Progresifitas Prabowo Mulai Dikte Jokowi - Opini

Damai Hari Lubis (DHL) ketika sedang orasi diatas mobil komando

Semut Ibrahim | Jakarta – Prabowo Subianto, yang bakal dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, tentu jauh lebih cerdas dibanding Jokowi, karena latar belakang jatidiri Prabowo adalah Let Jend. Purn. TNI lulusan akademi militer dan juga eks Dan Kopassus.

Sedangkan Jokowi, pendidikan S.1 nya pun sampai saat ini masih menjadi misteri dan dipertanyakan terus oleh publik melalui dan diberbagai media sosial sampai dengan menghinadinakan Jokowi. Namun Jokowi bergeming.

Bahkan masyarakat bangsa ini, yang konsen selaku pemerhati penegakan hukum, curiga kemudian melakukan gugatan di PN. Jakarta Pusat, demi ingin mengetahui eksistensi dan keabsahan ijazah Jokowi. Selain keaslian atau palsu-nya ijasah menyangkut kejujuran serta nilai moralitas (role model) yang mesti dimiliki oleh seorang presiden.

Sehingga dengan latar belakang kedua tokoh bangsa ini, dapat dipastikan kredibilitas dan kapasitas leadership Prabowo jauh diatas rata-rata kemampuan dan ketegasan dari tipikal Jokowi, dan oleh karenanya tentu Prabowo lebih agresif.

Agresivitas Prabowo Dikte Jokowi

Walau Prabowo belum dilantik menjadi presiden RI, namun agresifitas-nya sudah nampak. Prabowo, mengambil inisiatif cepat tanggap (agresif dan progresif) terkait peperangan yang berkecamuk di Gaza, Pelestine. Hal ini terungkap saat ia menjadi pembicara di The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024, Singapura, Sabtu 1 Juni 2024.

Prabowo, menyatakan “akan siap mengirim pasukan RI, penjaga perdamaian di Gaza, Palestina”.

Lalu barulah kemudian diikuti kabar pada 6 Juni 2024, “ada perintah Jokowi untuk Prabowo terkait bantuan ke Palestine”. Hal yang nampaknya hanya pola “menghapus dikte PS kepada Jokowi agar Jokowi tidak kehilangan muka.”

Dan Prabowo juga berani dan tegas memasuki area yang berada diluar Kemenhan. Prabowo mengatakan, “pihaknya selaku pemerintah baru, nantinya akan mempelajari terlebih dahulu program Tapera, apakah cocok untuk kebutuhan rakyat”.

Maka statemen Prabowo tersebut, intinya tegas eksplisit menyatakan, bahwa “Dirinya saat ini tidak berkenan terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) program yang dilahirkan oleh Jokowi, yang tidak populer, karena dirasakan masyarakat bakal mencekik mereka”.

Mudah-mudahan kebijakan nasional progresivitas Prabowo, seterusnya kelak akan terus pro rakyat bangsa ini, termasuk menghentikan projek pembangunan IKN yang sebagiannya menggunakan APBN serta akan terus mendapatkan timbunan hutang negara ini dari pihak asing.

Maka banyak analisa dari para tokoh ekonom, bahwa projek IKN bakal stagnan dalam perjalanannya, sehingga mubazir hanya menghambur-hamburkan ratusan triliun.

Dan khususnya perihal program projek IKN, ada penampakan, Prabowo saat ini sudah tidak banyak komentar (dukungan masiv), tidak seperti Luhut Binsar Panjaitan, Zulkifli Hasan dan Ridwan Kamil yang masih menggelora berbusa-busa.

Ditulis oleh : Damai Hari Lubis.

Pengamat Hukum, Politik Mujahid 212. dan Pembina Bidang Hukum dan Politik Semut Ibrahim Mediatama

Editor : Bams