Oleh : Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, MAP, Analis Kebijakan Publik
IJAZAH S1 Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituduh palsu, tidak tanggung-tanggung, tuduhan ini telah berlangsung sampai bilangan tahun. Kasus hukum terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi pertama kali mencuat pada tahun 2022, ketika Bambang Tri Mulyono beserta kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melalui proses persidangan, kasus ini sempat mereda dan dapat dibungkam dengan dipenjaranya Bambang Tri dan Sugik Nur Raharja atau Gus Nur.
Pada tahun 2024, muncul kembali gugatan baru yang diajukan oleh Eggi Sudjana melalui laporan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Laporan ini memicu kembali perdebatan hukum dan politik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
Memasuki tahun 2025, sejumlah gugatan lanjutan diajukan ke berbagai lembaga peradilan, di Jakarta, Surakarta dan Sleman. Gugatan-gugatan tersebut memperlihatkan keberlanjutan sengketa hukum yang berkaitan dengan ijazah Presiden Jokowi, yang tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga bagian dari dinamika politik nasional. Di tengah arus deras politik nasional muncul suara-suara sumbang dari para intelektual dan aktivis publik yang menyuarakan dengan lantang atas satu isu krusial yaitu dugaan ketidakabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menpora; Rismon Sianipar, peneliti independen yang intens dalam riset otentikasi dokumen serta dr. Tifa, aktivis medis dengan vokal, tegas memperkarakan dugaan ijazah palsu Jokowi.
Hingga hari ini, Joko Widodo selaku pejabat negara dan pejabat publik alumnus Fakultas Kehutanan UGM, terlepas dari harus dan tidaknya, ijazahnya tidak pernah ditampilkan ke publik melainkan hanya berupa fotokopi dan dibela mati-matian oleh para pendukungnya dan oleh institusi-institusi formal.
Akibatnya terbangunlah dua buah kelompok dengan keyakinannya atas argumentasinya masing-masing yaitu kelompok yang menyatakan ijazah Jokowi asli dan kelompok yang meyakini bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya sebagai pejabat publik yaitu Kepada Daerah dan Presiden.Hari demi hari, media baik media sosial di grup grup Whatsapp, Youtube maupun TV dipenuhi pembicaraan yang menyangkut ijazah Jokowi. Kemudian muncul kelompok menyuarakan bahwa rakyat telah jemu mendengar perdebatan tentang ijazah Jokowi tersebut.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa televisi hampir setiap minggu mengadakan diskusi atau talk show yang menghadapkan kedua kubu yang tidak jarang mereka nyaris baku hantam. Televisi swasta dari hari kehari semakin bersemangat menyiarkan acara perdebatan ijazah Jokowi karena tingginya minat pemirsa dan banyaknya iklan yang mensponsorinya. Para konten kreator tumbuh ditandai dengan banyaknya youtuber yang menggoreng setiap informasi terkait ijazah Jokowi.
Itulah yang terjadi diranah publik. Mereka para Content Creator baik di media cetak, TV, TikTok maupun Youtube dan media elektronik lainnya terus berinovasi dengan tidak jemu jemunya terus menggoreng kasus ijazah Jokowi dan gorengan itu tidak menjadi gosong tapi seakan menjadi santapan yang semakin nikmat untuk terus diikuti di media informasi apapun.
Sebenarnya amat mudah bagi Jokowi untuk membungkam mereka, tidak perlu dengan jalan berliku melibatkan banyak pihak termasuk institusi negara serta mengeluarkan biaya yang besar. Cara mudah dan murah itu adalah dengan menunjukkan ijazah yang dimiliki Jokowi. Yakinlah dengan menunjukkan ijazah tersebut dan membiarkan mereka menguji dengan metoda yang mereka gunakan, pasti mereka akan menerima kenyataan yang sebenarnya.
Persoalan ini menjadi semakin rumit bila Jokowi memang tidak pernah memiliki ijazah S1 UGM. Banyak pihak yang terutama para pendukung Jokowi terjebak pada situasi yang pelik atau mungkin sengaja diciptakan oleh pihak tertentu termasuk oleh Jokowi.
Sebaliknya membiarkan masalah ini terus bergulir di ranah publik, maka akan menjadi santapan lezat hasil racikan para content creator. Mungkinkan Jokowi sengaja menciptakan kegaduhan ini? Banyak alasan untuk mengatakan ya, yang dapat dianalisa menjadi gorengan content creator yang semangkin hirup pikuk di ranah publik.
Diskusi yang semakin liar dapat menciptakan instabilitas politik termasuk di pemerintahan Presiden Prabowo, dapat berdampak pada ketenteraman masyarakat bahkan perpecahan.Atau inikah salah satu wujud janji kampanye wakil presiden Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan? Dengan tumbuhnya para content creator, pengamat dan lain lain bukankah akan menciptakan lapangan pekerjaan baru…?
Hendaknya pemerintahan sekarang lebih mawas diri, ambisi presiden 3 periode dari penguasa masa lalu tidak akan pernah padam dan dititipkan ke anak cucu serta para kroninya yang saat ini duduk di kursi empuk.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
