November 19, 2026
Gambar ilustrasi

Negara makelar (broker) Singapura semakin terancam oleh kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dengan membuka BATAM sebagai PINTU GERBANG MARITIM Indonesia.

Disampaikam Oleh : Chris Komari, Global Activist for Democracy Chairman, Forum Diaspora Indonesia (FDI)

INDONESIA BUKAN LAGI SEKADAR SUMBER DAYA, TETAPI HARUS MENJADI PEMEGANG KENDALI EKONOMINYA SENDIRI

Ada sebuah perubahan strategis yang sedang berlangsung dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan Singapura.

Selama puluhan tahun, Singapura menikmati posisi yang sangat menguntungkan sebagai salah satu pusat perdagangan, keuangan, perbankan, pelayaran, pembiayaan, dan distribusi komoditas internasional di Asia Tenggara. 

Kedekatan geografis dengan Indonesia menjadikan Singapura sebagai salah satu pintu penting bagi aktivitas perdagangan dan investasi Indonesia menuju pasar global.

Namun, pertanyaannya sekarang adalah :

Bagaimana jika Indonesia tidak lagi ingin bergantung pada Singapura sebagai perantara perdagangan, pusat pengelolaan devisa, dan gerbang distribusi komoditasnya sendiri?

Bagaimana jika Indonesia mulai membangun sistem perdagangan internasional yang memungkinkan hasil bumi Indonesia diekspor secara langsung, keuntungan perusahaan tetap berputar dik dalam negeri, dan Batam berkembang menjadi pusat industri serta logistik maritim internasional…?

Inilah perubahan besar yang perlu kita pahami dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Ini bukan sekadar persoalan ekonomi biasa. Ini adalah persoalan kedaulatan ekonomi, penguasaan rantai pasok, pengendalian arus modal, dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Bagi Singapura, perubahan tersebut berpotensi mengubah sebagian struktur keuntungan ekonomi regional yang selama ini dinikmatinya.

Bukan berarti Singapura akan runtuh. Bukan pula berarti Indonesia harus memusuhi Singapura.

Tetapi satu hal sangat jelas: Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negara produsen yang menghasilkan kekayaan, sementara negara lain menikmati sebagian besar keuntungan dari pengelolaan, pembiayaan, perdagangan, dan distribusinya.

1. ONE-DOOR EXPORT POLICY: 

MEMUTUS RANTAI KETERGANTUNGAN PADA PERANTARA INTERNASIONAL.

Salah satu kebijakan paling strategis pemerintahan Prabowo adalah membangun sistem One-Door Export Policy, yaitu sistem pengendalian dan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui satu pintu.

Melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), pemerintah berupaya mengonsolidasikan tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Tujuannya bukan sekadar mengetahui berapa banyak komoditas yang diekspor, tetapi juga:

1. Mengetahui volume aktual barang yang keluar dari Indonesia.

2. Mengetahui siapa pembeli sebenarnya.

3. Mengetahui harga jual sebenarnya di pasar internasional.

4. Mengurangi manipulasi harga ekspor atau under-invoicing.

5. Mengurangi praktik pengalihan keuntungan melalui transfer pricing.

6. Memastikan devisa hasil ekspor kembali memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

7. Meningkatkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam.

Selama ini, terdapat persoalan serius dalam perdagangan komoditas internasional: negara produsen belum tentu menikmati seluruh nilai ekonomi dari komoditas yang dihasilkannya.

Rantai perdagangan yang panjang, penggunaan perusahaan perantara, transaksi lintas yurisdiksi, dan perbedaan harga antarentitas dapat menciptakan peluang kebocoran nilai ekonomi.

Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan keuangan regional yang relevan dalam rantai tersebut.

Karena itu, apabila Indonesia mampu membangun perdagangan langsung antara produsen nasional dan pembeli internasional, sebagian fungsi perantara yang sebelumnya dilakukan di luar negeri berpotensi berpindah ke dalam sistem ekonomi Indonesia.

Bayangkan Indonesia mengekspor batu bara, minyak sawit, nikel, emas, karet, dan berbagai komoditas lainnya dengan transparansi harga, kontrak, volume, serta penerimaan devisa yang terukur.

Indonesia tidak hanya menjual barang.

Indonesia juga harus menguasai informasi, transaksi, pembiayaan, dan nilai tambah dari barang yang dijualnya.

Inilah inti nasionalisme ekonomi: kekayaan Indonesia harus menghasilkan kekuatan ekonomi bagi Indonesia sendiri.

2. PENERTIBAN KONGLOMERAT DAN PENCABUTAN IZIN: 

ERA PENGUASAAN SUMBER DAYA TANPA TANGGUNG JAWAB HARUS BERAKHIR.

Persoalan kedua adalah penertiban perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis membuat rakyat Indonesia sejahtera apabila pengelolaannya dikuasai oleh praktik monopoli, eksploitasi berlebihan, korupsi, penghindaran pajak, dan pelanggaran hukum.

Pemerintahan Prabowo mulai menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan.

Pada Januari 2026, pemerintah mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban kawasan hutan dan pengembalian penguasaan jutaan hektare lahan ke dalam pengelolaan negara.

Ini merupakan pesan politik dan ekonomi yang penting:

Tidak boleh ada konglomerat yang merasa memiliki kekuasaan lebih besar daripada negara.

Tidak boleh ada perusahaan yang menikmati keuntungan dari sumber daya alam Indonesia, tetapi mengabaikan kewajiban hukum, pajak, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

Tidak boleh ada pengusaha yang menjadikan kekayaan nasional sebagai mesin akumulasi kekayaan pribadi tanpa tanggung jawab kepada bangsa.

Persoalan menjadi semakin strategis apabila keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tersebut kemudian dialihkan atau ditempatkan di luar negeri, sementara Indonesia membutuhkan modal untuk membangun infrastruktur, industri, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

Namun, kita harus membedakan antara investasi dan pelanggaran hukum. 

Menempatkan uang di Singapura bukan dengan sendirinya merupakan kejahatan. Yang harus diberantas adalah penggelapan, pencucian uang, penghindaran pajak ilegal, manipulasi transaksi, serta pelanggaran kewajiban repatriasi devisa.

Indonesia membutuhkan pengusaha yang kuat, tetapi pengusaha yang kuat harus membangun Indonesia, bukan justru mengurasnya.

Kekayaan alam Indonesia bukan milik segelintir konglomerat. Kekayaan alam Indonesia adalah amanat konstitusi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. DEVISA HASIL EKSPOR: 

MENGAPA KEUNTUNGAN DARI KEKAYAAN INDONESIA HARUS KEMBALI KE INDONESIA?

Inilah salah satu kebijakan yang mempunyai dampak langsung terhadap sistem keuangan nasional.

Melalui kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), pemerintah mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam tertentu untuk menempatkan hasil ekspornya di dalam sistem keuangan Indonesia.

Ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2025 kemudian diperbarui melalui PP Nomor 21 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan terbaru yang berlaku sejak 1 Juni 2026, eksportir SDA sektor nonmigas diwajibkan merepatriasi dan menempatkan 100 persen DHE SDA di dalam negeri sekurang-kurangnya selama 12 bulan.

Ini bukan berarti seluruh perusahaan di Indonesia diwajibkan menyimpan semua keuntungan mereka selama satu tahun. 

Ketentuan ini berlaku terhadap kelompok eksportir SDA yang masuk dalam cakupan peraturan tersebut, dengan pengaturan penggunaan dana dan instrumen keuangan yang ditetapkan pemerintah.

Mengapa kebijakan ini penting?

Karena devisa adalah salah satu fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Ketika perusahaan Indonesia memperoleh pembayaran ekspor dalam dolar AS, tetapi sebagian besar penerimaan tersebut langsung ditempatkan di luar negeri, Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperkuat likuiditas valuta asing domestik.

Sebaliknya, apabila devisa hasil ekspor masuk dan ditempatkan dalam sistem keuangan nasional, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk:

– Memperkuat cadangan dan likuiditas valuta asing.

– Memperdalam pasar keuangan domestik.

– Memperkuat stabilitas rupiah.

– Memperbesar kapasitas pembiayaan perbankan.

– Mendukung investasi dan pembangunan industri nasional.

– Mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal.

Sekarang kita lihat dari perspektif Singapura.

Singapura adalah pusat keuangan internasional dengan ekosistem perbankan, pengelolaan aset, perdagangan komoditas, dan pembiayaan internasional yang sangat maju.

Jika sebagian dana hasil ekspor perusahaan Indonesia sebelumnya ditempatkan atau dikelola melalui lembaga keuangan di Singapura, kebijakan repatriasi devisa Indonesia berpotensi mengubah sebagian arus dana tersebut.

Artinya, Indonesia sedang berusaha memperbesar kapasitas sistem keuangannya sendiri.

Mengapa kekayaan yang dihasilkan dari tanah Indonesia harus terus-menerus menjadi sumber likuiditas dan keuntungan bagi pusat keuangan negara lain, sementara perbankan nasional sendiri membutuhkan penguatan?

Ini bukan sentimen anti-Singapura.

Ini adalah kepentingan nasional.

4. BATAM: 

SENJATA STRATEGIS INDONESIA UNTUK MEMBANGUN GERBANG MARITIM INTERNASIONAL.

Inilah salah satu bagian paling menarik dan strategis dari arah pembangunan ekonomi nasional.

Batam bukan sekadar pulau yang berdekatan dengan Singapura.

Batam memiliki posisi geografis yang sangat strategis, berada di kawasan Selat Malaka dan berdekatan dengan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia, Asia Timur, dan kawasan Pasifik.

Selama bertahun-tahun, kedekatan Batam dengan Singapura justru membuat banyak aktivitas ekonomi di kawasan tersebut berkembang dengan pola saling melengkapi.

Namun, Indonesia sekarang mempunyai peluang untuk meningkatkan posisi Batam dari sekadar kawasan industri pendukung menjadi pusat industri, perdagangan, logistik, pelabuhan, dan distribusi internasional.

Presiden Prabowo telah menempatkan Batam sebagai salah satu pusat strategis transformasi ekonomi Indonesia.

Arah pembangunannya mencakup:

1. Modernisasi pelabuhan internasional.

2. Pengembangan infrastruktur maritim.

3. Integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.

4. Pengembangan manufaktur berteknologi tinggi.

5. Pengembangan pusat data dan infrastruktur digital.

6. Peningkatan efisiensi logistik.

7. Penguatan konektivitas perdagangan internasional.

8. Peningkatan investasi domestik dan asing.

Bayangkan apabila Batam mampu berkembang menjadi pusat perdagangan dan logistik internasional yang mampu melayani langsung kebutuhan ekspor-impor Indonesia.

Kapal-kapal internasional tidak lagi hanya melihat Singapura sebagai satu-satunya pilihan utama untuk kegiatan tertentu di kawasan ini.

Indonesia dapat menawarkan alternatif melalui pelabuhan, pergudangan, kawasan industri, fasilitas pengolahan, dan layanan logistik yang kompetitif.

Ini merupakan tantangan kompetitif yang nyata.

Singapura selama ini mempunyai keunggulan besar sebagai pelabuhan transshipment internasional. 

Karena itu, apabila Batam berhasil meningkatkan kapasitas pelabuhan, efisiensi, konektivitas, dan pelayanan, Indonesia berpotensi mengambil sebagian peluang bisnis yang sebelumnya lebih banyak dinikmati pusat logistik regional di luar negeri.

Tetapi ada satu hal yang harus dipahami.

Membangun pelabuhan besar saja tidak cukup.

Indonesia harus membangun ekosistem maritim secara keseluruhan: 

“Kepabeanan yang cepat, kepastian hukum, transparansi tarif, pelayanan 24 jam, teknologi digital, koneksi kapal internasional, dan sistem logistik yang efisien.”

Jika semua itu berhasil diwujudkan, Batam dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi maritim paling strategis di Asia Tenggara.

Indonesia tidak harus selalu menjadi tetangga yang bergantung pada pusat perdagangan Singapura. Indonesia dapat menjadi pusat perdagangan internasional dengan kekuatan dan infrastrukturnya sendiri.

5. TENAGA KERJA INDONESIA: 

KEUNGGULAN DEMOGRAFIS YANG TIDAK BOLEH DISIA-SIAKAN.

Faktor kelima adalah kekuatan demografi Indonesia.

Singapura memiliki populasi sekitar enam juta jiwa, sementara Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk.

Perbedaan ini menciptakan keunggulan strategis yang sangat besar bagi Indonesia, terutama dalam penyediaan tenaga kerja, pengembangan industri manufaktur, perluasan pasar domestik, dan pembangunan rantai pasok.

Indonesia memiliki potensi tenaga kerja dalam jumlah besar dengan biaya tenaga kerja yang secara umum lebih rendah dibandingkan Singapura.

Sebagai ilustrasi, kajian mengenai Batam yang diterbitkan The Jakarta Post pada 2025 membandingkan upah minimum Batam sekitar Rp4,7 juta dengan angka sekitar S$1.600 untuk kategori pembanding di Singapura.

Perbandingan ini harus dibaca dengan hati-hati karena upah minimum, upah aktual, produktivitas, keterampilan, dan biaya tenaga kerja keseluruhan merupakan indikator yang berbeda.

Namun, keunggulan biaya dan ketersediaan tenaga kerja tetap merupakan salah satu daya tarik utama Indonesia bagi industri internasional.

Bayangkan jika Batam dikembangkan menjadi pusat produksi elektronik, komponen kendaraan listrik, galangan kapal, mesin industri, petrokimia, pengolahan mineral, dan teknologi digital.

Indonesia dapat menawarkan kombinasi yang sangat menarik:

– Pasar domestik yang besar.

– Tenaga kerja yang melimpah.

– Kawasan industri strategis.

– Akses ke sumber daya alam.

– Kedekatan dengan jalur perdagangan internasional.

– Potensi integrasi dengan rantai pasok ASEAN.

Selama ini, Singapura mempunyai keunggulan dalam pembiayaan, teknologi, manajemen, dan jaringan perdagangan internasional. Indonesia mempunyai keunggulan dalam sumber daya alam, pasar, dan tenaga kerja.

Persoalannya adalah bagaimana Indonesia mengubah keunggulan tersebut menjadi nilai tambah nasional.

Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat produksi dengan margin keuntungan rendah, sementara teknologi, pembiayaan, perdagangan, dan keuntungan terbesar justru dikuasai pihak lain.

Kita harus meningkatkan keterampilan tenaga kerja, produktivitas, teknologi, dan kualitas pendidikan.

Tenaga kerja murah bukan tujuan pembangunan. Tenaga kerja produktif, terampil, sejahtera, dan berdaya saing adalah tujuan yang sebenarnya.

6. MENGAPA KEBIJAKAN INI BERDAMPAK TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI SINGAPURA?

Sekarang kita melihat gambaran besarnya.

Singapura bukan sekadar negara kecil dengan pelabuhan besar.

Singapura merupakan pusat ekonomi internasional yang mengandalkan beberapa kekuatan utama:

– Perdagangan dan distribusi internasional.

– Pelabuhan transshipment.

– Perbankan dan jasa keuangan.

– Pengelolaan aset dan investasi.

– Pembiayaan perdagangan.

– Perdagangan komoditas.

– Jaringan perusahaan multinasional.

– Jasa hukum, asuransi, dan logistik.

Salah satu kekuatan Singapura adalah kemampuannya menjadi penghubung antara produsen, pembeli, investor, bank, perusahaan pelayaran, dan pasar internasional.

Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi yang sangat penting dalam ekosistem tersebut.

Karena itu, ketika Indonesia membangun sistem ekspor langsung, memperkuat repatriasi devisa, meningkatkan pengawasan perdagangan komoditas, dan membangun Batam sebagai pusat maritim, terdapat potensi perubahan dalam distribusi nilai ekonomi regional.

Mari kita lihat empat dampak strategisnya.

Pertama:

Berkurangnya sebagian fungsi perantara perdagangan.

Jika produsen dan eksportir Indonesia dapat bertransaksi langsung dengan pembeli internasional, kebutuhan terhadap sebagian perusahaan perantara di luar negeri dapat berkurang.

Kedua:

Berubahnya sebagian arus dana dan devisa.

Jika penerimaan ekspor SDA diwajibkan masuk ke sistem keuangan Indonesia, sebagian dana yang sebelumnya ditempatkan di luar negeri berpotensi kembali ke dalam negeri.

Ketiga:

Meningkatnya persaingan pelabuhan dan logistik.

Jika Batam mampu menyediakan pelayanan yang lebih efisien dan kompetitif, sebagian aktivitas perdagangan dan logistik dapat dialihkan ke Indonesia.

Keempat:

Meningkatnya daya tawar Indonesia.

Negara yang menguasai sumber daya, produksi, pasar, infrastruktur, dan distribusi memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan syarat perdagangan internasional.

Inilah alasan mengapa kebijakan nasionalisme ekonomi Prabowo memiliki dimensi geopolitik yang sangat penting.

Bukan karena Singapura harus dianggap sebagai musuh, tetapi karena Indonesia mulai memperkuat posisi tawarnya sendiri.

7. INDONESIA HARUS BERHENTI MENJADI NEGARA PRODUSEN YANG HANYA MENIKMATI SEBAGIAN KECIL NILAI EKONOMINYA.

Ada satu pertanyaan mendasar yang harus diajukan kepada seluruh pemimpin Indonesia:

Mengapa negara dengan sumber daya alam yang sangat besar, wilayah maritim yang luas, jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, dan posisi geografis yang sangat strategis belum sepenuhnya menjadi pusat kekuatan ekonomi dunia?

Jawabannya tidak sederhana.

Masalah Indonesia bukan hanya kurangnya sumber daya.

Masalahnya juga terletak pada tata kelola, korupsi, kebocoran penerimaan negara, ketergantungan impor, rendahnya nilai tambah industri, biaya logistik, ketidakpastian hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi.

Kita terlalu lama membiarkan sebagian kekayaan nasional keluar tanpa memperoleh nilai tambah yang seharusnya dapat dinikmati rakyat Indonesia.

Kita mengekspor bahan mentah, tetapi membeli kembali produk jadi dengan harga lebih mahal.

Kita mempunyai sumber daya alam, tetapi masih bergantung pada teknologi dan pembiayaan asing.

Kita mempunyai tenaga kerja, tetapi belum cukup banyak menciptakan lapangan kerja industri berproduktivitas tinggi.

Kita mempunyai posisi geografis yang luar biasa, tetapi belum sepenuhnya menguasai rantai logistik maritim internasional.

Oleh sebab itu, kebijakan Prabowo harus dinilai berdasarkan kemampuannya memperbaiki seluruh persoalan tersebut.

Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup pintu bagi investasi asing.

Nasionalisme ekonomi berarti memastikan bahwa investasi asing, perdagangan internasional, dan eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat yang adil dan terukur bagi Indonesia.

Indonesia harus terbuka terhadap dunia, tetapi tidak boleh kehilangan kendali atas kepentingan nasionalnya.

8. TANTANGAN TERBESAR PRABOWO: 

JANGAN SAMPAI NASIONALISME EKONOMI HANYA BERHENTI SEBAGAI SLOGAN.

Saya mendukung arah kebijakan yang memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Namun, dukungan politik tidak boleh menggantikan evaluasi kritis.

Pemerintahan Prabowo harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berubah menjadi sentralisasi kekuasaan ekonomi yang hanya memindahkan keuntungan dari satu kelompok konglomerat kepada kelompok lain.

One-Door Export Policy harus transparan, dapat diaudit, dan bebas dari konflik kepentingan.

Danantara harus bekerja berdasarkan profesionalisme dan akuntabilitas.

Pencabutan izin perusahaan harus berdasarkan bukti, prosedur hukum, dan kesempatan pembelaan yang adil.

Kebijakan repatriasi devisa harus memiliki aturan yang jelas dan tidak menghambat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban operasional maupun perdagangan internasional.

Batam harus dibangun dengan infrastruktur nyata, bukan sekadar proyek pencitraan.

Investasi asing harus tetap mendapatkan kepastian hukum.

Dan yang paling penting, rakyat Indonesia harus benar-benar menikmati manfaat dari kebijakan tersebut melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan industri nasional, dan pemerataan kesejahteraan.

Kita tidak ingin mengganti ketergantungan kepada perusahaan asing dengan ketergantungan kepada segelintir pengusaha dalam negeri yang mempunyai akses khusus kepada kekuasaan.

Tujuan akhirnya harus tetap sama: kedaulatan rakyat atas kekayaan nasional.

KESIMPULAN: 

ERA BARU INDONESIA HARUS MENJADI ERA KEDAULATAN EKONOMI, INDONESIA FIRST, FORGET SINGAPORE!

Singapura telah membangun keunggulan ekonomi internasional melalui disiplin, efisiensi, infrastruktur, teknologi, dan kemampuan mengelola jaringan perdagangan global.

Indonesia harus belajar dari keberhasilan tersebut.

Tetapi Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok sumber daya, pasar konsumen, dan basis tenaga kerja bagi pertumbuhan ekonomi negara lain.

Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, kekayaan alam yang luar biasa, wilayah maritim yang strategis, dan potensi industri yang sangat besar, Indonesia mempunyai alasan kuat untuk membangun pusat perdagangan, keuangan, industri, dan logistiknya sendiri.

Kebijakan One-Door Export, penguatan repatriasi devisa, penertiban perusahaan pelanggar hukum, industrialisasi, dan pembangunan Batam merupakan bagian dari arah transformasi tersebut.

Jika berhasil, Indonesia bukan hanya akan memperoleh lebih banyak penerimaan negara.

Indonesia juga akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan global.

Dan jika Batam berhasil berkembang menjadi pusat maritim internasional, peta persaingan ekonomi Asia Tenggara akan semakin dinamis.

Saya ingin menegaskan satu hal:

Kita tidak sedang mengajak Indonesia memusuhi Singapura. Kita sedang mengajak Indonesia berhenti menjadi negara yang terlalu bergantung pada Singapura.

Singapura berhak mempertahankan kepentingan ekonominya. Indonesia juga mempunyai hak yang sama untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Persaingan ekonomi yang sehat bukan ancaman bagi perdamaian regional. Justru dapat menciptakan kemakmuran yang lebih luas apabila dilandasi kerja sama, transparansi, dan aturan yang adil.

Namun, satu hal tidak boleh ditawar:

KEKAYAAN ALAM INDONESIA HARUS MENJADI KEKUATAN EKONOMI INDONESIA.

Bukan sekadar kekayaan yang digali dari tanah Indonesia, diekspor melalui jaringan negara lain, dikelola di luar negeri, dan meninggalkan rakyat Indonesia dengan bagian yang tidak sebanding.

Indonesia harus menguasai lebih banyak rantai nilai ekonominya sendiri.

Indonesia harus membangun kekuatan maritimnya sendiri.

Indonesia harus memperkuat mata uang, perbankan, industri, dan pasar domestiknya sendiri.

Dan Batam harus menjadi salah satu simbol kebangkitan ekonomi maritim Indonesia.

INDONESIA FIRST, FORGET SINGAPORE…!

NATIONAL WEALTH FOR NATIONAL PROSPERITY.

#BangkitlahNuswantara

#IndonesiaBangkit

-Atma_


Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca