KRONIK ’98: PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO (Bag 1)

Pembaca yang Budiman, sebelum membaca artikel dibawah ini, ada baiknya untuk menuntaskan artikel sebelumnya dengan tajuk “KRONIK ’98: KABUT ANGKARA DI IBUKOTA, karena artikel ini terbit bersambung untuk menjadi pemahaman kita semua atas apa yang telah terjadi pada tragedi ’98.

PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO

Letjen Prabowo Subianto kala itu baru menjabat sekitar 2 bulan sebagai Pangkostrad, meskipun membawahi pasukan yang sangat besar tapi jabatan tersebut bukanlah jabatan operasional. Sehingga tidak begitu saja bisa menggerakkan pasukan, karena wewenangnya adalah membagikan pasukan yang berada dibawah naungannya kepada Panglima Kodam. Sementara Pangdam hanya bisa menggerakkan pasukan tersebut jika mendapat perintah dari KSAD dan Pangab.

Hierarki itulah yang membuat Prabowo tidak bisa menggerakkan pasukan saat kerusuhan berkecamuk, meskipun dalam hatinya sangat ingin mengambil langkah pengamanan.

Jika Prabowo memerintahkan pasukan untuk bergerak diluar garis komando, maka itu akan dianggap sebagai tindakan indisipliner yang dapat mengakibatkan dirinya dituduh sebagai bagian dari skenario kerusuhan.

Tak ada pilihan lain bagi Prabowo selain menahan diri, sebab tak ada alasan yang bisa membuat dirinya mengambil alih komando atas pasukan. Karena perkembangan situasi saat itu berbeda jauh dengan apa yang pernah terjadi pada Oktober 1965, dimana ketika peristiwa G30S/PKI terdapat alasan kuat bagi Pangkostrad untuk mengambil alih pimpinan TNI-AD karena Menpangad Jenderal Ahmad Yani dan Menkohankamkasab Jenderal Nasution tidak diketahui keberadaannya dan sedang terancam keselamatannya. Sedangkan di tahun 1998 semua struktur komando militer masih berjalan normal, sehingga tidak ada alasan bagi Pangkostrad untuk mengambil alih komando.

Hal yang paling memungkinkan adalah Presiden Soeharto mencopot Wiranto kemudian melantik Prabowo sebagai Pangab, namun itu beresiko tinggi yakni perpecahan di internal ABRI.

Pasifnya struktural ABRI saat kerusuhan pecah mengindikasikan bahwa Wiranto telah menempatkan loyalisnya pada jabatan strategis di tubuh ABRI, sehingga apabila Wiranto menolak pencopotan dirinya maka kubu Prabowo dan Wiranto akan berhadap-hadapan. Itu artinya perang saudara sangat mungkin untuk terjadi, dan Presiden Soeharto sama sekali tidak menginginkannya.

Maka tak ada pilihan lain bagi Presiden Soeharto kecuali mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebuah pilihan yang sangat logis demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Langkah yang tepat bagi seorang negarawan, sambil berharap agar kepemimpinan selanjutnya bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.

Berkaca dari konflik di Suriah dan Libya, dimana Bashar Assad dan Khadafi memilih mempertahankan jabatannya, kedua negara itu kemudian terlibat perang saudara yang berkepanjangan. Hal itulah yang yang dihindari oleh Presiden Soeharto.

Jadi jika Wiranto beralasan bahwa keputusannya menolak perintah dari Presiden Soeharto adalah langkah untuk mencegah pertumpahan darah dikalangan rakyat sipil dan menghindarkan dirinya dari resiko dicap sebagai pelanggar HAM, maka keputusan Presiden Soeharto adalah langkah yang lebih besar karena tidak hanya menyelamatkan nyawa warga sipil namun juga menyelamatkan nyawa para prajurit ABRI sekaligus menyelamatkan negara ini dari kehancuran total.

Hal itu bisa dimaklumi mengingat kualitas Wiranto sangat jauh dibawah kualitas Presiden Soeharto dalam segi apapun. Namun tentu saja setiap keputusan memiliki resiko yang berdampak pada masa depan Bangsa Indonesia, dan manuver Wiranto akan menjadi catatan kelam yang tertoreh dalam sejarah kemiliteran Bangsa Indonesia.

Para pengamat politik dan militer memang sepakat bahwa Presiden Soeharto telah melakukan kesalahan dalam menjalankan kebijakan, dan kesalahan terbesarnya adalah keputusan beliau mengangkat Wiranto sebagai Menhankam Pangab.

Manuver Wiranto menimbulkan kerusakan berat yang harus ditanggung oleh Bangsa Indonesia, selain keterpurukan ekonomi yang semakin mendalam, Indonesia juga kehilangan kedaulatan di bidang teknologi hingga sosial dan politik.

Lengsernya Orde Baru membawa Indonesia ke era Reformasi, dimana korupsi makin merajalela, pajak semakin mencekik, intervensi asing di segala bidang, rupiah terpuruk.

Pembaca yang Budiman, sebagai bangsa tentu kita berhak untuk tahu sejarah yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, pun termasuk tragedi 98 yang hampir tak pernah menjadi pokok bahasan sejarah sehingga generasi muda (Gen-Z) tidak mengetahui peristiwa tersebut.

Karena itulah PECINTA SEJARAH TANAH AIR (PEJANTAN) menuliskan untuk kita semua, lanjutkan penggalian fakta KRONIK ’98 yang di abaikan dalam tajuk “KRONIK ’98: PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO (Bag 2)“

Salam Literasi, Salam Indonesia Raya.