Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi : 22/07/2026
Fenomena presiden PS mulai kehilangan wibawa di depan rakyat dan bawahannya terkait tiga hal: “runtuhnya kepercayaan (trust), melemahnya legitimasi, gagalnya konsistensi antara kata, kebijakan, dan tindakan sehari‑hari”.Ketiga hal tersebut berdampak pada ucapan dan instruksi presiden tidak lagi ditakuti, dipatuhi, dan tidak lagi dipercaya, baik oleh rakyat maupun aparat di bawahnya. Presiden kehilangan pengakuan moral dan sosial sebagai pemimpin yang layak dipercaya, diikuti dan taati.
Gejala yang muncul ketika presiden kehilangan wibawa di mata publik antara lain, kritik publik yang makin keras, dari sindiran sampai delegitimasi personal macam macam bentuknya (misalnya dituduh sebagai “pengkhianat”, “bajingan”, atau “tanpa harga diri”).Rakyat tidak lagi takut atau segan, demonstrasi, perlawanan arus bawah, cibiran dan makian di media sosial makin keras dan kasar. Ucapan presiden menjadi bahan olok‑olok, meme, ejekan dan bahan sindiran, bukan lagi rujukan serius kebijakan.
Para menteri atau pembantu presiden berani mengomentari pernyataan presiden dengan tafsir yang bertentangan secara terbuka, menunjukkan presiden tidak lagi menjadi “rujukan tunggal” di dalam pemerintahannya sendiri.
Penegak hukum terus menerus mempertontonkan anomali dalam bertindak, karena merasa backing politik dari presiden lemah atau tidak jelas. Negara menjadi “kuasa tanpa wibawa”, sehingga aparat di lapangan mengikuti logika “siapa kuat dia menang”, bukan lagi garis komando presiden.
Ketidak konsistenan presiden antara pidato dan tindakan, janji penegakan hukum, anti‑korupsi, atau perlindungan rakyat tidak diikuti langkah konkret.Gaya komunikasi yang sensasional ( diksi kasar seperti “ndasmu, “nyenyenye, bajingan” ) lebih banyak memicu perbincangan gaya, bukan substansi kebijakan; lama‑kelamaan ini menggerus citra kenegarawanan.
Ketika rakyat merintih, menjerit dan meronta-ronta minta perhatian dan pertolongan presiden justru menjauh dari rakyatnya, termasuk ketika rakyat kesulitan pekerjaan dan mencari makan presiden justru mengabaikan. Pajak terus mencekik rakyat kecil, sementara pemegang kendali ekonomi makin menggila kekayaan.
Ketika ada kesempatan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, presiden terlihat menghindar, publik menilai pemimpin formal “Semakin kehilangan legitimasi dan dukungan”.
Hilangnya wibawa sering dikaitkan dengan runtuhnya moralitas kepemimpinan, bukan sekadar kelemahan teknis pemerintahan.Dampak dan konsekuensi politik, ketika wibawa hilang, pemerintahan kebijakan sulit dijalankan, konflik internal elite meningkat, dan kapasitas merespons krisis melemah.
Partai‑partai pendukung mulai merenggang, karena mereka membaca bahwa presiden tidak lagi membawa “nilai elektoral” dan bisa menjadi liabilitas politik. Pelan tapi pasti presiden yang kehilangan legitimasi, perlahan rontok wibawanya. Jabatan presiden tinggal formalitas tanpa daya pengaruh nyata.
Dalam diskursus, ini sering dikaitkan dengan dua ujung, presiden diminta mundur atau dimakzulkan jika krisis legitimasi dianggap tak tertolong.
#BangkitlahNuswantara #RuhWilwatikta
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
