Ketika Cinta (Buta) Tanah Air Membunuh Nalar

Nasionalisme Feodal: Ketika Cinta (Buta) Tanah Air Membunuh Nalar

Ada ironi yang patut kita renungkan dalam praktik pendidikan kebangsaan kita. Istilah nasionalisme begitu sering digaungkan, tetapi cara menanamkannya terkadang justru menggunakan pola yang feodal: negara ditempatkan sebagai patron, sementara warga diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh.

Dalam kerangka seperti itu, cinta tanah air perlahan bergeser. Nasionalisme tidak lagi dibangun sebagai kesadaran rasional tentang tanggung jawab terhadap bangsa, melainkan sebagai kepatuhan emosional terhadap simbol, otoritas, bahkan figur tertentu.

Padahal, negara yang sehat tidak membutuhkan warga yang sekadar patuh. Negara membutuhkan warga yang mampu berpikir, bertanya, mengawasi, dan mengambil bagian dalam kehidupan bernegara.

Ketika Nasionalisme Disandera

Nasionalisme menjadi problematis ketika maknanya disandera oleh kekuasaan.

Negara seharusnya dipahami sebagai institusi bersama yang bekerja berdasarkan konstitusi dan hukum. Pemerintah hanyalah pengelola yang diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan. Sementara bangsa adalah komunitas warga yang memiliki sejarah, identitas, dan cita-cita bersama.

Ketiga hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan.

Ketika pemerintah diidentikkan dengan negara, maka kritik terhadap kebijakan pemerintah dipersepsikan sebagai serangan terhadap negara. Ketika seorang pemimpin diposisikan sebagai simbol tunggal bangsa, kritik terhadap pemimpin pun dapat dianggap sebagai ketidaksetiaan terhadap negara.

Di sinilah nasionalisme kehilangan fungsi kritisnya.

Warga akhirnya didorong untuk bertanya, “Apakah saya sudah cukup patuh?”, bukan “Apakah kebijakan ini benar, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat?”

Perubahan pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar.

Pendidikan yang Mengajarkan Hafalan, Bukan Kesadaran

Salah satu persoalan utama terletak pada cara pendidikan kebangsaan dijalankan.

Lagu kebangsaan, bendera, sejarah, simbol negara, dan berbagai ritual kebangsaan tentu memiliki tempat penting. Namun, persoalannya muncul ketika pendidikan berhenti pada hafalan dan pengulangan tanpa memberikan ruang yang memadai untuk dialog dan analisis.

Peserta didik mungkin mengetahui tanggal-tanggal penting, nama tokoh, simbol negara, serta slogan kebangsaan. Tetapi apakah mereka memahami mengapa semua itu penting?

Apakah mereka mampu melihat sejarah dari berbagai perspektif?

Apakah mereka mampu memahami konflik kepentingan, ketimpangan kekuasaan, perubahan sosial, serta hubungan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat?

Pengetahuan yang hanya berhenti pada kemampuan mengulang informasi menghasilkan pengetahuan permukaan. Seseorang mungkin tahu apa yang harus diucapkan, tetapi tidak memahami alasan di baliknya.

Di sinilah pendidikan kebangsaan perlu bertransformasi: dari sekadar membentuk warga yang tahu slogan menjadi warga yang memahami persoalan.

Kultus Figur dan Hilangnya Akuntabilitas

Nasionalisme feodal juga mudah melahirkan kultus figur.

Konsep abstrak seperti negara, bangsa, dan kepentingan umum kemudian dipersonifikasikan ke dalam sosok tertentu. Figur tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan representasi tunggal dari seluruh nilai kebangsaan.

Padahal, tidak ada manusia yang identik dengan negara.

Pemimpin dapat salah. Pemerintah dapat keliru. Kebijakan dapat gagal. Bahkan institusi pun dapat mengalami penyimpangan.

Karena itu, sistem demokrasi membutuhkan mekanisme koreksi.

Ketika kritik terhadap seorang pemimpin dianggap sebagai penghinaan terhadap negara, maka akuntabilitas menjadi korban. Kesalahan dapat terus berlangsung bukan karena tidak ada orang yang menyadarinya, melainkan karena tidak ada ruang yang cukup aman untuk mengatakannya.

Negara yang kuat bukan negara yang pemimpinnya tidak pernah dikritik. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menerima kritik tanpa runtuh.

Ketika Kritik Dianggap Ketidaksetiaan

Dalam masyarakat demokratis, kritik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan.

Kritik memberikan feedback terhadap kebijakan. Ia membantu menemukan kelemahan sebelum kesalahan menjadi lebih besar.

Namun dalam kultur politik yang feodal, kritik sering direduksi menjadi persoalan loyalitas.

Seseorang yang mempertanyakan kebijakan dapat diberi label “tidak nasionalis”, “tidak mendukung pemerintah”, atau bahkan dianggap sebagai ancaman.

Akibatnya muncul chilling effect: orang memilih diam bukan karena tidak memiliki pendapat, tetapi karena khawatir terhadap konsekuensi sosial maupun politik.

Pada titik tertentu, masyarakat menjadi terbiasa menyimpan pertanyaan.

Yang lebih berbahaya, mereka akhirnya dapat kehilangan keberanian untuk mengajukan pertanyaan bahkan ketika melihat sesuatu yang jelas-jelas keliru.

Nasionalisme yang Dibangun dari Ketakutan

Nasionalisme yang sehat lahir dari rasa memiliki. Nasionalisme yang feodalistik dipertahankan melalui rasa takut.

Stigma sosial, tekanan kelompok, dan pelabelan menjadi alat kontrol yang murah tetapi efektif. Orang mengikuti arus karena tidak ingin dianggap berbeda.

Dari luar, keadaan tersebut tampak sebagai persatuan.

Namun, persatuan yang lahir dari ketakutan bukanlah persatuan yang kokoh.

Masyarakat mungkin terlihat tenang karena sedikit orang yang bersuara. Akan tetapi, diam tidak selalu berarti setuju.

Kadang-kadang diam hanyalah tanda bahwa masyarakat sudah belajar bahwa berbicara memiliki risiko.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut mengikis civic courage—keberanian warga untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan kekuasaan, dan mengambil tanggungjawab terhadap kehidupan bersama.

Stabilitas yang Semu

Indoktrinasi, kultus figur, pembungkaman kritik, dan produksi ketakutan pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang patuh tetapi memiliki daya inisiatif rendah.

Dari perspektif kekuasaan, situasi ini mungkin terlihat stabil.

Namun, stabilitas tanpa ruang koreksi sebenarnya adalah stabilitas yang rapuh.

Sebuah sistem dapat tampak baik-baik saja karena tidak ada kritik yang terdengar. Tetapi ketika persoalan menumpuk dan tekanan meningkat, ketiadaan mekanisme koreksi justru dapat memperbesar kerusakan.

Masyarakat yang sehat bukan masyarakat tanpa konflik. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki mekanisme untuk mengelola konflik secara terbuka, rasional, dan konstitusional.

Siapa yang Diuntungkan?

Pertanyaan berikutnya sederhana: siapa yang memperoleh keuntungan dari masyarakat yang tidak kritis?

Jawabannya tidak sulit.

Struktur yang hierarkis dan feodalistik cenderung menguntungkan mereka yang berada di puncak kekuasaan. Semakin rendah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, semakin kecil pula biaya politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Ketika informasi terkonsentrasi, keputusan dibuat secara tertutup, dan pengawasan publik melemah, ketimpangan kekuasaan semakin besar.

Karena itu, persoalan nasionalisme bukan hanya persoalan budaya atau pendidikan. Ia juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan.

Pertanyaan tentang nasionalisme pada akhirnya harus sampai pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah warga diperlakukan sebagai pemilik negara atau sekadar sebagai objek kekuasaan?

Mengubah Kepatuhan Menjadi Kesadaran

Jika persoalannya struktural, maka solusinya juga tidak cukup berupa slogan baru.

Pertama, pendidikan kebangsaan harus memberi ruang lebih besar bagi critical thinking. Sejarah tidak cukup diajarkan sebagai rangkaian tanggal dan nama tokoh. Ia perlu dibaca sebagai proses sosial yang penuh dinamika, konflik kepentingan, perubahan, dan konsekuensi.

Kedua, kritik harus dinormalisasi. Mengkritik kebijakan pemerintah bukan berarti membenci negara. Justru dalam demokrasi, kritik yang argumentatif merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap negara.

Ketiga, kultus figur harus digantikan dengan penguatan institusi. Yang harus dihormati bukan semata-mata siapa yang sedang berkuasa, melainkan aturan yang mengikat semua pihak. Checks and balances, transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum harus lebih kuat daripada loyalitas personal.

Keempat, nasionalisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Mengawasi anggaran publik, terlibat dalam persoalan masyarakat, menjaga lingkungan, membayar kewajiban sebagai warga, membantu komunitas, mengawal kebijakan lokal, serta berani menyampaikan kritik yang bertanggung jawab adalah bentuk cinta tanah air yang jauh lebih substantif daripada sekadar ritual simbolik.

Nasionalisme Seharusnya Membebaskan Nalar

Cinta tanah air seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir.

Sebaliknya, semakin besar kecintaan seseorang terhadap bangsanya, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan bangsa tersebut berjalan menuju arah yang benar.

Nasionalisme yang sehat tidak takut pada pertanyaan.

Ia tidak takut pada kritik.

Ia tidak membutuhkan kultus individu.

Ia tidak menjadikan kepatuhan sebagai ukuran tunggal kesetiaan.

Nasionalisme yang sehat justru melahirkan warga yang memiliki high agency: mampu berpikir secara mandiri, menilai kebijakan secara kritis, memahami hak dan kewajiban, serta berani bertindak secara bertanggung jawab.

Sebab negara bukan milik pemerintah.

Bangsa bukan milik penguasa.

Dan cinta tanah air bukanlah kewajiban untuk selalu mengatakan “iya”.

Jika nasionalisme hanya mengajarkan kita untuk patuh, maka kita sedang membangun masyarakat yang mudah diarahkan tetapi sulit berkembang.

Sebaliknya, jika nasionalisme mampu melahirkan warga yang sadar, kritis, dan bertanggungjawab, maka cinta tanah air tidak lagi menjadi slogan.

Ia menjadi tindakan.

Pada akhirnya, pilihan itu bukan semata-mata pilihan politik. Ia adalah pilihan peradaban: apakah kita ingin mempertahankan kenyamanan dalam kepatuhan, atau membangun keberanian untuk sadar, berpikir, dan bertanggung jawab sebagai warga negara?