Semut Ibrahim | Jakarta – Pertanyaan terbesar dari gunjang-ganjingnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini yang mewacanakan Pilkada akan kembali dipilih oleh DPRD adalah “siapakah yang diuntungkan atas kebijakan tersebut?”
Jika kita mengingat kembali slogan yang dicetuskan Abraham Lincoln tentang demokrasi yaitu suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” yang menjadi nyawa demokrasi itu sendiri, justru menjadi “paradoks” dan kebingungan tersendiri.
Mengingat Perjuangan reformasi pada tahun 1998 dengan segala pengorbanannya agar mencapai kedaulatan rakyat yang dicita-citakan.
Lebih lanjut, Saiful Mujani menyatakan bahwa segala upaya yang mengurangi nilai-nilai kedaulatan rakyat harus dihilangkan. Karena itu koherensi pemilihan langsung oleh rakyat untuk kepala negara dan kepala daerah justru dibuat tidak konsisten dengan wacana kebijakan tersebut.
Terlebih lagi, sistem tersebut mempunyai Track Record buruk di Indonesia, hal ini diungkap dalam podcast Akbar Faisal Uncensored
Sebagai peneliti senior, Saiful Mujani tentu tahu betul bahwa output dari kebijakan tersebut patut untuk dicurigai.
Melihat sejauh ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR atau DPRD bahkan partai politik masih relatif rendah dan cukup pesimis untuk menjadikannya kendali penentu pemimpin disetiap daerah.
Dan jika memang penguasa dan partai politik yang diuntungkan dari wacana kebijakan ini, pemilu kemarin menjadi contoh yang tanpa perlu dijelaskan, bahwa kita menyaksikan betul bagaimana kualitas para wakil rakyat dari partai politik ini bisa terpilih.
Lantas, bagaimana mungkin kita menyandarkan kepercayaan tersebut kepada lembaga yang justru tidak dipercaya oleh rakyat itu sendiri!?
Yuk mikir.
Palung Mariana menarasikan untuk Indonesia.
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
