Mega skandal korupsi oplosan Pertamina yang diungkap Jaksa belakangan ini bukanlah hal baru. Tercatat sejak awal berdiri, BUMN energi ini langganan jadi bahan bancakan.
Barangkali adagium “Korupsi adalah cara hidup di Indonesia” betul adanya. Bahkan meski koruptor nyata-nyata telah membuat negara dalam kesulitan ekonomi, toh mereka masih bisa lolos begitu saja karena selalu punya bekingan orang-orang kuat. Ibnu Sutowo contohnya.
Tabiat tercela pejabat negara era revolusi itu dalam memperkaya kroni dan diri pribadi bukan berarti tanpa diketahui presiden.
Dahulu pada awal tahun 60-an, kala Sukarno mengangkatnya sebagai pengawas industri minyak nasional yang baru berdiri, ada cerita bahwa seorang politikus sebetulnya sudah mengingatkan bila Ibnu Sutowo adalah koruptor.
Kendati begitu, Sukarno tetap bersikeras pada pendirian. Singa Podium itu konon malah berujar, “Saya tahu itu. Tetapi selama dia bisa menyediakan kas negara dengan 10 juta dolar Amerika, saya akan mengizinkannya mencuri 1 juta dolar Amerika untuk dirinya sendiri.”
Sukarno percaya Amerika bisa menjadi negara kaya berkat kreativitas gangster korup. “Indonesia,” kata Putra Sang Fajar itu menekankan, “membutuhkan orang-orang kreatif.” Tak disangsikan lagi, Pak Ibnu—demikian Ibnu Sutowo akrab disapa—ialah sosok “kreatif”.
Selama menjabat dirut pertama PT. Pertamina, gaya hidup jenderal militer berbintang 3 itu acapkali memang mendapat sorotan. Sebut saja ihwal kegemarannya akan kemewahan. Alas rumahnya di Jl. Tanjung, Menteng, Jakpus, kabarnya menggunakan marmer.
Jenis lantai itu jadi penanda status orang berpunya, sebab pada zaman itu masih bisa dihitung jari rumah orang berubin marmer. Ada juga keran air di rumah itu yang berbahan emas. Belum lagi selera olahraga Ibnu yang diketahui adalah golf.
“Karena terlalu gemar main golf, konon ia pernah terbang dengan pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru, untuk main golf di kota minyak itu,” catat Mahasiswa Indonesia, surat kabar mingguan berbasis di Bandung, ketika itu pada salah satu edisinya.
Tulisan tajam oleh Bruce Glassburner sempat pula mengulas Ibnu. “Jenderal Ibnu,” seperti yang dicatat Indonesianis asal Paman Sam itu dalam risalahnya bertajuk In The Wake of General Ibnu: Crisis in the Indonesian Oil Industry, “sering disebut sebagai rajanya ‘negara dalam negara’.”
“Negara dalam negara”, maksudnya, bukan lain adalah Pertamina. Bukan tanpa alasan predikat sindiran “raja” melekat pada Ibnu. Menurut Bruce, Ibnu mengontrol penuh semua royalti dan pajak dari perusahaan minyak asing yang disalurkan melalui BUMN energi itu.
Kepada anak buahnya, dia pun memerintah menyembunyikan pendapatan besar Pertamina. “Bahkan, Departemen Keuangan [sekarang Kemenkeu] terpaksa berjuang keras utk mendapat informasi ihwal jumlah [royalti dan pajak] yang dibayar perusahaan minyak asing kepada Pertamina.”
Kontroversi lain oleh Ibnu ialah ketika ia sempat adu urat dengan Ir. Slamet Bratanata, Menteri Pertambangan saat itu. Pertengkaran mereka bermula dari persoalan prosedur tender eksplorasi minyak di sepanjang Kalsel, Kaltim dan pantai utara Jawa.
Bratanata menginginkan pemilihan mitra dalam proyek itu berlangsung secara terbuka alias open tender. Sebaliknya, Ibnu menghendaki tender dilakukan tertutup terhadap 3 perusahaan asing yang telah ia tentukan.
Tapi meskipun rencana Ibnu menuai kecaman oleh banyak kalangan, kedekatannya dengan Presiden Suharto membuat tender tetap berlangsung secara tertutup. Namun pada gilirannya waktu memperlihatkan ternyata benar ada salah urus pada Pertamina.
Tercatat pada pertengahan 1970an, hutang Pertamina menumpuk hingga 10,5 miliar USD. Tertanggal 3 Maret 1976, Suharto pun akhirnya membebastugaskan Ibnu dari jabatannya. Kendati demikian, dia tetap luput dari jerat hukum atas kerugian negara.
Ironisnya, skandal Ibnu di Pertamina bukanlah cerita satu-satunya. Hingga kini korupsi pengelolaan Pertamina masih terjadi. Terbaru, 9 orang swasta dan pejabat pemerintah dicokok Jaksa setelah terindikasi mengoplos Pertamax.
Mereka juga disinyalir melakukan kesepakatan di bawah meja untuk menyeting ekspor-impor minyak mentah yang berlangsung pada medio 2018-23. Sampai saat ini, Adhyaksa masih memburu pelaku lain. Sejumlah nama besar terendus terlibat.
Artikel ini diangkat dari Naskah JaksaPedia
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
