TAPERA Jokowi, Puncak Kedzaliman di Akhir Kekuasaan - Kolom

TAPERA

Semut Ibrahim | Jakarta – TAPERA alias Tabungan Perumahan Rakyat masih menjadi trending topik perbincangan di berbagai lini masa. Banyak elemen masyarakat, baik pekerja swasta, asosiasi pengusaha hingga DPR kompak menolak iuran 3% Tapera.

Terlepas penolakan warga, Tapera sendiri dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Pengelolaannya dirumuskan oleh Komite BP Tapera, termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan.

Di dalamnya, terdapat anggota komite, komisioner dan deputi komisioner yang masuk dalam Badan Pengelola Tapera.

Komite Tapera

Dilansir dari laman resmi BP Tapera, Anggota Komite Tapera terdiri dari :

1. Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR)
2. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)
3. Ida Fauziyah (Menaker)
4. Friderica Widyasari Dewi (Anggota Dewan Komisioner OJK)

Komisioner dan Deputi Komisioner terdiri dari :

1. Doddy Bursman (Deputi Komisioner Bidang Pengumpulan Dana)
2. Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana)
3. Sugiyarto (Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana)
4. Wilson Lie Simatupang (Deputi Komisioner Bidang hukum dan Administrasi)

Gaji Pengurus Tapera

Gaji pengurus Tapera diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera.

Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2023 disebutkan bahwa Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 3 disebutkan, besaran honorarium tertinggi adalah Komite Tapera unsur professional sebesar Rp. 43,34 juta.

Berikut rinciannya :

Ketua Komite Tapera usur menteri secara ex officio sebesar Rp. 32,5 juta per bulan
Anggota Komite Tapera unsur professional sebesar Rp. 43,34 juta per bulan
Anggota Komite Tapera unsur menteri secara ex officio sebesar Rp. 29,25 juta per bulan.

TAPERA Jokowi, Puncak Tertinggi Kedzaliman di Akhir Kekuasaan

Kedzaliman Jokowi melebih kedzaliman yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan jika kedzaliman 6 Presiden sebelumnya dijadikan satu, maka tak mampu menandingi kedzaliman Jokowi.

Tak berlebihan rasanya jika dikatakan begitu. Jokowi bukan hanya mewarisi hutang yang luar biasa menggunung dan sulit bisa dilunasi oleh 3 generasi mendatang, namun juga tak kepalang tanggung mewarisi invasi asing yang menggerus kedaulatan rakyat terhadap negerinya sendiri.

Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan, saat ini secara ekonomi tidak lagi merefleksikan kedaulatan ekonomi rakyat yang berkuasa diatasnya.

Sumber daya alam dikuras habis-habisan dari perut bumi dalam 2 periode kepemimpinannya, sebagian dilakukan oleh pihak yang bukan mewakili kepentingan negara, namun yang dieksplorasi oleh negara pun tak terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, kecuali untuk kesejahteraan segelintir pejabat negara yang menjadi penjilat Jokowi.

Nilai tukar mata uang rupiah atas dolar Amerika Serikat semakin anjlok hingga daya beli masyarakat semakin lemah. Harga pangan terus naik mencekik leher rakyat. Harga energi yang harus ditanggung rakyat untuk listrik, gas dan bbm terus melambung menyesakan nafas rakyat.

Biaya pendidikan paling tertinggi sepanjang sejarah hingga rakyat begitu berat memperoleh pendidikan yang layak ke jenjang perguruan tinggi. Jaminan kesehatan rakyat masih jauh panggang dari api untuk mampu menciptakan ketenangan hidup rakyat jika mengalami sakit.

Lapangan kerja bagi rakyat usia produktif bukannya terbuka luas seiring dengan meruaknya perusahaan asing beroperasi di pelosok negeri, malah sebaliknya pengangguran semakin meningkat akibat lemahnya daya saing industri dalam negeri yang berakhir dengan likuidasi industri lokal, sementara industri asing terbuka bagi masuknya tenaga kerja asing.

Petani dan sektor usaha perkebunan rakyat mati suri, industri lokal gulung tikar, nelayan makin nelongso, pariwisata melempem, dstnya dstnya yang jika disebut satu persatu menjadi daftar terpanjang kegagalan Presiden paling spektakuler dalam sejarah Indonesia.

Dan anehnya, di tengah kubangan penderitaan itu, pajak rakyat dinaikan, iuran jaminan kerja rakyat digunakan ke pembangunan infrastruktur, dana haji, dana zakat dana infaq, hingga terakhir gaji rakyat pun diincar untuk dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi.

Lalu dengan anggaran negara (APBN), Jokowi menebar Bansos demi membangun citra kepuasan rakyat terhadap pemerintahannya dan mengklaim dukungan rakyat terhadap program berkelanjutan sejuta derita rakyat yang ia ciptakan sendiri.

Sungguh, jika Jokowi tidak berakhir buruk di akhir ujung kekuasaanya, maka ia akan tercatat menjadi Master Piece Tiran peradaban masa kini yang selamat melewati sejarah suksesi, mengalahkan kejatuhan Ferdinand Marcos Presiden Filipina, Mobutu Sese Seko Presiden Zaire, Sani Abacha Presiden Nigeria, Tun Najib Razak PM Malaysia atau jangan-jangan bahkan melampaui Fira’un, yang ditenggelamkan Tuhan di dasar lautan.

Oleh : Nazlira al-Habsyi dan sumber lain

Editor : Bams