Disampaikan Oleh : Madi Saputra
Di bawah bayang-bayang tiang bendera Merah Putih yang kita hormati setiap Senin pagi, membentang sebuah realitas yang menyayat hati : ada dua Indonesia yang hidup di atas tanah yang sama, namun terpisah oleh jurang tak kasatmata yang begitu purba dan brutal.
Indonesia pertama adalah milik ratusan juta rakyat yang berkeringat. Ibu-ibu yang menghitung lembaran ribuan rupiah demi sepiring nasi untuk anak-anaknya; pekerja harian yang tulang punggungnya melengkung demi upah lima ribu per jam; dan kelas menengah yang napasnya terengah-engah dikejar pajak.
Indonesia kedua adalah sebuah ruang kedap suara di lantai tertinggi gedung pencakar langit Jakarta. Di sanalah republik ini dikendalikan. Bukan oleh ratusan juta suara di kotak pemilu, melainkan oleh episentrum 60 keluarga konglomerat yang menelan habis Rp5.500 triliun likuiditas negara melalui fasilitas kredit Bank Himbara pada tahun 2024. Melalui sindikasi elitis inilah, 80 persen urat nadi perputaran uang di seluruh penjuru negeri dikendalikan.
Mereka adalah invisible hand —tangan tak terlihat yang menentukan harga sepetak tanah, biaya sebutir telur, hingga seberapa mahal harga sebuah keadilan.
Secara akademik, arsitektur kekuasaan ini adalah sebuah anomali. Laporan CELIOS baru-baru ini menelanjangi wajah asli negara kita: 50 individu superkaya menumpuk harta hingga Rp4.651 triliun. Angka ini secara absolut menenggelamkan seluruh APBN Republik Indonesia yang dialokasikan untuk menghidupi 287 juta nyawa. Setiap hari, di saat jutaan rakyat menangis dalam diam menghadapi himpitan ekonomi, kekayaan kolektif segelintir orang ini bertambah triliunan rupiah.
Absurditas ini menjalar bagai kanker ke dalam urat nadi institusi negara. Di gedung dewan, wakil rakyat yang seharusnya menjadi perpanjangan lidah kaum papa, memiliki harta ratusan kali lipat melampaui PDRB konstituennya. Di garis pertahanan, ketimpangan struktural ini menampar rasa keadilan yang paling dasar : seorang prajurit Tamtama TNI, yang dadanya siap tertembus peluru demi menjaga batas negara, secara matematis membutuhkan 252 tahun masa tugas hanya untuk menyamai kekayaan pucuk pimpinannya. Sebuah rentang waktu lintas zaman yang menggerus moral dan integritas institusi.
Dari lensa camera, ini bukan sekadar ketimpangan. Ini adalah early warning system (sistem peringatan dini) dari runtuhnya kedaulatan. Kekayaan oligarki kita terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan teknologi yang menjadi incaran hegemoni global. Investor asing dan kekuatan adidaya di Indo-Pasifik tidak lagi perlu menekan negara secara diplomatis; mereka cukup menjadikan para oligarki ini sebagai proksi (boneka) geoeconomi. Ketika segelintir keluarga menguasai lahan bersertifikat setara luas negara-negara Eropa, republik ini tak ubahnya tanah feodal modern.
Namun, sejarah selalu memiliki cara untuk mengoreksi dirinya sendiri. Gurita yang berpuluh-puluh tahun tertidur lelap dalam buaian *status quo* ini perlahan mulai terbangun dengan gelisah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, instrumen negara mulai dihidupkan untuk meraba ketidakwajaran ini. Ketika dominasi penguasaan jutaan hektare lahan oleh 60 keluarga mulai dipertanyakan dan dibongkar ke publik, oligarki ini mulai “gatal badannya”. Mereka menyadari, benteng perlindungan yang selama ini tak tertembus, kini mulai berhadapan dengan kehendak politik yang tidak lagi mudah dibeli.
Pertanyaannya kini berpulang pada kita. Jika pajak kekayaan sekecil 2 persen saja dari elit superkaya ini mampu menghasilkan puluhan triliun—cukup untuk menyeka air mata jutaan guru honorer, mengobati rakyat yang sakit, dan menyelamatkan generasi dari gizi buruk—mengapa kita masih membiarkan mereka lolos berlindung di balik celah regulasi?
Republik ini didirikan dengan darah, keringat, dan air mata para syuhada, bukan dengan modal ventura dan konsesi tambang. Jika kita terus diam membiarkan struktur ini mengakar, kita sedang mewariskan sebuah negara di mana anak cucu kita lahir bukan sebagai warga negara yang merdeka, melainkan sebagai penyewa di tanah airnya sendiri.
Momentum telah tiba. Di saat gurita oligarki ini mulai merasa terusik, rakyat tidak boleh lagi tertidur. Sebab pada akhirnya, kedaulatan sejati tidak terletak pada brankas-brankas baja di Sudirman, melainkan pada detak jantung dan kemarahan suci jutaan rakyat yang menolak untuk menyerah.
https://www.facebook.com/share/p/1Gd6fARseF/
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
