KRONIK ’98: PERJUANGAN ATAU PENGKHIANATAN⁉️ (Bag 4)

Pembaca yang Budiman, kita telah panjang melintasi narasi akan fakta-fakta sejarah tentang “KRONIK ’98”, namun ini baru separuh jalan & kita akan melanjutkan menuturkan kisah ini. Agar tidak menjadi pemahaman “setengah paham” atau istilah Jokowi “sudah tapi belum” maka kita lanjutkan dan tuntaskan di bagian selanjutnya. Terimakasih kepada “PECINTA SEJARAH TAHAN AIR” yang telah menarasikan serial “KRONIK ’98” ini.

Melanjutkan artikel sebelumnya “KRONIK ’98: PERJUANGAN ATAU PENGKHIANATAN⁉️ (Bag 3)

Cukong dan Perusahaan Cangkang

Para cukong jahat melakukan penggelapan dana pinjaman luar negeri menggunakan berbagai perusahaan cangkang, dimana perusahaan tersebut dipergunakan untuk mengajukan proposal pinjaman dana dalam bentuk mata uang asing kepada bank-bank yang memiliki akses untuk mencairkan pinjaman.

Perlu diketahui bahwa salah satu langkah pemerintah dalam rangka mempercepat peningkatan ekonomi adalah dengan mempermudah syarat pendirian bank swasta. Peluang ini dipergunakan oleh para konglomerat dan pengusaha kelas menengah untuk mengeruk pinjaman yang berasal dari luar negeri. Mereka membuat bank-bank swasta lalu menyalurkan pinjaman ke perusahaan cangkang miliknya, setelah pinjaman cair uang tersebut dipindahkan ke rekening bank di luar negeri. Bank Swiss menjadi tempat favorit untuk penyimpanan uang hasil korupsi itu.

Setelah memarkirkan uang di luar negeri, dengan tanpa bersalah mereka mengaku telah mengalami kerugian bisnis dan menyatakan pailit untuk menghindari kewajiban pembayaran hutang luar negeri.

Krisis Moneter

Pada fase ini, pemerintah sebagai penjamin investasi akhirnya menjadi satu-satunya pihak yang mendapatkan tekanan asing untuk melakukan pelunasan, namun karena tak memiliki devisa yang cukup maka pemerintah mengajukan penundaan pembayaran. Melihat nota permohonan penundaan pembayaran, menyiratkan pada dunia bahwa Indonesia tidak memiliki devisa yang cukup untuk membayar hutang luar negeri. Akibatnya Indonesia dilanda krisis moneter.

Beberapa bulan tak melakukan pembayaran, membuat bunga dan denda semakin tinggi. Situasi bertambah parah dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ketahanan ekonomi nasional, sehingga masyarakat awam di lapisan bawah ikut-ikutan menjadi spekulan dadakan yang memburu valuta asing. Makin terpuruk lagi ekonomi negara karena masyarakat melakukan penarikan uang secara massal (rush money) dari bank-bank pemerintah.

Dalam situasi yang serba tidak pasti, Presiden Soeharto mulai ditinggalkan para kolega dan konglomerat yang selama ini menjilat kakinya. Begitu juga keluarga Cendana yang telah banyak dicatut namanya oleh para konglomerat demi bisa mendapatkan pinjaman luar negeri, mulai dijauhi oleh kroni-kroninya.

IMF dan BLBI

Ditengah tekanan internasional, Presiden Soeharto memutuskan untuk meminta bantuan Jepang untuk menalangi kredit macet Indonesia. Jepang yang selama ini mengaku sebagai sahabat dekat Indonesia justru memanfaatkan situasi dengan menerapkan berbagai syarat yang berat kepada Indonesia, termasuk menghentikan program Mobil Nasional. Dengan tegas Presiden Soeharto menolak syarat dari Jepang, lalu memilih untuk mencari alternatif melalui IMF.

IMF yang dikuasai oleh AS juga memanfaatkan situasi dengan mengajukan syarat berupa intervensi atas berbagai macam kebijakan pemerintah, diantaranya adalah program BLBI.

Dana BLBI yang dicairkan dalam paket bantuan dari IMF ternyata gagal memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, paket pinjaman berbunga ekstra tinggi tersebut oleh IMF sengaja ditujukan kepada para pengusaha swasta melalui berbagai Bank Swasta. Alhasil dana BLBI kembali dikorupsi dan IMF membebankan tanggungjawab pelunasan kepada pemerintah Indonesia.

Di sisi lain para konglomerat berhasil mengeruk devisa negara dengan menumbalkan para direktur mereka. Ya, kasus korupsi ini memang diproses hukum, namun tangan aparat hukum tak sanggup mencapai para konglomerat jahat.

Penguasaan devisa oleh para konglomerat menjadikan pemerintah tak berdaya, pasalnya para konglomerat ini selalu menggunakan valuta asing yang diparkir di luar negeri sebagai senjata untuk menekan pemerintah. Mereka mengancam tidak akan menarik valuta asing dari rekening luar negeri kembali ke Indonesia bila pemerintah melakukan proses hukum terhadap mereka.

Alhasil pemerintah tidak berbuat banyak, hanya berusaha menemukan cara untuk meyakinkan para konglomerat agar menarik uang hasil korupsinya kembali ke Indonesia, meskipun secara bertahap.

Soeharto Mendukung Reformasi Damai

Masalah semakin rumit tatkala mahasiswa ikut memberikan tekanan kepada Pemerintah Indonesia, menuntut agar dilakukannya reformasi politik dan ekonomi. Presiden Soeharto mengatakan dengan tegas bahwa reformasi adalah suatu keniscayaan yang tak bisa ditolak, namun perlu dipertimbangkan agar proses reformasi berjalan dengan damai dimana generasi muda akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negara setelah pemerintah membenahi situasi.

Presiden Soeharto mengatakan di depan perwakilan mahasiswa bahwa saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan seluruh program strategis negara demi masa depan Bangsa Indonesia. Seruan itu diterima, namun para aktivis kiri yang menyadari bahwa rezim Soeharto tengah melemah, mencoba membalaskan dendam kesumat atas peristiwa ’66 yang membuat gerakan komunis di Indonesia hancur lebur. Mereka mulai menunggangi aksi-aksi mahasiswa, puncaknya adalah aksi mahasiswa di Trisakti yang berujung pada bentrokan berdarah.

Rezim Orde Baru tidak melarang mahasiswa menyuarakan aspirasinya melalui aksi demonstrasi, namun demi menjaga ketertiban dan keamanan maka pemerintah melarang aksi ke luar lingkungan kampus. Hal inilah yang dilanggar oleh para mahasiswa Trisakti, ditengah hasutan kelompok kiri mereka ngotot untuk melakukan long march menuju gedung DPR MPR.

Provokasi Kaum Kiri

Tindakan provokatif ini dimotori oleh kaum kiri, sehingga mengundang aksi represif dari pihak aparat keamanan. Ketika bentrokan pecah, para provokator segera meninggalkan lokasi aksi. Sementara mahasiswa yang terjebak dalam skenario mereka tak menyadari bahwa bentrokan justru akan memperkeruh keadaan.

Tragedi Trisakti yang menewaskan beberapa mahasiswa dijadikan alat untuk mematik kemarahan masyarakat, media massa dan elektronik ikut memanaskan situasi dengan menyiarkan peristiwa tersebut dengan berbagai narasi yang menyudutkan pemerintah.

Namun semua itu tidak mampu memicu kemarahan masyarakat, karena di kalangan grassroot masih mempercayai pemerintah.

Di sektor lain, pemerintah berusaha keras mengusut aliran dana hutang luar negeri yang dibawa kabur oleh para taipan dan konglomerat. Perburuan ini membuat para konglomerat semakin bertindak brutal. Mereka menghentikan distribusi pasokan sembako, sehingga memicu kelangkaan minyak goreng dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Praktek penimbunan ini semakin membuat masyarakat dilanda kepanikan, banyak diantara kalangan menengah yang memborong stok sembako di pasar dan supermarket. Kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan sembako pada para taipan membuat para konglomerat itu memiliki akses untuk mengendalikan distribusi sembako. Inilah yang sesungguhnya memicu kemarahan masyarakat, sehingga tertanam di benak mereka bahwa segala keterpurukan ekonomi yang melanda Indonesia adalah ulah dari para taipan jahat yang berasal dari etnis tionghoa.

Operasi Cipta Kondisi Menekan Soeharto

Kemelut semakin parah tatkala para elit politik dan militer ikut bermain, target mereka adalah adalah jabatan dan kekuasaan. Mereka berjibaku dengan menjalankan operasi cipta kondisi guna menekan Pak Harto. Hasrat untuk menjadi penguasa telah membutakan hati nurani mereka, sehingga melalui koneksinya mereka menyerukan agar armada angkutan umum segera menarik seluruh unitnya kembali ke pool masing-masing.

Sementara aparat keamanan difokuskan untuk menjaga berbagai objek vital negara serta berbagai asset milik para taipan, sisanya dipaksa untuk berdiam di barak. Plotting pasukan semacam ini yang menyebabkan berbagai gedung perkantoran, mall besar dan pemukiman elit milik para cukong terhindar dari aksi penjarahan.

Lumpuhnya sistem transportasi umum di ibukota menyebabkan terkonsentrasinya masyarakat, karena mereka kesulitan mendapatkan angkutan untuk pulang ke rumah. Sehingga tak ayal mereka berkeliaran di jalanan. Dengan terkonsentrasi massa di berbagai jalanan di ibukota, membuat situasi makin chaos dan mencekam. Untuk mematik pecahnya kerusuhan, maka dimanfaatkanlah para pelajar yang telah terbiasa dengan aksi tawuran dan kekerasan.

Rasa penat masyarakat yang berjalan kaki akibat kesulitan mendapatkan angkutan umum, sekelompok pelajar yang agresif, preman bayaran yang menguasai beberapa titik persimpangan jalan serta sekelompok oknum aparat berpakaian preman yang terus mencatat situasi, membuat atmosfer Jabodetabek semakin mencekam.

Cipta kondisi yang dilakukan bertepatan dengan agenda Presiden Soeharto yang menghadiri KTT G-15 di Mesir, merupakan saat yang tepat bagi komplotan pengacau keamanan untuk beraksi.

Provokasi dan Pecahnya Kerusuhan

Kerusuhan pecah diawali dengan provokasi para preman yang melakukan aksi pelemparan terhadap deretan ruko, meskipun terdapat sekelompok besar pelajar yang sedang berjalan kaki, namun aksi tersebut tidak mampu mempengaruhi massa. Barulah setelah muncul gerakan dari sekelompok pria berpenampilan cepak dan bertubuh tegap yang menginstruksikan kepada massa pelajar untuk melakukan aksi pelemparan, maka pecahlah kerusuhan yang diikuti aksi pembakaran serta penjarahan.

Aksi penjarahan dan pengrusakan menyasar ruko milik etnis Tionghoa karena masyarakat berpendapat bahwa entitas tersebut yang menguasai distribusi sembako, kelangkaan sembako di pasaran dianggap sebagai bagian dari ulah mereka.

Tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan, mengindikasikan keterlibatan para pemegang komando atas pasukan. Terlebih lagi sebuah kejanggalan jika disaat genting seperti itu, pucuk pimpinan militer justru memilih berada di kota kecil di belahan Timur Pulau Jawa.

Entah darimana muncul isu yang mengatakan bahwa kerusuhan terjadi akibat rakyat yang tak lagi mendukung Presiden Soeharto, karena dilapangan tidak ada tuntutan seperti itu di masyarakat. Kerusuhan terjadi akibat adanya provokasi dan cipta kondisi, bukan peristiwa yang berlangsung secara alami.

Latar belakang yang mendorong munculnya antusiasme masyarakat dalam aksi penjarahan adalah karena kelangkaan sembako akibat diputusnya rantai distribusi serta penimbunan yang dilakukan oleh segelintir kalangan.

Kesan ‘anti-cina’ lebih dominan terasa ketimbang rasa perlawanan terhadap Rezim Soeharto, dinamika yang selama ini ditutupi oleh tampilan mural ‘Reformasi’ hasil buah tangan kaum kiri yang ikut mendompleng kerusuhan tersebut.

Tanpa kemunafikan patut diakui bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disuburkan oleh para cukong yang serakah. Demi mendapatkan kucuran hutang luar negeri mereka tak segan untuk menyuap birokrasi, dampak kongkalikong ini awalnya tidak disadari oleh para birokrat di masa itu. Namun setelah para taipan jahat itu berhasil memperoleh uang dalam bentuk valuta asing dan menyimpannya di rekening bank luar negeri, barulah para birokrat ini menyadari bahwa mereka telah tertipu.

Kehancuran ekonomi yang diiringi dengan kemunduran teknologi juga berdampak pada kehidupan mereka hingga saat ini, namun penyesalan itu tak pernah bisa memutar kembali waktu yang telah terlewati.

Nepotisme yang hadir dalam sistem birokrasi negara tak sepenuhnya bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan, karena tata kelola negara membutuhkan partisipasi dari orang-orang yang dipercaya oleh pemerintah. Kesalahan fatal yang menyebabkan kehancuran ekonomi bangsa Indonesia kala itu adalah akibat pengkhianatan dari pihak-pihak yang dipercaya oleh pemerintah.

Pemerintah Orde Baru telah memberikan peluang seluas-luasnya bagi para taipan untuk ikut mensukseskan agenda pembangunan jangka panjang, namun ketamakan yang tak didasari oleh nasionalisme telah membutakan mata hati mereka. Tak peduli dengan masa depan Bangsa Indonesia, prioritas mereka hanyalah ingin menjadi orang terkaya di Indonesia dengan cara merampok uang negara.

Dengan persepsi yang objektif, semua teori yang dilontarkan dalam apa yang selama ini kita kenal sebagai ‘Reformasi’ adalah halusinasi belaka. Lebih dari 2 dekade kita berada dalam era Reformasi, namun tak kunjung punah praktek korupsi di negeri ini. Faktanya justru praktek korupsi terus berlangsung dengan nominal yang ribuan kali lipat lebih besar dibandingkan era Orba.

Pembaca yang Budiman, tarik nafas sejenak sebelum kita lanjutkan menguak tabir “KRONIK ’98” yang akan kita bahas di “KRONIK ’98: PERJUANGAN ATAU PENGKHIANATAN⁉️ (Bag 5).“

Salam akal sehat (Pejantan/SIM)