Disampaikan Oleh : Suherman
Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya sumber daya alam. Dari tambang, batu bara, nikel, minyak, gas, hutan, hingga hasil laut, hampir semua dimiliki negeri ini. Namun pertanyaan yang terus muncul di tengah masyarakat adalah : mengapa negara yang begitu kaya masih menghadapi ketimpangan, kemiskinan, dan utang yang besar? Dari sinilah lahir kecurigaan publik bahwa persoalan terbesar Indonesia bukan kekurangan sumber daya, melainkan tata kelola kekuasaan dan pengelolaan hasil kekayaan negara yang belum transparan.
Banyak rakyat mulai merasa “penjajah” negeri ini justru berasal dari dalam sistem sendiri, yaitu oknum pejabat dan elite yang menikmati fasilitas negara tanpa batas tetapi kurang menunjukkan tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.
Di tengah kondisi ekonomi yang berat, publik melihat gaya hidup sebagian pejabat yang mewah, penggunaan anggaran yang boros, perjalanan dinas besar, hingga proyek-proyek yang manfaatnya dipertanyakan.
Kritik paling besar sering diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat sulit melihat secara jelas berapa sebenarnya hasil bersih yang diperoleh negara dari tambang, migas, batu bara, maupun sektor SDA lainnya. Dalam laporan keuangan negara, penerimaan sering tampil dalam bentuk agregat seperti pajak penghasilan badan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, atau fiskal lainnya. Namun rakyat awam sulit mengetahui secara transparan berapa nilai kekayaan alam yang diambil, berapa keuntungan perusahaan, dan berapa yang benar-benar kembali kepada negara maupun daerah penghasil.
Kurangnya transparansi inilah yang memicu kecurigaan publik. Ketika SDA dikelola oleh perusahaan besar dengan kontrak yang rumit, sementara masyarakat di sekitar tambang atau kawasan eksploitasi masih hidup dalam keterbatasan, muncul pertanyaan tentang keadilan distribusi kekayaan negara.
Padahal dalam prinsip tata kelola modern, transparansi adalah fondasi penting kepercayaan publik. Negara seharusnya mampu membuka data secara lebih rinci dan mudah dipahami masyarakat : berapa produksi SDA nasional, siapa pengelolanya, berapa penerimaan negara, dan bagaimana hasil tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun kesejahteraan rakyat.
Masalah lain adalah budaya birokrasi yang sering dianggap terlalu nyaman menggunakan fasilitas negara. Ketika pejabat hidup jauh dari realitas masyarakat biasa, empati terhadap kesulitan rakyat perlahan bisa hilang. Negara akhirnya terlihat melayani elite kekuasaan, bukan melayani publik.
Namun kritik ini seharusnya menjadi dorongan perbaikan, bukan sekadar kemarahan tanpa arah. Indonesia membutuhkan reformasi tata kelola yang lebih bersih, efisien, dan transparan. Pengawasan terhadap anggaran harus diperkuat, laporan penerimaan SDA perlu lebih terbuka, dan pejabat negara harus kembali memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat menikmati privilege tanpa batas.
Sebab pada akhirnya, kekayaan alam Indonesia bukan milik segelintir elite, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi. Jika pengelolaannya tidak jujur dan transparan, maka rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara akan terus tumbuh dan menjadi luka sosial yang semakin dalam.
07.28/19 Mei 2026
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
