November 19, 2026
Gambar ilustrasi

Disampaikan Oleh : Thowaf Zuharon

Kabar buruk biasanya menempuh jalan yang lebih panjang menuju Istana. Di kampung, orang bisa segera tahu bahwa sebidang tanah sedang disengketakan atau seorang anak yang berangkat bekerja ke luar negeri sudah berbulan-bulan tak berkabar. Di meja pejabat, kabar itu harus melewati beberapa orang, dan masing-masing punya alasan untuk mengecilkan artinya. Ketika akhirnya sampai kepada Presiden, perkara yang semula bisa ditangani mungkin sudah menjadi krisis. Di situlah wacana Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden menarik dibicarakan. Seberapa jauh pengalamannya mengawasi intelijen dan merundingkan kepentingan di Senayan bisa membantu Presiden Prabowo mendengar kabar penting selagi masih ada waktu untuk bertindak?
 
Sesudah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, dukungan kepada Dasco datang dari beberapa penjuru. Pengurus Gerindra di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Lampung menyuarakan dukungan. Rano Alfath dari PKB menganggapnya layak dipertimbangkan. Said Abdullah dari PDI Perjuangan menilainya mampu membantu Prabowo menjalankan visi pemerintahan. Jois Kambu dari Golkar berbicara tentang kesinambungan hubungan di dalam koalisi, sementara Novel Bamukmin menyampaikan dukungan dari kalangan Spirit 212. Jaringan Indonesia Bersatu meminta Presiden mempertimbangkan Puan Maharani dan Dasco. Di antara orang-orang yang berbeda agenda itu, satu penilaian berulang. Dasco dianggap mampu menjaga percakapan ketika kepentingan mulai berseberangan. Di Senayan, orang sering bisa sepakat bahwa rapat perlu diadakan. Membuat mereka tetap duduk setelah mengetahui apa yang akan dirapatkan adalah kecakapan lain.
 
Nama Ahmad Muzani, Sugiono, dan Sjafrie Sjamsoeddin juga muncul dalam percakapan publik. Begitu pula perkiraan bahwa Indonesia akan memiliki wakil presiden baru pada Desember. Sebuah perkiraan bisa terdengar seperti keputusan setelah cukup sering diulang. Konstitusi memberi jalan yang lebih terang. Jika jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengusulkan dua nama dan MPR memilih satu di antaranya, paling lambat enam puluh hari sejak kekosongan terjadi. Selama proses itu berlangsung, kata jika pantas tinggal di judul.
 
Pada 3 Desember 2024, Ketua DPR Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR di bawah koordinasi Dasco, Wakil Ketua DPR yang membidangi politik dan keamanan. Mandatnya bertumpu pada Pasal 43 Undang-Undang Intelijen Negara, yang menempatkan pengawasan eksternal di parlemen. Kerja tim itu bersinggungan dengan BIN, BAIS TNI, dan Baintelkam Polri. Beberapa pekan sebelumnya, Dasco menyampaikan hasil pertimbangan DPR dalam rapat paripurna yang menyetujui Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN. Pengalaman Dasco di bidang ini tumbuh dari kursi pengawas sipil. Dari kursi itu ia berhadapan dengan pertanyaan yang kerap menentukan mutu keputusan negara. Seberapa kuat bukti yang mendasari sebuah penilaian? Siapa yang berwenang bertindak? Kepada siapa tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan?
 
Pada September 2026, pertanyaan itu punya alamat yang jauh dari Senayan. Dasco menyampaikan informasi awal mengenai delapan warga Indonesia yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia melalui tawaran kerja sipil bergaji besar. Kementerian Luar Negeri saat itu masih memeriksa informasi tersebut. Bayangkan keluarga yang melepas anaknya pergi dengan perasaan lega karena ia akhirnya punya pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar bahwa pekerjaan itu mungkin telah membawanya ke medan perang. Bagi keluarga itu, mutu intelijen diukur dengan perkara yang sangat nyata. Dapatkah negara menelusuri keberadaan anak mereka, mencari tahu siapa yang merekrutnya, dan memperingatkan orang lain sebelum berangkat dengan janji serupa?
 
Erik Dahl melihat bahwa peringatan dini hanya berguna jika isinya cukup spesifik untuk ditindaklanjuti dan pejabat yang menerimanya bersedia menganggapnya serius. Richard Betts menunjukkan betapa sukar memenuhi kedua syarat itu sekaligus. Bukti kerap mendua, waktu terbatas, dan pengambil keputusan kadang mengabaikan penilaian yang belakangan terbukti tepat. Dalam perkara perekrutan warga Indonesia, pemerintah dapat mulai memeriksa jalur keberangkatan dan menelusuri nasib pekerja sambil menjelaskan bagian mana dari kabar yang masih perlu diverifikasi. Menunggu kepastian penuh bisa membuat kesempatan menolong lewat. Mengumumkan dugaan sebagai kepastian bisa menambah beban keluarga yang sudah lama menunggu kabar.
 
Sherman Kent memikirkan jarak yang sulit dipelihara antara orang yang mencari tahu dan orang yang berkuasa mengambil keputusan. Analis perlu mengerti kebutuhan pemimpin agar laporannya berguna. Ia juga perlu cukup merdeka untuk menyampaikan penilaian yang merugikan pilihan pemimpin itu. Mark Lowenthal melihat persoalan yang lebih praktis. Pemimpin ikut menentukan mutu penilaian yang sampai kepadanya melalui akses yang ia berikan dan jenis pertanyaan yang ia ajukan. Di sinilah kedekatan Dasco dengan Prabowo dapat berguna. Kepercayaan memberi Dasco kesempatan untuk didengar ketika ia membawa pertanyaan yang enggan dibicarakan orang lain. Bobot kepercayaan itu baru terasa ketika pertanyaannya menyangkut kebijakan yang sudah mereka bela bersama.
 
Ada pula cara sebuah lembaga bisa keliru tanpa seorang pun memerintahkannya berbohong. Richards Heuer menunjukkan kecenderungan manusia membaca bukti baru menurut keyakinan yang sudah ia pegang. Karena itu, beberapa penjelasan perlu diuji sekaligus, termasuk dengan mencari bukti yang bisa menggugurkan dugaan yang paling disukai. Robert Jervis menemukan persoalan serupa dalam penilaian mengenai senjata pemusnah massal Irak. Dugaan yang telanjur dipercaya membuat petunjuk yang meragukan lebih mudah diterima sebagai pembenaran. Barbara Mellers dan Philip Tetlock, melalui penelitian tentang prakiraan geopolitik, memperlihatkan nilai kesediaan memperbarui penilaian ketika bukti berubah. Di meja pemerintah, pelajarannya bisa sesederhana ini. Sebelum menyepakati sebuah kesimpulan, tanyakan temuan apa yang akan membuat semua orang di ruangan itu bersedia mengubah pendapat.
 
Indonesia sudah lama bergulat dengan urusan menghimpun informasi yang tersebar. Pada awal republik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ikut merintis Dinas Chusus ketika koordinasi antar lembaga masih lemah dan kader sipil mulai mendapat tempat. Pada 22 Agustus 1966, Komando Intelijen Negara dibentuk dengan Letnan Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Setahun kemudian, KIN digantikan oleh BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Pembacaan Andi Widjajanto tentang sejarah hubungan intelijen dan negara membantu kita memahami arti perubahan itu. Penataan lembaga menentukan siapa yang menghimpun keterangan, siapa yang menilai, dan kepada siapa hasilnya disampaikan. Negara bisa memiliki banyak kantor yang masing-masing mengetahui sepotong perkara, sementara pemimpinnya masih belum melihat persoalan secara utuh.
 
Kata kedua dalam judul menunjuk pada perbandingan antara pengalaman Pak Harto dan Dasco. Pak Harto datang dari jalur komando dalam masa peralihan kekuasaan. Dasco datang dari jalur pengawasan parlemen. Yang mempertemukan mereka ialah pengalaman menghadapi persoalan bagaimana keterangan dari berbagai lembaga dapat dihimpun dan dipakai dalam keputusan pemerintahan. Bagi Dasco, bekal yang paling relevan justru datang dari pekerjaannya sebagai pengawas. Ia sudah mengenal pertanyaan yang harus dijawab lembaga intelijen. Jika kelak berada di pemerintahan, ia akan mengalami sendiri bagaimana rasanya ketika pertanyaan itu diajukan kepada pihaknya.
 
Di dunia, jalan dari lingkungan intelijen ke puncak pemerintahan beragam. George H. W. Bush datang dari dunia politik dan diplomasi, memimpin CIA, lalu menjadi wakil presiden dan presiden Amerika Serikat. Vladimir Putin berkarier di KGB dan pernah bertugas di Dresden, sementara Yuri Andropov memimpin KGB sebelum naik ke pucuk kepemimpinan Uni Soviet. Paul Kagame punya pengalaman intelijen militer di Uganda. Yitzhak Shamir pernah bertugas di Mossad, Ehud Barak pernah memimpin intelijen militer Israel, dan Mustafa Al-Kadhimi memimpin dinas intelijen Irak sebelum menjadi perdana menteri. Riwayat mereka memperlihatkan betapa berbedanya pengalaman yang dibawa ke pemerintahan. Seorang bekas kepala badan, seorang perwira karier, dan seorang pengawas sipil bisa sama-sama memahami arti informasi strategis. Cara mereka menggunakannya dibentuk oleh kewenangan yang dimiliki, kebebasan orang di sekitarnya untuk berbeda pendapat, dan daya lembaga lain untuk meminta pertanggungjawaban.
 
Ikrar Nusa Bhakti dan Diandra Mengko menempatkan pengawasan demokratis sebagai bagian dari upaya membangun profesionalisme dan legitimasi intelijen. Ali Abdullah Wibisono melihatnya sebagai persoalan tata kelola sektor keamanan. Hans Born dan Aidan Wills memperluas pertanyaannya hingga ke peran parlemen dan lembaga pengawas independen. Haryadi mengingatkan bahwa politisasi bisa bermula dari tindakan yang tampak kecil, seperti memilih bagian laporan yang menyenangkan penguasa dan mengesampingkan temuan yang mengganggunya. Dari sini terlihat bentuk pengawasan yang masuk akal. Identitas orang yang memberi keterangan bisa perlu dirahasiakan. Dasar penggunaan kewenangan dan akibatnya tetap harus dapat diperiksa oleh lembaga yang berwenang.
 
Jumhur Hidayat dari KSPSI melihat Dasco sebagai penghubung antara partai, negara, dan masyarakat sipil. Ada dua peristiwa yang memberi bahan untuk menilai pandangan itu. Pada September 2025, Dasco menerima perwakilan mahasiswa yang membawa tuntutan 17+8 dan kemudian menyampaikan respons DPR setelah konsultasi dengan pimpinan fraksi. Setahun sesudahnya, ia memimpin rapat kerja DPR bersama pemerintah yang menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama RUU Reforma Agraria. Ia punya pengalaman membawa persoalan dari luar gedung ke agenda lembaga. Pertanyaan berikutnya kembali ke luar gedung. Seberapa jauh mahasiswa dapat memeriksa pelaksanaan jawaban DPR? Seberapa jauh petani yang bertahun-tahun bersengketa akhirnya memperoleh kepastian untuk menggarap tanahnya?
 
Irhamni Zainal menekankan bahwa keputusan pemerintah bergantung pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Di atas meja pemerintah, sebuah sengketa tanah mungkin tercatat sudah dimediasi. Di desa, petani masih tak berani menggarap sawah. Kedua keterangan itu bisa sama-sama benar. Tugas pemimpin ialah mencari tahu apa yang terjadi di antara selesainya pertemuan dan kosongnya sawah. Di situlah serikat pekerja, organisasi tani, wartawan daerah, dan warga yang mengadu dapat membantu pemerintah melihat hal yang luput dari laporan berjenjang. Sebelum sebuah protes dibaca sebagai gangguan keamanan, ada baiknya pemimpin mengetahui apa yang membuat orang sampai harus turun ke jalan untuk menyampaikan perkara yang selama ini bisa mereka jelaskan dengan duduk.
 
Jika Dasco menjadi wakil presiden, ia akan memasuki ruangan tempat orang punya banyak alasan untuk menyampaikan kabar baik kepada Prabowo. Ia sudah tahu bagaimana meminta keterangan dari lembaga yang bekerja dalam senyap dan bagaimana mempertemukan orang yang enggan bersepakat. Pengalaman itu akan diuji ketika kabar yang harus ia bawa justru meragukan keberhasilan pemerintahannya sendiri. Pada hari seperti itu, hasilnya mungkin tak terlihat di Istana. Ia terlihat di rumah keluarga yang akhirnya mendapat kabar tentang anaknya, atau di sawah yang kembali berani ditanami karena sengketanya sungguh ditangani. Dan mungkin, di sebuah rapat yang tak pernah diberitakan, seorang presiden masih sempat mengubah keputusan karena seseorang yang ia percaya berani datang lebih awal membawa kabar buruk.

-Atma_


Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca