Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila
PENDAHULUAN
Tidak bisa disangkal bawah sistem pemilihan langsung dengan UUD 2002 yang kata kaum intekektual demokrasi dan seakan menjadi agama baru dinegeri ini justru menghasilkan mesin koruptor.
Dan mahasiswa yang sedang berdemo itu pendukung demokrasi dan kampus Serta para guru besar nya menceekoki demokrasi liberal . Bukan nya anggota DPR Yang sekarang mereka protes hasil demokrasi yang mereka perjuangkan. Terlepas dari DPR yang seenak nya menaikan tunjangan sehingga terjadi kecemburuan sosial dan apakah cara penyelesaian demokrasi liberal itu dengan demonstrasi dan mengorbankan tujuh nyawa hingga melakukan tindakan anarkis membakar gedung-gedung yang dibangun dengan uang rakyat.
PAK HARTO DITUDUH DIKTATOR DIGANTI DENGAN DEMOKRASI
Dulu Pak Harto diturunkan dengan tuduhan diktator dan korupsi sekarang sudah kamu ganti dengan demokrasi liberal retapi caramu semakin bar -bar terus apa arti nya demokrasi liberal yang di dewa-dewa kan itu.
Jadi dengan keadaan negeri seperti ini Model Demokrasi Liberal telah gagal dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bukti dari kegagalan ini harus nya kaum intekektual selalu melakukan riset apa yang terjadi dengan pemilu apakah dengan pilsung dengan biaya yang besar itu dampak terhadap korupsi bagaimana. Kerusakan negeri ini dikarenakan partai politik menjadi kerajaan -kerajaan tetapi aneh 17 +8 tuntutan mahasiswa tidak menuntut partai politik untuk dibubarkan
PARTAI POLITIK SUMBER KORUPSI TIDAK DIKOREKSI
Mengapa para demonstran tidak berani mengkoreksi terhadap partai politik, sebab mereka yang Vokal terhadap demo ini berafisilasi pada partai Politik yang ada atau dibayari sebagai buser influser.
Akibat dari demokrasi liberal dengan model pemilihan langsung maka terjadi korupsi yang tersistem dan masif dari tingkat parlemen sampai kepala daerah bupati walikota sampai Gubernur terlibat korupsi . Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005 lalu.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus).Fakta, mereka yang terlibat korupsi yaitu mulai anggota hingga pimpinan DPR/DPRD. Miris, bukan? Padahal, sebagai wakil rakyat seharusnya mereka fokus pada fungsinya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
GAGAL NYA DEMOKRASI LIBERAL
Dengan data tersebut maka demokrasi liberal telah gagal sebagai sistem berbangsa dan bernegara sebab UUD 2002 Adalah sebuah sistem mesin koruptor. Belum lagi penggarongan -penggarongan kekayaan ibu pertiwi dimana Emas, Nikel, Batubara dan mineral mineral lain begitu mudah digarong untuk membangkrutkan negara dengan cara mendirikan anak perusahaan yang sama di Singapura.
Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti antara induk perusahaan dan anak perusahaannya. Sering kali praktik ini digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan sedemikian rupa sehingga keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil atau bahkan nihil, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan.
Akibat Trsnsfer Pricing ini negara rugi 1000 triliun digarong ke Singapura setiap tahun nya dan Presiden Prabowo telah mulai melakukan perbaikan untuk mencegah lari nya uang yang mencapai 1000 triliun perahunya ke Singapura dan mulai membersihkan para pengkhuanat sebab semua itu tidak akan terjadi tanpa keterlibatan para aparat.
KESIMPULAN
Dibanding dengan tuntutan 17 +8 tidak ada apa apa nya kerugian negara. Harusnya Gen Z belajar melihat persoalan bangsa ini dengan Holistick menyeluruh dan bisa menemukan akar masalah. Kejadian- kejadian di negara ini akibat dari demokrasi liberal yang terus di dengungkan padahal para mahasiswa dan Gen Z pendukung demokrasi liberal. Tetapi anehnya para Gen Z tidak mau menerima hasil dari demokrasi liberal bukan nya Anggota DPR yang sekarang ini adalah hasil dari demokrasi liberal ?
Kalau keadaan DPR seperti itu bukan nya hal ini menggunakan demokrasi liberal yang selama ini diagung – agungkan ? Apakah dengan cara anarkis begitu cara demokrasi liberal menyelesaikan persoalan bangsa dengan mengorbankan tujuh orang korban di jadikan martil dan kemudian membakar gedung- gedung apa begitu cara penyelesaian demokrasi liberal.
Tuntutan 17 +8 mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat sungguh sangat reme-teme dan tidak pada akar masalah bangsa ini. Yang menjadi persoalan, para mahasiswa dan Gen Z tidak mengerti kerusakan negeri ini akibat dari demokrasi liberal telah gagal. Jika kegagalan Demokrasi Liberal ini tidak diakui oleh pengunjuk rasa mahasiswa dan Gen Z telah gagal. Arti nya mereka sama saja dengan yang mereka protes.
Dengan kejadian kejadian yang semakin memperburuk negara ini maka perlu diselamatkan dengan kembali pada titik kordinat Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.
Kembali pada MPR sebagai lembaga Tertinggi negara .mengembalikan kedaulatan rakyat dengan menghidupkan kembali utusan golongan- golongan dan utusan daerah. Maka hanya kembali Ke UUD 1945 dan Pancasila negara ini akan selamat.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
