MAYJEN SOEHARTO DI MATA PELAKU G30S/PKI
Semut Ibrahim | Jakarta – Artikel ini mengungkap fakta terkait anggapan kaum komunis yang menuding bahwa sosok Pangkostrad merupakan dalang utama G30S/PKI, aksi pemberontakan yang dalam waktu singkat bisa ditumpas.
Referensi artikel ini diambil berdasarkan pengakuan para pelaku kudeta G30S/PKI di hadapan sidang Mahmilub, sebab dalam persidangan tersebut para pelaku mengungkapkan detail mengenai upaya pemberontakan yang menewaskan 6 perwira tinggi dan 1 perwira muda TNI-AD tersebut.
Di persidangan Mahmilub, terkuak berbagai fakta yang menjelaskan bahwa G30S/PKI telah dirancang sedemikian rupa sejak jauh-jauh hari. Dalam fase prolog kejadian, dengan gamblang para pelaku menguraikan peran dominan Ketua CC PKI yang bernama DN Aidit.
Dominasi Aidit di tubuh PKI membuat anggota pimpinan PKI lainnya tak memiliki keberanian untuk menentang keinginan Aidit, sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap peristiwa yang melibatkan PKI adalah representasi dari kebijakan Aidit.
Begitu juga soal-soal mengenai G30S/PKI merupakan gambaran jelas atas ambisi Aidit yang ingin mengkomuniskan Indonesia, mulai dari rapat-rapat persiapan hingga pengendalian jalannya aksi kudeta, semua berdasarkan arahan dari Aidit.
Dalam fase prolog G30S/PKI, tak lepas dari proses penentuan target penculikan dan pembunuhan. Nama-nama tokoh pimpinan TNI-AD mencuat saat itu, karena kala itu TNI-AD merupakan lawan politik PKI.
Aidit menilai bahwa sikap pimpinan TNI-AD yang menentang upaya PKI mempengaruhi kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno adalah hambatan utama dalam rencana mengkomuniskan Indonesia.
Guna merealisasikan rencana tersebut, Aidit merasa perlu secepatnya diambil langkah untuk menyingkirkan para tokoh anti-PKI yang dekat dengan presiden Soekarno. Terlebih lagi ada selentingan kabar yang mengindikasikan bahwa para tokoh pimpinan TNI-AD akan menjadi figur paling potensial untuk menggantikan posisi Bung Karno bilamana Presiden Indonesia itu wafat.
Menurut perhitungan Aidit, jika para jenderal TNI-AD yang anti-komunis disingkirkan, maka tak ada lagi rival bagi PKI yang selama ini cukup mendominasi di kalangan rezim Soekarno.
Dengan demikian maka dilakukan screening untuk memilih target yang harus dihabisi dalam gerakan yang akan dimotori oleh PKI, nama-nama sasaran diprioritaskan para jenderal yang selama ini vokal menentang ide-ide PKI, diantaranya:
1. Jenderal AH Nasution (KSAB)
2. Letjen Ahmad Yani (Menpangad)
3. Mayjen Suprapto (Deputi II Menpangad bidang Administrasi)
4. Mayjen S. Parman (Asisten I Menpangad bidang Intelijen)
5. Mayjen M. T Haryono (Deputi III Menpangad bidang Perencanaan dan Pembinaan)
6. Brigjen DI Panjaitan (Deputi IV Menpangad bidang Logistik)
7. Brigjen Sutoyo (Inspektur Kehakiman/ Oditur Jenderal TNI-AD).
Penentuan nama-nama target penculikan diputuskan oleh Aidit dan kemudian diserahkan kepada Syam Kamaruzzaman untuk diteruskan kepada para perwira militer binaan PKI yang akan menjadi eksekutor gerakan.
Target dibatasi sedemikian rupa dengan tujuan agar tidak menimbulkan perluasan front, dan difokuskan untuk melumpuhkan sistem komando tertinggi TNI-AD, sehingga dalam kondisi chaos tersebut PKI bisa menempatkan perwira binaan mereka untuk menggantikan posisi para korban.
Lalu mengapa PKI tak memasukkan nama Mayjen Soeharto sebagai target sasaran..??
Bukankah Pangkostrad tersebut termasuk tokoh penting dalam tubuh TNI-AD..??
Tentunya itu disebabkan oleh kebodohan Aidit yang tidak cermat dalam memahami situasi dan potensi, ambisi yang menggebu dalam diri Aidit membuatnya kehilangan rasionalitas berfikirnya. Kesuksesan membawa PKI menjadi parpol ke-4 terbesar di Indonesia, memicu terkontraksinya kesombongan dalam diri Aidit.
Kesombongan itu mengakibatkan Aidit tak berusaha memahami detail sistem hierarki maupun situasi di tubuh TNI-AD. Banyak hal yang luput dari perhitungan Aidit, termasuk sistem komando taktis tak tertulis yang biasa digunakan dalam internal TNI-AD.
PERWIRA LAPANGAN TANPA PASUKAN
KOSTRAD pertama kali dibentuk pada 6 Maret 1961. Berdirinya Kostrad tidak dapat dilepaskan dari keluarnya Surat Keputusan Men/Pangad No.MK/Kpts.54/3/1961 pada 6 Maret 1961 yang menjadi dasar berdirinya Korps Tentara Ke 1/Cadangan Umum Angkatan Darat (Korra-I/Caduad).
Dibentuknya KOSTRAD adalah ide dari Jenderal AH Nasution, dimana saat itu Indonesia yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan Belanda tengah menghadapi berbagai aksi pemberontakan bersenjata diantaranya PKI Madiun ,PRRI, DI/TII, RMS. Ditambah lagi Belanda belum hengkang dari Irian Barat, situasi keamanan yang belum stabil menyebabkan Indonesia memerlukan satuan tugas khusus yang siap dipergunakan kapanpun dalam rangka pelaksanaan operasi militer. Maka untuk itu dibentuklah KOSTRAD dengan Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglimanya.
Penunjukkan Mayjen Soeharto sebagai Pangkostrad tak lepas dari bakat militernya yang diperkuat dengan pengalaman panjang dalam keterlibatannya di berbagai operasi militer.
Namun secara garis komando, KOSTRAD yang merupakan pasukan cadangan tentu berada dibawah komando Menpangad, sementara Pangkostrad hanya memegang komando pelaksana lapangan operasi militer atas instruksi dari Menpangad.
Dalam medan pertempuran, Pangkostrad yang memimpin jalannya operasi militer, membawahi pasukan yang terdiri dari beberapa divisi. Namun diluar area pertempuran, mutlak Pangkostrad hanya memiliki wewenang komando atas pasukan piket di Makostrad. Sementara seluruh pasukan diluar wilayah konflik berada di bawah komando Pangdam, kecuali RPKAD yang berada langsung dibawah komando Menpangad.
Keterbatasan wewenang atas jabatan Pangkostrad, membuat Aidit abai terhadap keberadaan Mayjen Soeharto. Terlebih lagi Mayjen Soeharto merupakan figur yang tak pernah memberikan statement politik, karena memang tak memiliki kewenangan untuk memberikan pernyataan politik.
Kendati begitu, Mayjen Soeharto sebagai Pangkostrad tak pernah bersinggungan pemahaman dengan kebijakan Menpangad. Dan Mayjen Soeharto dikenal sebagai prajurit yang loyal terhadap Bung Karno, sama seperti Letjen Ahmad Yani yang merupakan Loyalis Soekarno.
Hal-hal diatas membuat Aidit salah dalam menilai Mayjen Soeharto, terlebih lagi sebelumnya Pak Harto pernah menjabat sebagai Pangdam IV Diponegoro yang membawahi pasukan di wilayah Jawa Tengah, dimana di Jawa Tengah pengaruh PKI cukup dominan. Setidaknya Aidit menganggap Mayjen Soeharto sedikit banyak sudah terpengaruh oleh doktrin komunis.
Ditambah lagi ketidakmengertian Aidit soal hirarki yang ada dalam internal tubuh TNI-AD, dimana terdapat tradisi tak tertulis mengenai kewenangan Pangkostrad yang berhak mewakili Menpangad ketika Menpangad berhalangan. Dan tradisi itu selalu dilakukan, manakala Letjen Ahmad Yani berhalangan maka Mayjen Soeharto yang mewakilinya.
Tak dianggapnya keberadaan jabatan Pangkostrad oleh Aidit, membuat nama Mayjen Soeharto tak masuk dalam bursa sasaran penculikan G30S/PKI. Dan kelak kesalahan fatal Aidit menjadi salah satu faktor penting yang menjadi penyebab kegagalan G30S/PKI.
Jadi cukup jelas rasanya bagi kita semua untuk memahami latarbelakang yang menyebabkan tak tercantumnya nama Mayjen Soeharto dalam list target penculikan G30S/PKI, bukan karena Mayjen Soeharto sebagai bagian dari komplotan G30S/PKI, melainkan karena kebodohan Aidit yang tak mampu memahami situasi secara cermat situasi dalam tubuh TNI-AD, selain itu latar belakang politis yang mendominasi jalannya upaya kudeta G30S/PKI turut menjadi penyebab kegagalan pemberontakan tersebut.
Artikel ini di tulis oleh PECINTA SEJARAH TANAH AIR
Baca juga :
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
