KRONIK '98: ABRI DALAM PUSARAN POLITIK (Bag 1)

Prakata

Berbicara tentang tragedi 14 Mei 1998, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang posisi ABRI. Militer Indonesia yang mengemban 2 fungsi strategis, yakni sebagai alat negara sekaligus memiliki peran di sektor politik. Masyarakat mengenalnya sebagai Dwifungsi ABRI, dimana tak hanya mengurusi masalah pertahanan negara, namun juga melaksanakan kontrol terhadap kehidupan ekonomi, sosial hingga politik guna menjamin terciptanya situasi yang kondusif.

Mengingat fungsinya yang ‘over power’ kala itu, maka sangat wajar jika muncul pertanyaan “Kemana ABRI saat tragedi itu terjadi..?”. Terlebih ABRI memiliki komponen operasional yang sangat lengkap, dari Intelejen hingga divisi Lapisan Baja (Kavaleri) yang didukung dengan lebih dari 60.000 personil yang berkedudukan di Jakarta.

Dengan kekuatan yang begitu besar, tentunya akan sangat mudah bagi ABRI untuk menjalankan operasi militer yang bersifat preventif, defensif hingga ofensif. Jika kekuatan militer sebesar itu diterjunkan untuk mencegah meluasnya kerusuhan, maka dapat dipastikan bahwa bukan hanya perusuh yang berkeliaran di jalanan tapi juga aktor intelektual penggerak kerusuhan juga bisa diciduk dalam waktu singkat meskipun para pelakunya bersembunyi di balik rok mertuanya.

Tapi faktanya kerusuhan terjadi begitu masif, tidak ada upaya untuk meredakan situasi. Jangankan aksi represif, tindakan defensif sama sekali tidak dilakukan. Mengapa bisa terjadi demikian..?? Kita akan ulas secara transparan berdasarkan keterangan para petinggi ABRI yang menjabat saat itu serta keterangan dari para pengamat militer. Karena artikel ini membahas tentang militer, makanya Mimin mengambil sumber dari pengamat militer, kalau topik pembahasannya soal kemenyan, ya pastinya Mimin akan mengambil keterangan dari Wapres RI.

Namun perlu ditegaskan bahwa untuk bisa memahami Kronik ’98 secara utuh, ada baiknya terlebih dahulu membaca ulasan mengenai gambaran situasi secara umum, karena setiap fasenya memiliki korelasi yang erat.
Ulasan sebelumnya bisa dibaca artikel dibawah ini:

Baik untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke inti materi.

KETIKA ABRI DILUMPUHKAN TANPA PEPERANGAN

Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa Jabodetabek yang merupakan episentrum pemerintahan Indonesia akan menjadi lautan api. Namun itulah yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1998, ironisnya tragedi kelam ini terjadi di wilayah dengan penempatan personil militer terbesar. Tak kurang dari 11.000 pasukan Kostrad dengan dilengkapi kendaraan tempur lapis baja, belum lagi dari AURI, ALRI dan Polri yang totalnya tak kurang dari 60.000 personil yang ditempatkan untuk mengamankan DKI Jakarta berikut daerah penyangganya, semuanya dalam status siap menerima tugas kapanpun jika diperlukan.

Kendati demikian besarnya kekuatan militer yang tersedia di teritori Kodam Jaya, namun faktanya tak mampu mencegah terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan ribuan toko hangus terbakar.

Lebih mengenaskan lagi, bahwa tragedi ini terjadi di masa pemerintahan yang dipimpin oleh figur berlatar belakang militer. Tentunya peristiwa ini menjadi tamparan keras yang mencoreng citra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Bagaimana tidak, mata publik internasional menyaksikan bahwa kerusuhan besar melanda Jakarta dan beberapa daerah penyangganya tanpa ada upaya dari militer untuk mencegah maupun meredakan situasi chaos tersebut.

Apa yang sebenarnya tengah terjadi..??

Perlu kita ketahui bahwa peristiwa kelam Mei 98 terjadi di kala Presiden Soeharto sedang menghadiri KTT G-15 yang digelar di Kairo Mesir, dengan begitu tentunya Pak Harto tidak dapat memantau secara langsung tentang apa yang terjadi di Jakarta. Selama agenda tersebut, beliau mempercayakan situasi dalam negeri kepada para pembantunya antara lain Wapres, Menhankam Pangab, serta jajaran menteri kabinetnya.

Jika dilihat dari hierarki, ketika Presiden berhalangan maka seyogyanya Wakil Presiden yang mengambil langkah.

Keterangan Sintong Panjaitan

Menurut keterangan dari Letjen Sintong Panjaitan, kala mendengar adanya kerusuhan dirinya langsung menghubungi Wapres B.J. Habibie untuk memberi saran supaya Habibie segera memberikan statement untuk meredakan situasi dan menenangkan masyarakat, jika perlu memberikan arahan.

Sintong yang menjabat sebagai Penasihat Wapres Bidang Hankam melihat Habibie kebingungan dan menanyakan tentang Jenderal Wiranto, sebab Wiranto selaku Menhankam Pangab yang seharusnya bertindak cepat untuk mengendalikan situasi. Namun sayangnya Wiranto bersama sebagian besar Perwira Tinggi ABRI memutuskan berangkat ke Malang dalam rangka menjadi inspektur upacara dalam serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi 1 ke Divisi 2 Kostrad.

Sungguh langkah yang diluar dugaan, tentunya menyalahi prosedur mengingat saat itu situasi keamanan negara sedang dalam keadaan genting. Seharusnya selaku pucuk pimpinan ABRI, Wiranto segera memerintahkan seluruh jajarannya agar segera mengambil tindakan untuk meredam situasi. Namun hal itu tak dilakukan oleh Wiranto.

Sikap Wiranto ini membuat struktur komando dibawahnya menjadi macet dan tidak bisa bergerak, tanpa adanya perintah maka mustahil personil dapat dikerahkan. Nihilnya tindakan dari jajaran ABRI menyebabkan kerusuhan semakin meluas terutama dipinggiran Ibukota.

Diitengah situasi yang tidak menentu, Habibie juga tidak berani mengambil keputusan. Alasannya karena tidak ingin bertindak tanpa sepengetahuan Presiden Soeharto, sehingga Sintong menyarankan agar segera meminta nota berisi perintah atau petunjuk untuk menghadapi perkembangan situasi.

Asap mengepul di mana-mana, disebabkan oleh pembakaran ruko dan supermarket. Massa dengan leluasa hilir mudik mengusung barang-barang hasil jarahan, tembok dan rolling door toko dipenuhi berbagai mural yang bertuliskan ‘Pribumi Muslim’ menyiratkan kentalnya nuansa rasial yang melatarbelakangi pecahnya aksi anarkis saat itu.

Situasi baru agak mereda setelah Sintong mendapatkan nota berisi pernyataan dari Presiden Soeharto dan menyiarkannya melalui TVRI tepat pada pukul 19:00, masih di tanggal 14 Mei 1998.

Namun lagi-lagi statement dari Presiden Soeharto tidak mendapatkan tindak lanjut yang memuaskan dari Wiranto beserta jajarannya, langkah pengamanan belum juga dilakukan. Justru seluruh kesatuan di Jakarta diperintahkan untuk tetap berada di barak.

Sementara itu kerusuhan terus menjalar, masyarakat yang beberapa bulan belakangan mengalami kesulitan akses dalam mendapatkan sembako menjarah ruko dan minimarket. Kelangkaan sembako yang diikuti dengan kenaikan harga disebabkan oleh ulah para konglomerat dan spekulan yang melakukan pembatasan distribusi hingga penimbunan, tindakan ilegal tersebut kala itu tidak tersentuh oleh tangan aparat hukum.

Ya latar belakang yang paling dominan memicu terjadinya kerusuhan adalah monopoli sembako oleh taipan dan konglomerat, sehingga diikuti oleh aksi penimbunan oleh sirkel mereka.

Soeharto Kembali Dari Mesir

15 Mei 1998, Presiden Soeharto mempercepat kunjungannya di Mesir dan dini hari sudah tiba kembali di Jakarta. Pukul 10:00 Presiden memanggil para pembantunya yang terdiri dari Wapres, beberapa menteri, Pangab, Kepala Staf Angkatan dan Pangdam Jaya untuk mengetahui peristiwa kerusuhan yang terjadi berikutnya perkembangan keamanan.

Tentunya laporan perkembangan yang disampaikan oleh Wiranto membuat Presiden Soeharto kecewa, sebagai Jenderal Besar TNI dengan segudang pengalaman membuat Pak Harto tau bahwa peristiwa ini bisa berujung pada jatuhnya beliau dari kursi kepresidenan.

16 Mei 1998, Presiden Soeharto memanggil Pangab Jenderal Wiranto, KSAD Jenderal Subagyo HS dan Mensesneg Saadillah Mursyid ke Bina Graha. Keempatnya mendapatkan instruksi untuk membentuk Komkamtib. Lalu dibuatlah surat perintah yang berisi kewenangan bagi Pangab untuk mengambil segala langkah yang dianggap perlu guna menghadapi kerusuhan.

Namun Menkoekuin Ginanjar Kartasasmita mengingatkan akan ekses atas pembentukan Kopkamtib.

Rangkaian artikel ini di tulis oleh PECINTA SEJARAH TAHAN AIR (PEJANTAN)

Pembaca yang Budiman, untuk dapat melihat secara utuh, jangan berhenti membaca hanya sampai disini. Segera terbit artikel selanjutnya “KRONIK ’98: ABRI DALAM PUSARAN POLITIK (Bag 2)“

MERDEKA ‼️