Peran Korupsi Migor Airlangga
semutibrahim.com – 24 Juli lalu, selama hampir 13 jam dengan dicecar 46 pertanyaan, Airlangga Hartarto diperiksa Kejagung sejak pagi. Pkl. 21.10 WIB, ia baru keluar dari Gedung Bundar Jampidsus di Jl. Panglima Polim, Jakarta Selatan terkait dugaan korupsi migor (minyak goreng).
Kejagung memeriksa Ketum Golkar itu berbekal bukti dari 5 tersangka lainnya, termasuk Lin Che Wei, Asistens Menko Perekonomian. Saat diperiksa, kelimanya bahkan berkali-kali menyebut nama Airlangga jadi paling bertanggungjawab atas terbitnya sejumlah kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, yang ternyata hanya menguntungkan perusahaan kelapa sawit.
Kicauan Lin Che Wei
Dengan gamblang, Che Wei mengakui acap membahas dengan Airlangga soal bagaimana langkah seharusnya untuk menghadapi kemarau minyak goreng dalam negeri, termasuk kemungkinan BUMN membiayai distribusi minyak goreng curah lewat dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
Bersama Airlangga, kepada penyidik Che Wei berterus terang, kerap pula mendatangi beberapa pertemuan yang dihadiri para pimpinan produsen kelapa sawit. Hasil dari pertemuan selama periode Januari-Februari 2022 itu, Airlangga kemudian memutuskan subsidi migor sebanyak Rp 7 triliun diambil dari dana BPDPKS. Kebetulan, pimpinan Komite Pengarah BPDPKS adalah Airlangga sendiri.
10 Juni 2015 lalu, pemerintah resmi mendirikan BPDPKS memalui PMK No. 113/PMK.01/2015. Di antara Inisiator utama pendiriannya adalah Menko Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil, & Che Wei. Ada di bawah dan bertanggung jawab kpd Kemenkeu lewat Dirjen Perbendaharaan, BPDPKS mengelola dana tarif ekspor dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF).
Peran Komite Pengarah
Sementara penggunaan dana itu ditentukan komite pengarah yang terdiri dari 8 kementerian, yakni Kemenko Perekonomian (Ketua), Kemenkeu, Kementan, Kemenperin, Kemendag, Kemen ESDM, Kementerian BUMN, & Kementerian PPN/BAPPENAS.
Sebelum diterungku, Che Wei juga menjabat konsultan di BPDPKS. Diangkat konsultan karena pertimbangan kedekatannya dengan para produsen kelapa sawit. Dari sini, Che Wei dikatakan yang menghubungkan Airlangga ke pimpinan perusahaan.
Hasil Audit Kejagung
Adapun kebijakan pencairan APBN lewat BPDPKS itu, Airlangga disebut punya peran besar. Soalnya, dari pencairan ini, kelangkaan migor tak teratasi, sementara hasil audit Kejagung negara malah merugi hingga Rp 18,3 triliun. Detailnya, Rp 6,47 triliun merugikan keuangan negara dan pada perekonomian negara sejumlah Rp 12,3 triliun.
Hasil Audit UGM
UGM dalam auditnya memberikan rincian kerugian perekonomian negara berasal dari kerugian rumah tangga sebesar Rp 1,3 triliun dan kerugian dunia usaha sebanyak Rp 10,9 triliun.
Dalam kesaksiannya, Che Wei yang juga dikuatkan oleh Eddy Abdurrachman, Dirut BPDPKS pada 5 April 2022 lalu, mantan Dirjen Bea & Cukai itu mengungkap, Komite BPDPKS yang dipimpin Airlangga itu menugasi lembaganya untuk mensubsidi migor curah sejumlah 1,2 juta kiloliter. Dana yang disiapkan BPDPKS saat itu mencapai Rp 8 triliun. Kejagung sendiri mengaku masih mencari bukti keuntungan finansial yang didapat Airlangga. Sementara ini, fokus utama penyelidikan Korps Adhyaksa menggali bukti peran dia dalam pencairan subsidi itu.
***
Oleh : Palung Mariana, Pemilik motto “Tanpa musik, seni, dan literasi, hidup menjadi sebuah kesalahan besar”.
Perkaya literasi anda dengan membaca opini cerdas disini, atau karya sastra original disini.
CMIIW
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
