Sebelas Bulan On Going Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih

Tetesan Tinta Ida 16925

Assalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh

Hampir satu tahun atau tepatnya sampai hari ini 11 bulan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, dibantu dengan.kabinet Merah Putih nya, Publik atau rakyat pasti sudah banyak yang melakukan evaluasi, meniilai capaian kerja beliau.

Evaluasi kerja Kabinet Merah UPutih Prabowo Subianto selama satu tahun dapat dilihat dari beberapa aspek:

Ekonomi

• Penilaian buruk terhadap tata kelola anggaran pemerintahan, sebagian besar pengelolaan anggaran tidak efektif.
• Sektor ekonomi belum mendapat intervensi yang cukup, masih banyak masyarakat tidak merasa ada langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
• Kebijakan terkait produksi nikel yang berlebihan dan rencana pembangunan smelter juga menjadi sorotan, di mana kebijakan yang ada belum cukup untuk melindungi harga nikel di pasar internasional.

Politik

• Penilaian kinerja Presiden Prabowo Subianto swbagian besar di pegang oleh beliau, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepertinya hanya menjadi pelengkap.
• Janji politik pemerintahan baru hanya berhasil sebagian, sementara yang lainnya belum terlaksana.
• Banyak rakyat yang menuntut perlunya reshuffle dalam wajtu dekat untuk memperbaiki kinerja kabinet.

Pertahanan dan Keamanan

• Tantangan dalam reformasi TNI dan Polri juga mencuat, dengan masyarakat menuntut transparansi dan profesionalisme lebih tinggi dari kedua institusi ini.
• Belum ada informasi spesifik tentang capaian kinerja kabinet dalam bidang pertahanan dan keamanan.Publik dapat melihat bahwa kinerja Kabinet MP di dominasi oleh geng Solo , yang menyebabkan tujuan kerja bukan untuk memenuhi hajat hidup rakyat tapi hajat hidup geng nya dan juga pribadinya..hal ini bisa dilihat dalam beberapa bulan bahkan minggu minggu terakhir.

Sosial Budaya

• Sektor lingkungan hidup juga menghadapi masalah serius, dengan upaya konservasi hutan yang dipertaruhkan demi rencana pengembangan energi.
• Kebijakan yang tidak sejalan antara konservasi hutan dan swasembada energi berisiko menurunkan dukungan glob al terhadap Indonesia dalam hal pembiayaan transisi energi .

Sahabat Ida Fillah Lillah

Banyak kasus besar mencuat disetiap bidang, misalnya Kasus Nikel, peralihan penguasaan 4 pulau di Aceh oleh Geng Medan.

Kesepakatan pedagangan AS – Indonesia, dengan tarif eksport 19% untuk Indonesia, dan Import 0% untuk komoditi AS, mempunyai dampak yang pastinya menjadi tekanan buat Indonesia, banyak yang berpikir bahwa dengan hal ini Indonesia telah dikangkangi AS.

Kenaikan pajak disetiap daerah yang menyulut kekacauan dan protes keras dari rakyat, karena hal ini sama dengan menghisap darah rakyat, orang miskin memberi makan orang kaya menjadi trending, dan besaran pajak yang beragam hingga mencapai angka 1000%, memperjelas jika Indonesia sudah bangkrut.

Gaya hedon dan amoral dari para anggota dewan menyulut kemarahan rakyat, tidak peka terhadap kondisi rakyat yang notabene memberi gaji dan mengantarkan mereka ke gedung tersebut membuat kondisi dan situasi politik semakin panas, lepas kekacauan ini di sengaja atau tidak tapi inilah potret buruk pejabat Indonesia.

Hedonisme Para Pejabat di Atas Luka Rakyat

Agustus kelabu adalah akumulasi kekecawaan rakyat, dan ini tidak lepas dari tingkah polah yang ditunjukkan elite politik terhadap rakyat,Gaya hidup hedon, pamer kemewahan, dan sikap tak peduli. Anggota dewan yang digaji dari keringat rakyat justru sibuk bersenang-senang tanpa batasan moral.

Di sisi lain, hutan dan lingkungan hidup dipertaruhkan demi ambisi energi. Konservasi dipinggirkan, swasembada energi dijadikan tameng. Dunia melihat ini dengan sinis: bagaimana bisa Indonesia minta dukungan global untuk transisi energi, sementara hutan yang tersisa terus di bikin gundul.

Sejarah belum final. Paska Presiden Prabowo mengambil langkah dengan merombak kabinet, termasuk mengganti Menteri Keuangan. Sosok baru ini datang dengan optimisme berani: menargetkan pertumbuhan ekonomi 6–7 bahkan 8 persen. Target ambisius, mungkin terasa mustahil, tapi setidaknya memberi arah baru di tengah kekecewaan rakyat.

Harapan masih ada, jika reshuffle benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar menggeser kursi kekuasaan.

Jika pertumbuhan ekonomi itu nyata, bukan sekadar angka di atas kertas, maka sejarah masih bisa berbalik aroma kabinet pencitraan akan berubah menjadi kabinet bersatu dengan rakyat.

Tapi rakyat sudah terlalu sering diberi janji. Kali ini, mereka 9menuntut bukti. Pertanyaannya sederhana: akankah reshuffle menjadi titik balik, atau sekadar kosmetik politik untuk meredakan kemarahan rakyat ?

Tentu saja kembali kepada presiden, rakyat yakin dengan segala instrumen kewenangan yang dimiliki presiden mampu mengubah paradigma baru dalam bernegara agar tidak terulang seperti satu dekade dalam pemerintahan sebelumnya.

Wassalamualaikum.warrohmatullahi wabarokatuh

Id@ N Kusdianti
Sekjend FTA