Oktober 10, 2026

Perang Bathin Prabowo Atas Manuver Jokowi Berlangsung Sengit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

PSN PIK 2 belum ada kepastian dari pemerintah, tiba-tiba Mokhtar Riyadi Boss “Republik Lippo” bermanuver dengan memamerkan keluarga oligarki satu meja bersama Jokowi Selang satu Minggu setelah pemecatan Jokowi Gibran dari kader PDIP rakyat heboh dengan penetapan sekjen DPP PDIP yang dijadikan tersangka oleh KPK besutan Jokowi sebelum lengser seperti memberikan signal bahwa Jokowi masih berperan penting dalam percaturan politik di Republik ini.

Bagaimana rakyat tidak menduga-duga di akhir jabatannya Jokowi mempercepat pergantian ketua KPK yang seharusnya dilakukan bulan Desember yang notabene dipilih pada masa pemerintahan baru presiden Prabowo Subianto.

Tapi apapun peran Jokowi akan menjadi zonk jika presiden Prabowo menunjukkan taringnya sebagai panglima tertinggi di Republik ini

Sahabat Ida Fillah dan lillah

Kita flashback ke 3 Minggu lalu, Nusron Wahid sebagai menteri ATR mengemukakan bahwa pembangunan PSN PIK 2 akan di kaji ulang, berlanjut dengan statement dari Yoris Raweai, seusai Talk Show di KOMPAS TV satu minggu setelahnya mengatakan bahwa PSN PIK 2 harus dilanjutkan… padahal Yoris Raweai posisinya sebagai Wakil ketua DPD RI, yang notabene harusnya melihat, membaca dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki.

Pertanyaannya Yoris memposisikan diri sebagai apa dan siapa??

Sudah hampir satu bulan statement Nusron Wahid berlalu dan sampai hari ini belum ada perkembangan baru apa yang akan dilakukan pemerintah, benarkah pembangunan PSN PIK 2 akan di kaji ulang??, lalu batalkan…!!,  penolakan dan perlawanan rakyat Banten semakin melebar dan kuat, seharusnya 3 minggu sudah cukup untuk mengambil keputusan dan langkah yang baik untuk rakyat.

Waktu terus berjalan, dan dengan begitu pula oligarki setiap menitnya mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan balik terhadap rakyat.

Jadi… jangan buang waktu, semangat dan kesempatan, disaat ghiroh warga Banten mesih terus memanas… pemerintah wajib mengambil sikap.

Sambil menunggu gebrakan KPK paska penetapan Sekjend PDI-P kita tunggu hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kasus judol yang menyeret mantan menteri komdigi saudara Budi Ari. Beranikah kepolisian menetapkan saudara Budi Ari menjadi tersangka??

Kita sebagai rakyat berharap kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengulur-ulur waktu karena rakyat menunggu sikap presiden untuk menunjukkan jiwa kesatria sebagai seorang jendral.

Oligarki harus tunduk pada negara, tak ada seorangpun di Republik ini yang boleh memonopoli kekayaan alam yang secara dejure dan defacto menjadi hak kemakmuran rakyatnya.

Tetesan Tinta Ida 261224.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Oleh: Ida N. Kusdianti, Sekjend FTA (Forum Tanah Air)


Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca