Disampaikan Oleh : unname
Kunjungan Joko Widodo ke Provinsi Lampung pada 26–28 Juni 2026 menyuguhkan potret kontras yang mencolok. Di satu sisi, mantan Presiden ke-7 RI ini disambut dengan prosesi sakral, menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dari lima kerajaan adat Lampung. Namun, di sisi lain, tanah Lampung justru menjadi panggung bagi gelombang unjuk rasa. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kedatangan Jokowi di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung.
Gelar Kehormatan vs. Gugatan Publik
Pemberian gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” sejatinya adalah simbol penghormatan tertinggi. Namun, bagi massa FSML, kedatangan Jokowi dipandang sebagai langkah yang tidak tepat di tengah berbagai persoalan yang belum tuntas. Massa tidak hanya menyuarakan kritik terhadap kebijakan selama kepemimpinan Jokowi, tetapi juga mendesak penyelesaian polemik dugaan ijazah palsu yang terus menghantui ruang publik.
Penolakan ini tampak semakin menguat dengan narasi keras yang disampaikan di lapangan. Koordinator lapangan FSML, Meri, menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan kehadiran Jokowi karena menilai berbagai catatan selama masa kepemimpinannya sebagai presiden belum terselesaikan. Selain itu, massa juga menuntut transparansi, dengan spanduk yang berbunyi, “Pak Jokowi, Jika Anda Seorang Negarawan Tunjukkan Ijazahmu di Publik”.
Senada dengan hal tersebut, pemimpin aksi Gunawan Parikesit dengan lantang menyatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama dua periode telah berdampak buruk bagi kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari atas mobil komando, ia menegaskan penolakannya dengan seruan keras: “Joko Widodo telah membuat negara hancur-sehancurnya dan rakyat Indonesia miskin semiskin-miskinnya. Usir Jokowi. Usir! Usir!”.
Manuver Politik Menuju 2029
Safari politik Jokowi ke Lampung, yang dimulai dengan mengenakan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bukanlah kebetulan. Langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk mengonversi pengaruh personal Jokowi menjadi kekuatan institusional bagi PSI dalam menghadapi Pemilu 2029.
Ketegangan antara PSI dan PDIP pun meruncing akibat manuver ini. PDIP, yang secara historis merupakan basis massa utama di Lampung—terutama di kalangan transmigran Jawa—kini melihat PSI sebagai ancaman yang berupaya “mencuri” loyalitas pemilih. Pernyataan PSI yang menegaskan bahwa Jokowi tidak lagi menjadi kader PDIP justru mempertegas garis demarkasi politik yang semakin tajam.
Mengapa Lampung ?
Lampung dipilih sebagai destinasi perdana bukan tanpa alasan strategis. Sebagai daerah dengan basis massa yang pernah memberikan dukungan kuat kepada Jokowi pada Pilpres 2019, Lampung menjadi “medan tempur” untuk menguji apakah magnet politik Jokowi masih mampu menarik massa di tengah menurunnya daya tarik politiknya. Pengamat menilai kunjungan ini adalah upaya Jokowi untuk menjaga warisan kekuasaan dan memastikan keluarga serta lingkaran politiknya tetap relevan dalam percaturan nasional 2029.
Penutup
Kunjungan Jokowi ke Lampung adalah sebuah “ujian taji” bagi magnet politik sang mantan presiden. Di satu sisi, ia didorong oleh ambisi untuk menjadikan PSI sebagai mesin politik besar dengan menunggangi popularitas pribadinya. Di sisi lain, resistensi publik yang muncul di Tugu Adipura, diwarnai teriakan “Usir Jokowi” dan tuntutan penyelesaian polemik ijazah, menjadi pengingat bahwa panggung politik pasca-kekuasaan formal tidak akan pernah sepi dari intrik. Safari politik ini hanyalah babak awal dari kompetisi panjang menuju 2029, di mana pertarungan antara pesona personalitas dan pelembagaan ideologi partai akan terus saling beradu.
(Data dari internet, diolah dengan Notebook LLM Gemini)
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
