Gagal Demokrasi Liberal, Saatnya Kembali Ke Jatidiri Bangsa, Pancasila Dan UUD 1945 Dengan Dekrit Presiden

Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

PENDAHULUAN

Akumulasi kekecewaan rakyat pada sepuluh tahun pemerintahan Jokowi berimbas pada pemerintahan Prabowo tersandra oleh Genk Solo hampir 60% kabinet Presiden Prabowo orang-orang Jokowi yang tanpa disadari telah menikam dari segala arah dengan berbagai kebijakan yang membuat sengsara nya rakyat dan muara nya mendistorsi Pemerintahan Prabowo. Liberalisasi disegala bidang telah mencuci otak bangsa kita sehingga kehilangan jati diri bangsa.

BERMULA DARI SISTEM DEMOKRASI LIBERAL

Sistem demokrasi yang membuat kita tidak siap untuk dimiskinkan dan dikuasai oleh sistem kapitalis yang melahirkan keserakahan oligarkhy. Dalam demokrasi kalah menang banyak banyakan suara, pertarungan kuat kuatan, kaya-kaya an yang kaya yang bisa beli demokrasi dan akibat nya kesenjangan sosial semakin melebar dan Gini Ratio semakin jauh dalam keadaan seperti ini maka terjadi keterbelaan tidak ada lagi persatuan dan kesatuan bangsa tidak ada empati pupus nya amanat penderitaan rakyat.

Disetiap Pidato nya Prabowo selalu menganjurkan persatuan bagaimana bisa kalau sistem nya perpecahan, pertarungan kalah menang. Kita telah dijerumuskan oleh mereka yang mengkudeta konstitusi dibungkus amandemen UUD 1945 bahkan para pendiri bangsa dan para ulama dihina dikatakan UUD 1945 buatan Jepang, kemana kita semua, dimana Nasionalisme kebangsaan kita bahkan yang menstikma Mantan ketua fraksi PDIP Jakob Tobing, kemana para banteng menghina Soekarno sebagai ketua pembentuk UUD 1945.

Mengapa kita memilih demokrasi liberal dan mengganti kolektivisme dengan Individualisme, permusyawaratan perwakilan kita ganti pemilihan langsung, kedaulatan rakyat kita ganti dengan kedaulatan individu ? Sistem sendiri kita ganti sistem presidensial. Dari sejak dulu negeri ini berdiri Bung Karno Mengatakan “Kita bukan miskin dan kita bukan bodoh tetapi kita dimiskinkan dan dibodohkan oleh sebuah sistem ” dan sistem itu yang menggusur UUD 1945 dan Pancasila.

Justru kita memilih demokrasi liberal ala kapitalis yang semua serba jual beli ,kalah menang,kuat kuatan dan banyak-babyakan uang untuk membeli demokrasi terus siapa yang bisa beli demokrasi bukan si Fulan yang menjadi ketua paguyuban petani atau si Amir yang menjadi ketua pagiyuban nelayan yang miskin itu tetapi para artis yang punya banyak uang dan kata Uya Kuya yang artis itu uang tiga juta sehari itu kecil untuk beli bensin ngak cukup kata nya gajih dia 1 jam sepuluh juta bagi rakyat tukang ojol uang segitu bisa buat makan sebulan dan yang seperti itu orang yang kita pilih untuk duduk di DPR.Dan akibat nya tidak paham amanat penderitaam rakyat apa yang iya katakan seperti ini lah yang menghina rakyat yang memilih nya.

Seperti juga Sharoni dari Nasdem dengan congkak mengatakan rakyat yang ingin membubarkan DPR adalah orang yang paling tolol sedunia arogansi seperti ini yang memicu rakyat marah.

SIAPA PENGAMANDEMEN UUD1945

Pertanyaan nya siapa yang mengganti sistem itu mereka bukan sekedar mengamandemen UUD 1945 tetapi mereka mengkudeta UUD 1945 dengan di bungkus Amandemen UUD 1945Para pengamandemen itu mereka kemarin hadir didalam seminar konstitusi yang difasilitasi MPR yang mengatakan UUD 1945 buatan Jepang.

Sejak konstitusi dikudeta dibungkus amandemen UUD 1945 maka dikubur lah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ,dikuburlah “Amanat Penderitaan rakyat” dihilangkan nya kedaulatan rakyat diganti dengan kedaulatan Individu apa yang kemudian terjadi wakil rakyat tidak ada rasa empati pada rakyat nya ketika rakyat nya kesulitan hidup mereka di DPR sana seenak nya menaikan kemewahan dan meremehkan rakyat nya.

Akumulasi kemarahan rakyat bukan tiba tiba tetapi sudah lama sejak Jokowi berkuasa banyak kebijakan yang sangat meresakan rakyat sayang nya Prabowo tidak berani meninggalkan Jokowi akibat nya orang -orang Jokowi duduk dipemerintahan Prabowo hampir 60% dan celaka nya kebijakan orang orang Jokowi justru membuat blunder Prabowo semua ini adalah untuk menusuk Prabowo dari dalam.

Korupsi yang sudah ugal- ugalan perampasan tanah rakyat dengan dibackingi Brimob, menutup rekening jika tiga bulan tidak ada transaksi,menaikan pajak bumi dan bangunan sampai 1000 persen menaikan BPJS, Mengoplos BBM, Mengoplos beras, mengoplos minyak goreng, sulit nya mencari gas Melon, perampasan tanah oleh korporasi, persoalan pagar laut Aguan yang tidak selesai omongan menteri pertanahan tanah nganggur dua tahun akan disita negara, semua tanah adalah tanah negara padahal tidak berhenti disitu tetapi sebesar besar nya untuk kemamuran rakyat tidak dibaca.

Belum lagi soal pulau di Aceh yang dipindakan kepemilikan nya oleh Mendagri, belum lagi soal Ijazah Palsu Jokowi yang hanya dibuat main-main oleh Polisi rakyat sudah muak dan DPR tidak membuat Pansus Ijazah Palsu yang harus nya memanggil Jokowi, UGM, KPU dan yang menuduh agar energi rakyat tidak terbuang dengan percuma.

Semua ini akumulasi yang membuat rakyat muak dengan keadaan yang demikian. Belum lagi soal anak haram konstitusi fufufafa yang jelas-jelas lewat paman nya merekayasa UU lewat MK Gibran Raka Bumingraka untuk meneruskan politik dinasty Jokowidodo.

Bagaimana menyelesaikan krisis ini tidak bisa menggunakan lagi kata kata manis akan lewat hukum dan lain-lain keadaan demikian harus ada deskresi yang tegas copot Kapolri dan lakukan restrukturisasi di tubuh polri rakyat sudah muak sejak kasus Sambo Tedy Minahasa dengan bandar narkoba belum lagi judi online.

DPR bisu tidak perna melakukan Pansus ya katena DPR memang ada nya sama dengan tidak ada nya. Sistem politik yang meketakan Partai Politik di Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif bagaimana negara ini bisa baik dan sekarang tersandra oleh Jokowi dan gank Solo, semua dalam lingkaran tersandra.

Revolusi sedang terjadi penyelesaian nya adalah adili Jokowidodo dengan gank Solo nya dan segerah tata ulang tatakenegaraan dengan kembali pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Rasanya rakyat sendiri yang harus melakukan tidak lagi berharap pada DPR dan MPR kecuali Presiden Prabowo berani mengadakan Dekrit Presiden kembali ke Dekrit Presiden 5Juli 1959. Sebab syarat dekrit sudah terpenuhi ada nya ke gentingan.

-Atma_