Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi
Isu penyadapan di lingkaran kekuasaan tertinggi bukan sekadar insiden keamanan siber biasa, melainkan simtom dari rapuhnya fondasi politik kekuasaan yang dibangun di atas kompromi pragmatis.
Terjadinya eskalasi ancaman keamanan hingga potensi instabilitas kekuasaan tidak lepas dari kalkulasi dan strategi politik Presiden Prabowo Subianto yang cenderung grusa-grusu serta sarat kontradiksi sejak awal.
Sedikitnya ada lima indikator utama yang menunjukkan bagaimana kompromi politik masa lalu kini berbalik menjadi jebakan strategis:
1. Legitimasi Sejak Awal yang Rapuh
Keputusan Prabowo meminang Gibran Rakabuming Raka, meski disadari sejak awal dipenuhi kontroversi etika dan legalitas menjadi akar dari semua kompromi berikutnya. Pengakuan bahwa ia sendiri yang meminta Gibran menunjukkan pilihan pragmatis demi memenangkan pemilu, tetapi sekaligus mengunci posisinya dalam skema kekuasaan rezim terdahulu.
2. Ketergantungan pada Jejaring Oligarki
Prabowo memahami betul bagaimana posisi rezim terdahulu sangat dipengaruhi oleh kepentingan oligarki. Namun, alih-alih membangun jarak atau mengonsolidasikan kedaulatan penuh, ada indikasi kuat kompromi dilakukan dengan membiarkan pilar-pilar oligarki tersebut tetap memegang kendali ekonomi-politik. Langkah ini mengikis kedaulatan negara demi mengamankan dukungan politik jangka pendek.
3. Perlindungan Hukum sebagai Beban Politik
Pilihan untuk memberikan perlindungan politik dan hukum terhadap rekam jejak pemerintahan sebelumnya menciptakan beban konsistensi bagi pemerintahan baru. Ketika hukum dikompromikan demi proteksi elite, kewibawaan negara meluruh di mata publik dan aparat penegak hukum itu sendiri.
4. Dua Komando dan Spekulasi Transisi
Dinamika “dua nakhoda” diperparah oleh munculnya desas-desus politik—seperti narasi skenario pembagian masa jabatan dua tahun. Keraguan publik dan internal aparat terhadap siapa penguasa sebenarnya menciptakan power vacuum (kekosongan kekuasaan secara de facto) yang siap dimanfaatkan oleh aktor penekan.
5. Impunitas dan Pembangkangan Birokrasi Keamanan
Resistensi terbuka atau ketidakpatuhan lembaga penegak hukum terhadap instruksi presiden—yang cenderung dibiarkan tanpa tindakan tegas, menunjukkan meluruhnya komando tunggal kepresidenan. Ketika loyalitas lembaga keamanan terbagi, pertahanan keamanan nasional menjadi bolong.
Hipotesis Politiknya
Penyadapan dan potensi ancaman makar tidak muncul di ruang hampa. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis ketika seorang kepala negara tersandera oleh kompromi politiknya sendiri. Ketika strategi politik yang diambil terlalu grusa-grusu dan mengabaikan prinsip kedaulatan serta supremasi hukum, rezim tersebut secara tidak langsung mengundang ancaman dari dalam maupun luar yang mendikte arah pemerintahan.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
