
Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi
Meskipun Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, sebagian masyarakat dan pengamat masih mendesak agar proses pemakzulan tetap dilanjutkan. Perdebatan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan hukum dan politik antara kedua belah pihak
Pemakzulan Tetap Berjalan. Kelompok ini, yang terdiri dari aktivis dan sejumlah pakar hukum tata negara, menilai pengunduran diri saja belum cukup. Alasan utamanya meliputi:
Status Hukum Masa Lalu (Ab Initio). Bahwa Keputusan Mahkamah Agung (Putusan 742 K/TUN/2026) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi syarat pencalonan Pilpres 2024. Pemakzulan dianggap sebagai cara resmi untuk menyatakan bahwa sejak awal pencalonan tersebut cacat hukum.
Akuntabilitas dan Tes Konstitusi. Proses di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR diperlukan agar masalah hukum ini terbuka secara terang-terangan dan teruji secara konstitusional, bukan diselesaikan secara diam-diam.
Mencegah “Jalan Keluar yang Mudah”. Mundur atas permintaan sendiri membuat status pemberhentian tercatat terhormat dan tetap mendapatkan fasilitas pensiun. Kubu ini menilai sanksi moral dan sejarah politik tetap diperlukan agar tidak menjadi preseden buruk.
Kubu yang Menyatakan Pemakzulan Sudah Gugur
Pakar hukum lainnya berpendapat bahwa tuntutan pemakzulan sudah tidak relevan lagi dengan alasan:
Objek Hukum Sudah Tidak Ada (Mootness). Tujuan pemakzulan adalah memberhentikan pejabat yang sedang menjabat. Jika yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, maka proses pemakzulan otomatis kehilangan objeknya.
Jalur Konstitusi Berbeda. UUD 1945 membedakan antara “berhenti atas permintaan sendiri” (Pasal 8) dan “diberhentikan/pemakzulan” (Pasal 7A-7B). Karena sudah memilih jalur mundur, MPR tinggal fokus pada proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden.
Stabilitas dan Efisiensi. Melanjutkan proses pemakzulan yang panjang setelah pejabat tersebut meletakkan jabatan dinilai hanya akan memperpanjang ketidakpastian politik dan menghambat pengisian wakil presiden oleh MPR yang hanya memiliki waktu 90 hari.
Polemik ini terjadi karena pengunduran diri hanya menyelesaikan masalah jabatan secara administratif, sementara tuntutan pemakzulan mengejar kepastian hukum, keadilan sejarah, dan sanksi politik atas proses pencalonan di masa lalu.
Referensi Opini :
- Rismon Hasiholan Sianipar, Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA (T.tp.: Penerbitan Independen / Rismon Sianipar, 2025),
- Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.