Banyak orang salah kaprah. Kalau dirugikan, bawaannya ingin langsung menjebloskan orang ke penjara. Padahal, urusan hukum itu punya dua jalur yang beda total, ibarat dua gerbang menuju gedung pengadilan: Gerbang Pidana dan Gerbang Perdata.
Mari kita bedah perbedaan utamanya agar kita tidak keliru jalur:
1. Gerbang Pidana (Urusan Negara)
Ini adalah urusan Pelanggaran Ketertiban Umum. Masalahnya: Anda melakukan perbuatan yang dianggap merusak ketenangan dan rasa aman masyarakat (misalnya, mencuri, menipu, memukul, korupsi). Siapa yang Bertindak? Negara, diwakili oleh Jaksa. Jadi, kasusnya adalah Negara melawan Pelaku. Korban hanya menjadi saksi. Tujuannya: Menghukum. Yaitu, memberi efek jera dan memulihkan tatanan sosial. Hukumannya berupa penjara atau denda yang bersifat sanksi. Kuncinya: Fokus pada Niat Buruk si pelaku.
2. Gerbang Perdata (Urusan Pribadi)
Ini adalah urusan Pelanggaran Janji atau Kesepakatan. Masalahnya: Anda melanggar komitmen, perjanjian, atau hak pribadi orang lain (misalnya, tidak bayar utang, sengketa tanah warisan, atau ingkar janji kontrak). Siapa yang Bertindak? Pihak yang dirugikan (Penggugat) melawan pihak yang melanggar janji (Tergugat). Negara hanya jadi wasit (Hakim). Tujuannya: Mengganti Rugi. Yaitu, memaksa pemenuhan janji atau mengembalikan kerugian uang si korban pada posisi semula. Hukumannya berupa kewajiban membayar ganti rugi atau penyitaan aset. Tidak ada hukuman penjara. Kuncinya: Fokus pada Kerugian Nominal (di atas kertas).
3. Titik Rawan: Kenapa Utang Bisa Jadi Penjara?
Seringkali, kasus utang (Perdata) bisa berujung pidana. Kenapa? Ini terjadi jika pelanggaran janji (Perdata) itu diselipkan Niat Buruk atau Trik Licik (Pidana). Contoh: Tidak bayar utang (Perdata) tidak dipenjara. Tapi, jika Anda berutang dengan cara memalsukan dokumen atau menipu sejak awal (Pidana), maka Anda bisa dipenjara karena tindakan Penipuan-nya, bukan karena utangnya.
Inilah yang disebut kriminalisasi sengketa perdata, yaitu memaksakan kasus utang-piutang masuk jalur pidana, seringkali hanya sebagai alat tekanan agar pihak yang bersalah cepat membayar. Ini harus kita waspadai.
Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan masalah hukum, tanyakan dulu: Apakah ini merusak tatanan masyarakat (Pidana), atau hanya merusak janji dan saku (Perdata)? Pilihan jalur awal Anda sangat menentukan hasil akhir.
Et Hadi Saputra, Pengacara, Konsultan, Pengajar, Petani Organik, inisiator pelestarian hukum adat. / red. semut ibrahim news / kabar jabar / konsolidasi forum / komite kemanusiaan.
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
