
Disampaikan Oleh : Suherman
Salah satu persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia adalah masih terbukanya kesempatan bagi orang-orang yang pernah terjerat tindak pidana korupsi untuk kembali menduduki jabatan publik.
Padahal korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan amanah yang melekat pada kekuasaan.
Ironisnya, ketika seseorang pernah melakukan korupsi dan telah diputus bersalah oleh pengadilan, hukum masih memberikan ruang baginya untuk kembali mencalonkan diri setelah memenuhi persyaratan tertentu.
Pertanyaannya, apakah jabatan publik hanya dipandang sebagai hak politik individu, atau juga merupakan amanah yang menuntut standar moral dan integritas lebih tinggi?
Apa Kata Hukum Saat Ini?
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g, mantan terpidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dapat mencalonkan diri dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 juga memberikan ketentuan :
Masa tunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana
Keterbukaan kepada publik mengenai status mantan terpidana
Bukan pelaku kejahatan berulang
Bahkan dalam Putusan Nomor 48/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pencabutan hak politik secara permanen bagi mantan terpidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lainnya.
Mahkamah mempertimbangkan bahwa pencabutan hak politik secara permanen bertentangan dengan prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin konstitusi.
Jangan Hanya Berdebat Soal Hak, Pikirkan Juga Hak Rakyat
Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai hak politik.
Kita juga harus mempertimbangkan hak rakyat untuk mendapatkan wakil dan pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih, jujur, dan dapat dipercaya.
Hak politik seseorang memang harus dihormati, tetapi kepercayaan publik juga tidak boleh diabaikan.
Rakyat tidak hanya butuh pemimpin yang sah secara hukum. Rakyat butuh pemimpin yang layak dipercaya.
Persoalan yang Sama Seriusnya: Ijazah Palsu
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah dugaan manipulasi ijazah atau penggunaan dokumen pendidikan yang tidak sah untuk memenuhi persyaratan pencalonan pejabat publik.
Keaslian ijazah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kejujuran, kredibilitas, dan pertanggungjawaban moral seseorang.
Jika masyarakat biasa dituntut membuktikan keaslian dokumen pendidikannya dalam berbagai urusan administrasi, mengapa standar verifikasi calon pejabat publik tidak boleh lebih ketat?
Karena itu negara perlu membangun sistem verifikasi pendidikan yang transparan, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terbukti melalui proses hukum bahwa seseorang menggunakan ijazah palsu atau melakukan pemalsuan dokumen untuk memperoleh jabatan publik, harus ada konsekuensi hukum dan politik yang tegas.
Apa yang Harus Dievaluasi DPR dan Pemerintah?
Sudah saatnya DPR dan pemerintah mengevaluasi kembali undang-undang terkait pemilu, pencalonan pejabat publik, serta persyaratan integritas penyelenggara negara.
Perlu dipertimbangkan pengaturan pembatasan hak untuk dipilih bagi mantan terpidana korupsi berdasarkan:
- Kategori kejahatan
- Tingkat kesalahan
- Pengulangan tindak pidana
- Putusan pengadilan
Dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusional dan proporsionalitas.
Demikian pula, pemalsuan dokumen persyaratan jabatan publik harus menjadi alasan diskualifikasi apabila terbukti secara hukum.
Demokrasi Bukan Sekadar Menghitung Suara
Demokrasi tidak boleh hanya sibuk menghitung suara, tetapi mengabaikan kualitas orang-orang yang akan diberi mandat kekuasaan.
Rakyat tidak seharusnya terus-menerus dihadapkan pada pilihan yang terbatas antara calon yang populer dan calon yang memiliki integritas.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jabatan publik bukan tempat untuk memperbaiki citra pribadi, apalagi menjadi kesempatan kedua untuk menikmati kekuasaan setelah mengkhianati kepercayaan rakyat.
Negara tidak boleh kekurangan orang jujur, tetapi juga tidak boleh terus memberikan ruang tanpa evaluasi kepada mereka yang telah terbukti menyalahgunakan amanah.
Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang berhak berkuasa, melainkan juga tentang siapa yang layak menerima kepercayaan rakyat.
Jangan sampai rakyat diwajibkan taat kepada hukum, sementara calon pemegang kekuasaan justru tidak dituntut memenuhi standar integritas yang lebih tinggi.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.