Oktober 9, 2026
Tampak Presiden BJ Habibie membisikan sesuatu kepada Jenderal Wiranto. (dok PEJANTAN)

Melanjutkan artikel sebelumnya “KRONIK ’98 : PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO. (Bag 2)” sebagai upaya untuk melihat tragedi 98 dari sisi yang di lupakan.

Selanjutnya…

PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO. (Bag 3)

Foto dok PEJANTAN

Dalam beberapa tulisan memuat upaya Prabowo untuk meyakinkan Presiden Habibie terkait penilaiannya terhadap “sikap aneh” Wiranto yang tak mengambil langkah untuk meredakan situasi saat kerusuhan pecah, bagi Prabowo tindakan Wiranto merupakan sebuah kesengajaan bahkan pengkhianatan.

Penjelasan detail yang disampaikan oleh Prabowo ternyata tak mampu meyakinkan Habibie, keputusan untuk mencopot Prabowo dari jabatannya merupakan keputusan final. Habibie menegaskan bahwa Prabowo tidak dipecat, namun hanya dipindahtugaskan menjadi Komandan Sesko ABRI di Lembang, Bandung. Prabowo menyatakan keberatannya dan menegaskan bahwa yang diinginkan adalah pasukannya. Setidaknya berharap Habibie mau memberikan kesempatan selama 3 bulan menjabat sebagai Pangkostrad. Habibie menyampaikan bahwa keputusannya merupakan permintaan dari Pak Harto, alasan yang terbukti efektif membuat Prabowo melangkah keluar dari istana negara.

Prabowo Dicopot Dari PANGKOSTRAD

Jum’at sore tanggal 22 Mei 1998 dilaksanakan serah terima jabatan Pangkostrad dari Letjen Prabowo Subianto kepada Letjen Jhonny Lumintang melalui upacara yang sederhana dan tertutup, tidak ada wartawan yang meliput.

Bagi Prabowo Subianto, pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrad telah melukai martabat keluarganya dan keluarga mertuanya yang tidak lain adalah Mantan Presiden Soeharto.

Namun sebagai prajurit yang terikat pada sumpah Saptamarga, Prabowo Subianto tetap tunduk dan patuh kepada keputusan Presiden Habibie. Meskipun di kemudian hari badai kehidupan yang lebih besar kembali menerpa Prabowo Subianto. Kali ini terkait dengan isu pelanggaran HAM, Prabowo diproses oleh DKP ABRI dan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian secara hormat atas kasus penculikan aktivis.

Atmosfer Politik Indonesia

Kronik ’98 merubah atmosfer politik Indonesia yang awalnya diagendakan sebuah peralihan kekuasaan melalui proses damai dan konstitusional menjadi tragedi kelam yang tak hanya menelan korban jiwa ribuan orang, namun juga kerugian materil yang tinggi. Disamping itu kerusuhan 1998 tak cuma mengakibatkan kehancuran ekonomi yang lebih besar, tapi juga berujung pada pelemahan Bangsa Indonesia sehingga kehilangan kedaulatan sebagai negara yang merdeka, pasca reformasi dengan mudahnya intervensi asing secara terang-terangan mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang paling menonjol adalah masalah Timor Timur.

Di masa kepemimpinan Pak Harto, masalah Timor Timur sangat sulit untuk dibawa ke forum internasional. Mengingat kala itu Presiden Soeharto menegaskan bahwa Timor Timur adalah masalah internal Indonesia, yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain.

Ketegasan Presiden Soeharto tidak cuma saat berhadapan dengan kamera, namun juga diiringi implementasi nyata. Bahkan Presiden Soeharto berani membubarkan IGGI dan menyatakan penghentian kerjasama dengan ormas internasional tersebut lantaran Belanda berusaha merecoki urusan Timor Timur. Sikap yang belum pernah dilakukan oleh presiden selanjutnya. Jangankan untuk menghadapi intimidasi berupa tarif dagang, bahkan ancaman berupa agresi militer akan dihadapi dengan tegas oleh Pak Harto.

Di masa pemerintahan presiden Habibie, sikap Indonesia terhadap masalah Timor Timur berubah drastis. Habibie dengan mudah menyetujui diadakannya jajak pendapat bagi masyarakat Timor Timur, hasilnya PBB mengatakan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur menginginkan lepas dari NKRI.

Menghadapi kenyataan tersebut, Wiranto selaku Pangab diduga kuat memerintahkan anggotanya untuk melakukan bumi hangus sebelum penarikan prajurit TNI dari Timor Timur.

Trial International, organisasi non-pemerintah yang memerangi impunitas untuk kejahatan internasional, mencatat pada 25 Februari 2003, Wiranto pernah didakwa oleh Serious Crimes Unit, badan yang dibentuk oleh United Nations Transitional Administration of East Timor (UNTAET), karena terlibat dalam “pembunuhan, deportasi, dan penyiksaan” di Timor Timur terutama sepanjang 1999.


Selanjutnya, jangan lewatkan “KRONIK ’98: PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO. (PENUTUP)“


Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

1 thought on “KRONIK ’98 : PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO. (Bag 3)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca