Tetesan Tinta Ida 6126, SekJen FTA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Permintaan rakyat Aceh agar pemerintah menetapkan wilayahnya sebagai bencana nasional tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan teknis kebencanaan. Status tersebut memiliki dampak besar, karena negara harus mengambil tanggung jawab penuh, mengalokasikan anggaran nasional, serta membuka ruang evaluasi atas kebijakan yang selama ini berjalan.
Keraguan pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional menunjukkan adanya pertimbangan politik. Penetapan ini dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa kerusakan lingkungan dan penderitaan warga bukan semata akibat alam, melainkan juga akibat kebijakan negara seperti pembiaran deforestasi, pertambangan ilegal, dan pendekatan keamanan yang tidak sensitif terhadap masyarakat sipil.
Aceh memiliki posisi yang sensitif secara politik dan historis. Dengan latar belakang konflik, otonomi khusus, dan perhatian internasional terhadap isu HAM, setiap keputusan negara di Aceh selalu berdampak lebih luas. Apakah karena penetapan bencana nasional berpotensi membuka kembali sorotan internasional serta tuntutan pertanggungjawaban negara…?
Dalam konteks ini, terlihat dengan jelas negara cenderung memilih mengelola krisis secara terbatas ketimbang mengakui masalah secara menyeluruh. Pendekatan ini mungkin mengurangi tekanan politik jangka pendek, tetapi berisiko memperdalam ketidakpercayaan publik.
Ketika sebagian masyarakat Aceh membawa tuntutan ini ke forum internasional seperti PBB, hal tersebut mencerminkan kekecewaan terhadap mekanisme keadilan di dalam negeri.
Masalah utamanya bukan sekadar status bencana, melainkan kehadiran negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan secara adil dan bertanggungjawab.
Jangan berdalih bahwa yang alami bencana hanya 3 provinsi dari 38 provinsi sehingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar kehidupan terutama warga terdampak bencana. Sebagai seorang negarawan bagaimana bisa berpikir dan mengeluarkan statement seperti itu?, mau berapapun jumlah daerah harusnya bisa bertanggungjawab dan hadir untuk rakyat.
Siapa lagi yang akan presiden dengar selain jeritan dan penderitaan rakyat…???
Suara rakyat lebih jujur dibandingkan para pembantu presiden yang hipokrit demi menutupi kebusukannya memberikan laporan hanya untuk menyenangkan atasan apa yang di derita warga Aceh akan menjadi api dalam sekam jika tidak segera di atasi, berulang di sampaikan ini tentang hak hidup dan penghidupan rakyat, tentang kemanusiaan, jangan di campuradukan dengan tujuan politik praktis yang terlalu banyak perhitungan dan pertimbangan.
Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
