapat interpretasi alternatif yang menghubungkan arca dengan Mpu Bharada. Persoalan ini tetap merupakan perdebatan mengenai pembacaan prasasti dan identitas arca.
BATAS KLAIM / DEBAT ILMIAH
FAKTA EPIGRAFIS: Prasasti Mula Malurung bertarikh 1255, Sarwadharma 1269, Padang Roco 1286, Wurare 1289, dan Camunda 1292 merupakan sumber penting untuk memahami sejarah politik Singhasari. Mula Malurung memuat istilah Nusantara, Sarwadharma juga memuat istilah tersebut, Padang Roco mencatat pengiriman arca Amoghapasa, sedangkan Wurare memuat informasi mengenai Kertanegara dan Mpu Bharada.
FAKTA SEJARAH: Kertanegara naik takhta pada 1268 dan meninggal dalam serangan Jayakatwang pada 1292. Hubungan politik Singhasari dengan Malayu dan ketegangan dengan Dinasti Yuan merupakan bagian penting dari sejarah akhir pemerintahannya.
TRADISI DAN KRONIK: Rincian mengenai Ken Arok, Mpu Gandring, Dara Jingga, Dara Petak, dan sejumlah episode politik Singhasari banyak dikenal melalui Pararaton dan Nagarakretagama. Keduanya harus dibaca dengan kritik sumber.
INTERPRETASI: Pamalayu sebagai ekspansi militer, diplomasi, atau pembentukan jaringan mandala merupakan persoalan interpretasi. Demikian pula hubungan antara Pamalayu dan ancaman Mongol serta makna politik Cakrawala Mandala Dwipantara.
DEBAT ILMIAH: Identitas arca Joko Dolog sebagai Kertanegara atau Mpu Bharada masih menjadi persoalan pembacaan prasasti dan arkeologi.
BELUM DAPAT DIPASTIKAN: Apakah Kertanegara secara sadar merumuskan sebuah program politik persatuan seluruh kepulauan sebagaimana konsep Nusantara modern. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menetapkan kesimpulan tersebut.
NUSANTARA SEBAGAI INGATAN, MANDALA SEBAGAI KENYATAAN POLITIK
Setelah seluruh bukti diperiksa, apa yang sebenarnya dapat kita simpulkan mengenai Kertanegara?
Pertama, istilah Nusantara telah dikenal sebelum masa Gajah Mada. Prasasti Mula Malurung dan Sarwadharma membuktikan bahwa kosakata tersebut telah digunakan dalam lingkungan politik Jawa abad ke-13. Ini merupakan sumbangan penting bagi sejarah perkembangan istilah Nusantara.
Kedua, Kertanegara merupakan penguasa dengan orientasi politik yang melampaui wilayah Jawa. Hubungannya dengan Malayu melalui pengiriman arca Amoghapasa menunjukkan bahwa Singhasari mempunyai jangkauan diplomasi dan keagamaan yang luas.
Ketiga, pemerintahan Kertanegara memperlihatkan penggunaan agama dan simbol-simbol sakral sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan. Prasasti Wurare menjadi salah satu bukti penting mengenai hubungan antara tradisi Siwa-Buddha, ingatan sejarah, dan kedudukan raja.
Keempat, Singhasari tidak dapat dipahami sebagai sebuah kerajaan yang hanya mengandalkan kekuatan militer. Jaringan kekerabatan, penguasa bawahan, hubungan perkawinan, dan pengakuan politik merupakan unsur penting dalam mempertahankan kekuasaan.
Namun, ada satu hal yang belum dapat dibuktikan: bahwa Kertanegara telah merumuskan konsep negara kepulauan yang menyatukan seluruh wilayah Nusantara sebagaimana pengertian modern.
Di sinilah kita perlu membedakan sejarah dengan kebutuhan ideologis masa kini. Indonesia modern tentu mempunyai hak untuk menafsirkan masa lalunya sebagai sumber inspirasi. Namun, inspirasi sejarah tidak boleh diubah menjadi klaim bahwa kerajaan abad ke-13 telah memiliki konsep negara-bangsa seperti yang dikenal sekarang.
Kertanegara tidak perlu dijadikan nasionalis modern agar kedudukannya sebagai penguasa besar tetap diakui. Kebijakan politiknya telah memperlihatkan kemampuan membaca hubungan regional, menggunakan diplomasi keagamaan, dan memperluas pengaruh kerajaan melampaui pusat kekuasaannya di Jawa.
Konsep mandala justru memberikan kerangka yang lebih sesuai untuk memahami kenyataan tersebut. Kekuasaan tidak selalu diwujudkan melalui garis batas wilayah yang tegas. Ia dapat terbentuk melalui jaringan hubungan yang berlapis, dengan pusat kekuasaan yang memancarkan pengaruh melalui kesetiaan, perkawinan, perdagangan, agama, dan kekuatan politik.
Singhasari merupakan salah satu contoh penting dari dinamika tersebut.
Karena itu, pertanyaan mengenai Kertanegara bukan sekadar apakah ia pencetus Nusantara. Pertanyaan yang lebih menarik adalah bagaimana seorang penguasa Jawa abad ke-13 membangun jaringan kekuasaan yang menjangkau wilayah di luar pulau tempat kerajaannya berdiri.
Jawaban atas pertanyaan itu justru membawa kita kepada sejarah yang lebih kaya daripada sekadar mencari siapa yang pertama kali mengucapkan kata Nusantara.
Sejarah tidak membutuhkan tokoh yang dipaksa menjadi sempurna. Sejarah membutuhkan keberanian untuk menerima apa yang dibuktikan sumber, sekaligus kerendahan hati untuk mengakui apa yang belum diketahui.
Kertanegara tetap merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah politik Jawa. Kebesarannya tidak berkurang hanya karena kita menolak memberikan kepadanya sebuah gagasan yang belum terbukti pernah dirumuskannya.
Dan mungkin di situlah penghormatan tertinggi kepada sejarah: tidak membesarkan masa lalu dengan cerita yang belum tentu benar, tetapi membiarkan bukti berbicara dengan segala kekuatan dan keterbatasannya.
Artikel berikutnya akan mengikuti perjalanan Raden Wijaya setelah keruntuhan Singhasari. Dari kekalahan, pengasingan, dan persekutuan politik yang tidak biasa, lahirlah sebuah kerajaan baru yang kelak menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Nusantara: Majapahit.
DAFTAR PUSTAKA
Boechari. 1985–1986. Prasasti Koleksi Museum Nasional. Jilid I. Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Damais, Louis-Charles. 1952. Études d’épigraphie indonésienne. III. Liste des principales inscriptions datées de l’Indonésie. Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient.
Griffiths, Arlo. Penyuntingan teks Prasasti Mula-Malurung. DHARMA: Digital Archive of Research on Inscriptions in South and Southeast Asia.
Hadi Sidomulyo. 2010. From Kuṭa Rāja to Singhasāri: Towards a Revision of the Dynastic History of 13th Century Java. Archipel, 80, hlm. 77–138.
Kern, H. 1910. Kajian dan pembacaan Prasasti Wurare.
Nastiti, Titi Surti. 2016. Perempuan Jawa: Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat Abad VIII–XV. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.
Nusantara Institute. 2020. Mandala Dwipantara: Gagasan Kertanegara dalam Sumpah Palapa. Working Paper 01.
Pigeaud, Theodore G. Th. 1960–1963. Java in the 14th Century: A Study in Cultural History. 5 jilid. The Hague: Martinus Nijhoff.
Rahmawati, W. Princa. 2017. Arti Simbolis Arca Buddha Maha-Aksobhya (Prasasti 1289) sebagai Media Pencegahan Perpecahan Kerajaan Singhasari. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 5(3).
Suyono, Seno Joko. 2022. Arca Joko Dolok: Antara Kertanegara dan Mpu Bharadah (Sebuah Tinjauan Berdasar Prasasti Wurare). Jurnal Dekonstruksi, 6(1), hlm. 160–179.
Tim Penyusun. Prasasti dan Raja-Raja Nusantara. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Winaya, Atina. 2018. Cakrawala Mandala Dwipantara: Wawasan Kemaritiman Kerajaan Singhasari.
Sumber primer yang menjadi landasan pembahasan: Prasasti Mula Malurung (1255), Prasasti Sarwadharma (1269), Prasasti Padang Roco (1286), Prasasti Wurare (1289), Prasasti Camunda (1292), Nagarakretagama (1365), Pararaton, dan Yuan Shi.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.