Disampaikan Oleh : Suherman
Pelemahan rupiah dan tekanan terhadap fiskal negara memang menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Namun ketika muncul usulan agar penerimaan negara ditingkatkan dengan cara menggenjot pajak dari rakyat, sebagian masyarakat merasa solusi tersebut terlalu mudah diarahkan kepada pihak yang justru sedang menanggung beban ekonomi paling besar.
Sebagai wakil rakyat, anggota DPR tentu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi keuangan negara. Namun publik juga berharap ada empati terhadap realitas yang sedang dihadapi masyarakat. Daya beli belum sepenuhnya pulih, biaya hidup meningkat, lapangan kerja masih menjadi persoalan, dan banyak pelaku UMKM menghadapi tekanan usaha yang tidak ringan.
Karena itu, wajar jika masyarakat bertanya : apakah satu-satunya jalan memperbaiki fiskal adalah menarik lebih banyak uang dari rakyat?
Padahal masih banyak ruang evaluasi yang dapat dilakukan pemerintah sebelum membebankan tambahan penerimaan kepada masyarakat. Salah satunya adalah efektivitas program-program dengan kebutuhan anggaran sangat besar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak.
Namun sebagai program dengan kebutuhan dana yang sangat besar, evaluasi berkala mengenai efisiensi, sasaran penerima, dan keberlanjutan fiskalnya merupakan hal yang wajar dilakukan.
Selain itu, persoalan kebocoran anggaran akibat korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Hampir setiap tahun publik disuguhi kasus korupsi yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru hilang karena penyalahgunaan wewenang. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tentu berharap pemerintah lebih dulu menutup kebocoran sebelum meminta pengorbanan tambahan dari rakyat.
Efisiensi di lingkungan birokrasi dan pejabat negara juga sering menjadi sorotan. Perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, kendaraan dinas, hingga berbagai fasilitas negara yang dianggap berlebihan kerap menjadi bahan kritik publik. Jika penghematan belum dilakukan secara maksimal di tingkat elite, maka seruan agar rakyat membayar lebih banyak pajak akan sulit diterima secara moral.
Di sisi lain, perlu dipahami bahwa pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak. Nilai tukar dipengaruhi banyak faktor seperti kondisi ekonomi global, suku bunga internasional, arus modal asing, neraca perdagangan, kepercayaan investor, serta stabilitas fiskal dan politik. Karena itu, solusi terhadap pelemahan rupiah tidak bisa disederhanakan hanya dengan menaikkan penerimaan pajak.
Rakyat pada dasarnya tidak keberatan membayar pajak jika mereka melihat uang tersebut dikelola dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Yang sering menjadi masalah adalah ketika beban terus diminta dari masyarakat sementara mereka masih melihat pemborosan, ketidakefisienan, dan kasus korupsi yang berulang.
Karena itu, sebelum berbicara tentang menambah beban pajak, pemerintah dan DPR perlu menunjukkan bahwa setiap rupiah uang negara sudah dikelola secara optimal. Menutup kebocoran, memperbaiki tata kelola, mengevaluasi program berbiaya besar, dan meningkatkan efisiensi birokrasi adalah langkah yang lebih mudah diterima publik.
Sebab kepercayaan rakyat tidak dibangun melalui pungutan yang lebih besar, melainkan melalui keyakinan bahwa negara terlebih dahulu telah berhemat, bekerja efektif, dan bertanggung jawab dalam mengelola uang yang berasal dari rakyat itu sendiri.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
