Oktober 9, 2026
Gambar ilustrasi

Disampaikan Oleh : Suherman

Kita merdeka 17 Agustus 1945. Tapi di ranah ekonomi, rantai itu belum sepenuhnya lepas. Kaki ekonomi kita masih terikat erat pada satu mata uang : Dolar AS. Leher kebijakan fiskal kita pun sering “dipegang” oleh sistem keuangan global yg porosnya tetap USD. Akibatnya, pemerintah hari ini lebih mirip “mandor” yang disuruh muter otak cari dolar, ketimbang nahkoda yang menentukan arah kapal sendiri.

  1. Rantai Bernama USD dan IMF Faktanya memang keras: cadangan devisa kita mayoritas USD. 90% transaksi perdagangan internasional dunia masih pakai dolar SWIFT. Mau impor gandum? USD. Mau bayar utang LN? USD. Mau stabilkan rupiah? Jual dolar. Sistem Bretton Woods 1944 masih jadi “hukum alam” ekonomi global. IMF, World Bank, rating agency, semuanya main di lapangan yang sama. Kita bukan dijajah tentara, tapi dijajah “aturan main”. Kalau Fed AS naikkan suku bunga, BI ikut keringatan. Kalau dolar menguat, APBN kita bocor. Itu namanya ketergantungan akut. Dan ketergantungan adalah bentuk penjajahan paling halus.
  2. Dari VOC ke Pajak : Logika Upeti Masih Hidup Dulu VOC menarik upeti lewat pajak tanah, pajak pintu, pajak dagang. Rakyat dipaksa setor hasil bumi buat nutup kas penjajah. Hari ini polanya mirip tapi bajunya modern: ketika negara pusing cari USD buat bayar cicilan utang + bunga, jurus paling cepat adalah “gencet domestik”. Pajak dinaikkan, PPN naik, cukai baru muncul, pungutan non-pajak ditambah. Rakyat yang di dalam negeri, yang transaksinya pakai rupiah, dipaksa bayar lebih mahal untuk menambal lubang dolar di luar negeri. Logikanya: ekonomi kita masih menganut “gaya upeti”. Bukan membangun kemandirian produksi, tapi mengandalkan pungutan dari rakyat untuk bayar kewajiban global. Padahal tujuan bernegara adalah melindungi, bukan menghisap.
  3. Jadi Mandor di Negeri Sendiri Saat rantai dolar terlalu kencang, ruang gerak pemerintah menyempit. Kebijakan jadi reaktif, bukan strategis. Fokus utama : “gimana caranya dapat dolar cepat”. Ekspor dikebut, pariwisata dipaksa, BUMN disuruh setor devisa. Sementara hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan rupiah jadi wacana panjang. Inilah yang disebut “jadi mandor”: mengatur rakyat biar produktif, biar setor, biar patuh. Tapi tidak punya kunci gudang. Kuncinya dipegang sistem global.

Kesimpulan :

Menyalahkan USD atau IMF tidak akan memutus rantai. Negara besar tidak mengeluh rantai, ia menempa gergaji. Gergaji itu bernama: Kemandirian. Langkahnya jelas, walau pahit:- Dedolarisasi bertahap : Perluas Local Currency Settlement LCS dengan Tiongkok, India, ASEAN. Perdagangan RI-Malaysia-Thailand sudah mulai pakai rupiah-ringgit-baht

Percepat dan perluas.- Hilirisasi + Produksi :

Kurangi impor barang yang bisa kita buat. Setiap 1 USD impor yang diganti produk dalam negeri, 1 rantai dolar putus. – Reformasi Pajak, bukan Kenaikan Pajak: Pajak harus adil, bukan sekadar “mudah ditarik”.

  • Kejar tax ratio dari pembenahan basis, bukan menaikkan tarif terus. Upeti zaman VOC harus ditinggal.
  • Cadangan Devisa Diversifikasi : Emas, mata uang regional, aset produktif. Jangan taruh semua telur di keranjang dolar. Merusak rantai dolar tidak bisa 1 tahun. Tapi menormalisasi rantai itu lebih berbahaya. Kita merdeka secara politik, wajib merdeka secara ekonomi

15.54 / 6 Juni 2026

-Atma_


Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca