Istana Bantah Jokowi Kebut Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI
Semut Ibrahim | Kak Naz – Banyak pihak yang menanggapi suksesi pimpinan TNI merupakan bagian dari “cawe-cawe” Jokowi dalam suksesi kekuasaannya, diantaranya Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional, Public Virtue, PBHI, WALHI, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, dan ICW.
Ini menjadi sorotan publik dan para pengamat, karena tokoh yang disetujui akan memimpin seluruh anggota militer pada masa Pemilu 2024 itu dinilai bukan sosok yang memiliki netralitas dan tak memihak kepentingan tertentu.
Lembaga-lembaga NGO tersebut berpendapat pergantian Panglima TNI harusnya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair, tetapi Jokowi memilih Agus Subiyanto yang baru saja dilantiknya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 25 Oktober 2023 yang lalu.
Baru sepekan berjalan menjadi Pangkostrad, Jokowi sudah mengajukan nama Agus ke DPR sebagai calon panglima TNI, dan itu pun sebagai calon tunggal pula, jadi wajar saja jika Jokowi dinilai telah membawa masuk militer untuk kepentingan politik kekuasaannya.
Ini menjadi pembicaraan, karena Jenderal Agus Subiyanto memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi. Dia tercatat pernah menjadi Komandan Kodim Surakarta saat jokowi menjabat Wali Kota Solo pada 2011. Setelah itu, dia juga menjadi Komandan Paspampres pada 2020-2021.
Hal tersebut kemudian menimbulkan kekhawatirkan tentang netralitas TNI. Jokowi, sebagai Panglima tertinggi TNI, dianggap tak akan netral karena putranya Gibran maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024.
Praktik pergantian Panglima TNI karena unsur kedekatan dinilai akan mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI.
Peralihan jabatan itu diwarnai tujuan dan motif tertentu dan mengarah pada politik praktis. Kepentingan partisan kelompok bersifat jangka pendek. Kepentingan tersembunyi itu sulit dipungkiri menyangkut kepentingan Jokowi.
Dengan membawa masuk militer dalam “cawe-cawe” suksesi kekuasaannya, Jokowi berpotensi merusak dua dasa warsa bangsa ini membangun supremasi dan demokrasi sipil. Jika seluruh komponen bangsa mendiamkan keadaan ini terus berlangsung, maka bersiap-siap saja peradaban demokrasi bangsa ini mundur ke titik yg jauh lebih mengerikan dari junta militer orde baru.
-Kak Naz-
Pembaca bisa mengakses informasi tentang Gaza – Palestina di sini
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
