Semut Ibrahim|Gresik – Berdasarkan laporan warga, awak media SIM meliput langsung dari lapangan. Awak media mendapati keluhan warga miskin yang tidak masuk daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hal ini terjadi karena adanya dugaan nepotisme dalam penyaluran beras bansos di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik.
Pada tanggal 31 Juli 2025, saat pembagian beras bansos 10 kg di Balai Desa Pangkah Wetan, salah seorang warga desa setempat yang berinisial M mengungkapkan bahwa dirinya hanya mendapatkan tiga kali pembagian beras dan sudah sekian lama sampai saat ini tidak mendapatkan jatah beras, dengan alasan bergantian kata petugas di desa, ujarnya.
M, yang bekerja sebagai tukang ojek offline dengan penghasilan tidak menentu sekitar Rp. 15.000,- per hari, menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ketika ditanya tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang banyak mendapatkan program pemerintah, M menyebutkan bahwa banyak dari keluarga Kepala Dusun, RT, dan RW yang menerima manfaat lebih banyak.
Saat pembagian beras bansos, beberapa KPM menerima 20 kg beras, dengan salah satu penerima menyatakan bahwa mereka mendapatkan dua kali lipat dari bulan sebelumnya dan merupakan lanjutan dari BPNT. Padahal program-program yang digelontorkan pemerintah baik berupa BLT, BPNT BERAS BANSOS dan program lainnya betul-betul harus tepat sasaran pada masyarakat miskin sehingga bisa menopang kehidupan mereka dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin, sesuai dengan amanat undang-undang.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Pangkah Wetan tidak berhasil karena beliau sedang keluar kota, dan pesan melalui WhatsApp tidak dijawab.(AR-SIM)
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
