November 19, 2026

Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi

​Dalam lanskap politik tingkat tinggi, pertemuan antar-kepala negara jarang sekali berdiri di ruang hampa. Ia selalu membawa beban sejarah, kalkulasi kekuasaan, sekaligus sinyal geopolitik yang melampaui sekadar seremoni diplomatik.

​Hal inilah yang patut dicermati menjelang rencana pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Shenzhen pada 18–19 November 2026. Secara resmi, agenda yang diusung terdengar normatif : memperkuat kemitraan ekonomi, membahas peluang investasi, hingga penjajakan kerja sama perdagangan komprehensif (CEPA). Namun, jika ditarik ke belakang dalam rekam jejak relasi keduanya, pertemuan di Shenzhen ini menyimpan dimensi politik domestik yang jauh lebih krusial.

​Sejak masa transisi kekuasaan, relasi Prabowo dan Beijing dibangun di atas fondasi keberlanjutan rezim sebelumnya. Xi Jinping tercatat dua kali menjamu Prabowo di Beijing—yakni pada 31 Maret–2 April 2024 saat berstatus presiden terpilih, serta pada 8–10 November 2024 usai pelantikan.

Dalam momentum krusial tersebut, Prabowo menyampaikan komitmen politik yang terang benderang di hadapan Xi : mendukung hubungan China–Indonesia yang lebih erat dan berkualitas, serta menegaskan bahwa pencapaian Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menjadi pedoman program pemerintahannya

​Komitmen “keberlanjutan” inilah yang kini diuji oleh realitas politik di dalam negeri. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026), di tengah pusaran polemik hukum dan konstitusi bukan sekadar peristiwa administratif. Secara politik, mundurnya putra sulung Jokowi tersebut memutus simpul simbolis keberlanjutan yang selama ini menjadi jaminan stabilitas bagi para mitra strategis Indonesia, termasuk Beijing.

​Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah menggariskan mekanisme yang jelas: Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

​Artinya, bola panas suksesi orang nomor dua di republik ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Dalam hitungan pekan, Prabowo harus menyodorkan dua nama kepada MPR. Di titik inilah lawatan ke Shenzhen menjadi sangat menarik untuk dibedah secara kritis.

​Di balik meja perundingan ekonomi dan investasi yang tertutup rapat, sangat terbuka ruang bagi terjadinya “konsultasi senyap” mengenai figur pengganti Gibran. Bagi Beijing, yang memiliki kepentingan investasi raksasa, mulai dari hilirisasi nikel hingga proyek-proyek infrastruktur strategis—siapa sosok pendamping Prabowo berikutnya bukanlah urusan sepele.

Beijing tentu berkepentingan memastikan bahwa figur RI-2 yang baru tetap sejalan dengan arsitektur kerja sama ekonomi yang telah dirintis sejak era Jokowi. ​Lebih jauh lagi, analisis ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar dan sensitif: sejauh mana peran oligarki ekonomi domestik dalam menentukan arah kompromi ini?

​Dalam ekonomi politik Indonesia, modal besar kerap menjadi jembatan sekaligus penentu arah kebijakan. Proyek-proyek strategis yang melibatkan modal China selama satu dekade terakhir berkelindan erat dengan jejaring konglomerasi dan oligarki bisnis di tanah air.

Ketika kursi Wakil Presiden kosong dan arah kompas pemerintahan berpotensi bergeser, para pemodal besar ini tentu tidak akan tinggal diam. Sangat mungkin, figur calon pengganti Wapres yang kelak mengantongi “restu” politik maupun ekonomi adalah sosok yang mampu menjembatani kepentingan Istana, menjaga kenyamanan investor Beijing, sekaligus mengamankan sirkulasi modal oligarki di dalam negeri.

​Pada akhirnya, dalam politik tingkat tinggi, garis batas antara diplomasi luar negeri dan konsolidasi kekuasaan domestik sering kali kabur.

Pertemuan di Shenzhen pekan depan bukan hanya soal neraca perdagangan atau komitmen investasi baru, melainkan juga ujian bagi kedaulatan politik nasional: apakah kursi Wakil Presiden kelak lahir murni dari kehendak konstitusional dan kepentingan rakyat, atau justru merupakan hasil kompromi senyap antara geopolitik asing dan kalkulasi oligarki…?

-Atma_


Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca