SRI SULTAN HAMENGKUBUWANA IX : Raja, Pejuang, Negarawan

Disampaikan Oleh M. Basyir Zubair (Embas)

Ada seorang anak laki-laki berusia empat tahun yang menangis keras sambil memeluk tiang-tiang keraton dengan sekuat tenaga. Ia tidak mau pergi. Ia tidak mau dipisahkan dari dunia megah yang seharusnya menjadi miliknya. Namun ayahnya seorang sultan, memutuskan lain, anak ini harus tumbuh di antara rakyat biasa, bukan di balik tembok emas singgasana. Keputusan itulah yang kelak melahirkan pemimpin paling fenomenal yang pernah dimiliki tanah Jawa.

Anak itu bernama Gusti Raden Mas Dorodjatun. Dunia kemudian mengenalnya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sultan yang menjadi pejuang kemerdekaan, gubernur seumur hidup, Bapak Pramuka Indonesia, Wakil Presiden Republik, dan seorang manusia yang sepanjang hidupnya memilih rakyat di atas takhta.

SEORANG PANGERAN YANG DIBESARKAN SEBAGAI RAKYAT BIASA

Lahir pada 12 April 1912 di kampung Sompilan, Ngasem, bukan di kamar mewah dalam keraton. Dorodjatun merupakan putra kesembilan dari Gusti Pangeran Puruboyo (kelak Sultan Hamengkubuwono VIII) dengan permaisuri Raden Ajeng Kustilah. Sebuah ironi yang bermakna, ia lahir di luar tembok kekuasaan, dan sepanjang hidupnya ia memilih untuk kembali ke luar tembok itu, demi rakyatnya.

Ketika Dorodjatun baru berusia empat tahun, ayahnya membuat keputusan yang tidak lazim untuk ukuran bangsawan Jawa, ia menitipkan sang putra kepada keluarga Mulder, seorang kepala sekolah Belanda di kawasan Gondokusuman. Pesannya tegas: “Didiklah dia seperti anak biasa.” Di sana, sang pangeran muda diberi nama panggilan Henkie, diambil dari nama Pangeran Hendrik dari Belanda.

FAKTA SEJARAH: Nama Panggilan Henkie

Nama ‘Henkie’ (Henk kecil) dipakai oleh Dorodjatun sepanjang masa sekolah dan kuliahnya di Belanda. Bahkan teman-teman dekatnya masih memanggilnya ‘Henkie’ hingga ia menjadi sultan. Inilah bukti betapa ia sungguh-sungguh hidup dalam dua dunia, dunia Jawa dan dunia Barat.

Dorodjatun mengenyam pendidikan di Frobel School (taman kanak-kanak), lalu Eerste Europese Lagere School B, kemudian Neutrale Europeesche Lagere School. Setelah itu ia meneruskan ke Hoogere Burgerschool (HBS) Semarang, pindah ke HBS Bandung, lalu pada Maret 1930 bersama kakaknya BRM Tinggarto ia berlayar ke Belanda, ke Lyceum Haarlem, dan kemudian masuk Rijksuniversiteit Leiden mengambil studi Indologi (administrasi kolonial, etnologi, dan kesusastraan Hindia Belanda).

Di Leiden, ia dikenal sebagai Sultan Henk. Ia bukan mahasiswa yang cemerlang, bahkan harus mengulang beberapa kali di mata pelajaran geometri dan trigonometri. Tetapi di sinilah ia bergaul dengan tokoh-tokoh penting, termasuk Putri Juliana yang kelak menjadi Ratu Belanda, dan mengikuti klub debat yang diasuh Profesor Schrieke. Pendidikan Barat membentuk cara berpikirnya; namun jiwanya tetap Jawa.

Pada 1939, ketika bayang-bayang Perang Dunia II menggelap, ayahnya memanggilnya pulang. Tesis doktoralnya tentang “Kontrak Politik antara Sunan Solo dan Pemerintah Belanda” tidak sempat diselesaikan. Naskah itu terbawa ke Jawa, kemudian menghilang dirampas tentara Belanda. Hamengkubuwono IX meninggalkan dunia akademis tanpa satu pun gelar, namun ia meraih sesuatu yang lebih besar: gelar yang tidak diberikan universitas mana pun.

“Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa.” Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pidato Penobatan, 18 Maret 1940.

KONTRAK POLITIK, WISIK, DAN SEBUAH KEPUTUSAN YANG MENGUBAH SEJARAH

Ketika Dorodjatun kembali ke Batavia pada Oktober 1939, hal pertama yang ia terima bukan sebuah mahkota, melainkan sebuah keris. Ayahnya, Sultan HB VIII yang tengah sakit keras, menyematkan keris pusaka Kyai Jaka Piturun kepadanya di Hotel des Indes. Dalam tradisi keraton Yogyakarta, keris ini hanya diberikan kepada satu orang: calon pewaris takhta. Tiga hari kemudian, sang ayah wafat.

Dorodjatun waktu itu baru berusia 27 tahun. Di depannya terbentang ujian pertama: sebelum naik takhta, ia harus menandatangani kontrak politik dengan Pemerintah Hindia Belanda, sebuah tradisi yang sudah berjalan sejak abad ke-18. Gubernur Yogyakarta, Lucien Adam, seorang diplomat senior berusia hampir 60 tahun dan seorang Javanicus (ahli adat Jawa) harus berhadapan dengan pemuda 27 tahun yang ternyata tidak mudah diatur.

TITIK BALIK: Tiga Penolakan Keras Dorodjatun

Selama hampir empat bulan perundingan yang alot (November 1939 – Maret 1940), Dorodjatun kukuh menolak tiga syarat utama Belanda: (1) Jabatan Patih tidak boleh merangkap sebagai pegawai kolonial Belanda; (2) Penasihat raja tidak boleh ditentukan oleh Belanda; (3) Prajurit keraton tidak boleh berada langsung di bawah komando militer Belanda.

Ketiga penolakan ini mencerminkan visi Dorodjatun: Keraton Yogyakarta harus menjadi entitas yang berdaulat dalam pemerintahan, bukan boneka kolonial.

Selama empat bulan perundingan berjalan alot tanpa titik temu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Pada suatu petang di bulan Februari 1940, dalam keadaan setengah tidur, Dorodjatun menerima bisikan, wisik yang diyakininya datang dari roh mendiang ayahnya:
“Wis, Thole, tekena wae. Landa bakal lunga saka bumi kene.”
Wisik dari mendiang Sultan HB VIII kepada Dorodjatun, Februari 1940
(“Sudahlah, Nak, tandatangani saja. Belanda akan pergi dari bumi sini.”)

Malam itu juga, tanpa membaca isinya, Dorodjatun menemui Lucien Adam dan menyetujui seluruh kontrak yang terdiri atas 17 bab dan 59 pasal itu. Hanya dalam 10 menit perundingan. Gubernur Adam terkejut, apa yang selama empat bulan tidak bisa ia raih, tiba-tiba diselesaikan dalam satu malam.

Dua tahun kemudian, 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Wisik itu menjadi kenyataan. Dan Sultan HB IX, dalam sebuah pengakuan yang diceritakan Mohammad Roem dalam Takhta untuk Rakyat (1982), berkata dengan tenang: “Saya memang yakin dan percaya penuh terhadap wisik itu. Dan anehnya, makin lama makin begitu yakin, sehingga seterusnya menjadi sumber dasar sikap saya dalam menghadapi Belanda, zaman Jepang, dan proklamasi kemerdekaan. Saya tak tahu mengapa demikian, dan tak dapat menerangkannya secara ilmiah.”

Pada 18 Maret 1940, Dorodjatun resmi dinobatkan. Dalam pidato penobatannya, ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi legendaris: “Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa.” Sebuah deklarasi identitas, bukan pengingkaran modernitas, tetapi penegasan akar.

SIASAT CERDIK MELAWAN JEPANG: SELOKAN YANG MENYELAMATKAN RIBUAN NYAWA

Ketika Jepang menduduki Yogyakarta pada 5 Maret 1942, ancaman terbesar bagi rakyat bukan hanya bom atau peluru, melainkan romusha, kerja paksa yang memaksa jutaan orang Indonesia pergi ke hutan Kalimantan, medan perang Burma, atau lubang tambang yang tidak pernah mereka tinggalkan hidup-hidup.

Sultan HB IX tidak bisa menolak secara terang-terangan. Ia memilih cara Jawa: mengelabui dengan kecerdasan. Ia memanipulasi angka-angka statistik produktivitas pertanian, menunjukkan bahwa Yogyakarta “sangat kekurangan tenaga kerja” untuk lahan sawah. Kemudian ia mengajukan sebuah proposal kepada penguasa Jepang: pembangunan kanal irigasi besar yang akan menghubungkan Kali Progo di barat dengan Kali Opak di timur, sepanjang 31,2 kilometer.

FAKTA: Selokan Mataram / Gunsai Yoshiro

Dibangun antara 1942-1944, kanal irigasi ini dinamakan Jepang sebagai ‘Gunsai Yoshiro’ (ada yang menyebutnya Gunsai Hasuiro/Yosuiro), merujuk pada nama jenderal Jepang Shimazu Yoshihiro (1535-1619). Sultan HB IX terinspirasi dari konsep irigasi zaman Sunan Kalijaga. Panjang total saluran mencapai 30,8 hingga 31,2 km.

Pembangunannya didanai bersama oleh pemerintah Jepang dan Keraton Yogyakarta. Hingga hari ini, Selokan Mataram masih berfungsi aktif mengairi sawah-sawah di Sleman dan sekitarnya warisan hidup seorang pemimpin yang berpikir melampaui zamannya.

Jepang menyetujui. Ribuan warga Yogyakarta yang seharusnya dikirim ke ladang kerja paksa di luar pulau, kini bekerja di tanah mereka sendiri, membangun infrastruktur yang akan mewariskan kesuburan bagi anak cucu mereka. Produktivitas pertanian meningkat. Pangan bertambah. Dan Yogyakarta berhasil menekan jumlah korban romusha jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain di Jawa.

DEBAT ILMIAH: Apakah Selokan Mataram Benar-benar Bebas dari Romusha?

Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma, Aji Cahyo Baskoro, berpendapat bahwa pembangunan Selokan Mataram secara teknis juga merupakan praktik romusha, pekerja tetap menerima upah yang tidak layak dan diawasi tentara Jepang. Namun ia mengakui bahwa Selokan Mataram adalah ‘anomali’ di tengah kekejaman romusha pada umumnya: pekerjanya bekerja di tanah mereka sendiri, tidak dipaksa pergi jauh dari keluarga, dan hasilnya langsung dinikmati oleh komunitas lokal.

Monfries (2015) juga mencatat bahwa walaupun jumlah romusha Yogyakarta lebih kecil secara keseluruhan, laporan tahun 1944 menunjukkan jumlah yang dikirim sempat melebihi kuota yang diminta Jepang. Debat ini mengingatkan kita bahwa Sultan HB IX bukanlah figur tanpa kontradiksi, ia seorang pragmatis yang bekerja dalam sistem yang tidak adil, dengan hasil yang relatif lebih manusiawi.

Selain strategi Selokan Mataram, Sultan HB IX juga melakukan serangkaian reformasi internal di keraton selama masa pendudukan Jepang: mengganti nama-nama lembaga pemerintahan dari bahasa Belanda ke bahasa Jawa (1942), membuka layanan publik bagi semua kelas masyarakat tanpa diskriminasi (1944), menghapus pengadilan khusus bangsawan, dan mereformasi sistem administrasi kapanewon (kecamatan). Di tengah penjajahan, ia diam-diam sedang membangun fondasi demokrasi.

17 AGUSTUS 1945: PILIHAN YANG MENGUBAH NASIB YOGYAKARTA

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat. Pada 5 September 1945, Sultan mengeluarkan Amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia, dengan Sultan sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

TITIK BALIK: Yogyakarta, Kerajaan Pertama yang Bergabung dengan RI

Amanat 5 September 1945 menjadikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang secara resmi menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Keputusan ini bukan tanpa risiko, pada saat itu masa depan Republik masih sangat tidak pasti, dan Belanda sudah bersiap kembali. Sultan memilih republik bukan karena terpaksa, melainkan karena keyakinan yang telah ia bangun sejak wisik Februari 1940.

Dukungan Sultan tidak berhenti pada telegram dan amanat. Ketika situasi Jakarta semakin tidak aman akibat ancaman Belanda dan NICA, Soekarno dan para pemimpin negara membutuhkan tempat berlindung. Sultan HB IX-lah yang mengambil inisiatif, melalui surat yang dikirim via kurir ke Jakarta, menawarkan Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

Pada 4 Januari 1946, dalam kegelapan malam, demi menghindari mata-mata Belanda, Soekarno, Hatta, dan seluruh pejabat negara naik kereta luar biasa menuju Yogyakarta. Sultan HB IX sendiri yang menyambut mereka di Stasiun Tugu. Yogyakarta resmi menjadi ibu kota perjuangan.

“Sultan membiayai seluruh operasional negara dari kas keraton, gaji Presiden, staf kabinet, operasional TNI, hingga biaya delegasi diplomatik ke luar negeri. Beliau tidak pernah menghitung, apalagi meminta kembali.”
Sumber: kratonjogja.id dan SD Darmono, Building A Ship While Sailing (2018)

Selama Yogyakarta menjadi ibu kota (1946–1949), Sultan mengeluarkan harta keraton dari peti-peti perak dan gulden untuk membiayai operasional negara. Ia juga menghibahkan sebagian gedung keraton untuk Universitas Gadjah Mada yang baru berdiri, sekaligus menyerahkan lahan di Bulaksumur yang hingga kini menjadi kampus UGM.

“LEBIH BAIK SAYA MATI DULU!”: SULTAN MELAWAN BELANDA SEORANG DIRI

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 dan menduduki Yogyakarta, seluruh pemimpin RI ditangkap atau diasingkan. Soekarno dibuang ke Berastagi, kemudian Bangka. Hatta menyusul. Republik tampaknya sudah tamat.

Sultan HB IX tidak kemana-mana. Ia memerintahkan seluruh gerbang keraton ditutup rapat. Ia menolak menerima tamu Belanda. Ia menolak tawaran-tawaran yang datang silih berganti: kekuasaan atas Kedu dan Banyumas, seluruh Jawa dan Madura sebagai “Super Wali Negara”, bahkan posisi Deputi Gubernur Jenderal Hindia Timur. Semuanya ditolak, melalui saudara-saudaranya dengan alasan bahwa Sultan sedang sakit.

TITIK BALIK: Tawaran Terbesar yang Pernah Ditolak

Belanda menawarkan kepada Sultan HB IX kekuasaan atas seluruh Jawa dan Madura sebagai ‘Super Wali Negara’, sebuah wilayah yang melebihi kekuasaan Kerajaan Mataram di puncak kejayaannya. Sultan menolak mentah-mentah. Baginya, tidak ada kerajaan yang cukup besar untuk menggantikan kemerdekaan bangsanya. Sejarah mencatat bahwa penolakan ini merupakan salah satu keputusan paling berdampak dalam perjalanan Republik Indonesia.

Ketika Jenderal Belanda Meijer datang ke keraton pada 2 Maret 1949 untuk mengintimidasi, Sultan menerimanya dengan pakaian sederhana, sesuatu yang tidak sopan menurut adat Jawa, tanda penolakan halus namun tegas. Ia telah menyiapkan satu tas penuh pakaian, siap ditangkap. Namun ia tidak gentar. Kepada tamu Belanda itu ia berkata:
“Saya tidak meminta Tuan-Tuan datang ke Yogya. Bila Belanda akan mengacak-acak keraton lebih baik saya mati dulu!”
Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Jenderal Meijer, 2 Maret 1949

Tekad itu tidak sia-sia. Sultan HB IX kemudian menjadi salah satu inisiator utama Serangan Umum 1 Maret 1949. Melalui kurir rahasia, ia mengirim surat kepada Panglima Soedirman, mengusulkan serangan besar-besaran untuk membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Soedirman setuju dan mengutus Letkol Soeharto untuk berunding langsung.

Pada 14 Februari 1949, Letkol Soeharto datang ke keraton dengan menyamar sebagai abdi dalem. Pertemuan rahasia itu menghasilkan rencana Serangan Umum 1 Maret. Pada pukul 06.00 tanggal 1 Maret 1949, tepat saat sirene jam malam berakhir, prajurit TNI, polisi, tentara pelajar, dan laskar rakyat menyerang Yogyakarta secara serentak. Selama enam jam Yogyakarta dikuasai pasukan Indonesia. Dunia terkejut. PBB tergugah. Kabar itu sampai ke Dewan Keamanan PBB dan mengubah arah diplomasi secara dramatis.

Ketika kedaulatan Indonesia akhirnya diserahkan pada 27 Desember 1949 di Jakarta, Sultan HB IX-lah yang menerima penyerahan itu dari Komisaris Tinggi Belanda A.H.J. Lovink, sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Di Istana Koningsplein, Bendera Belanda diturunkan, Bendera Indonesia dinaikkan. Teriakan “Merdeka!” yang bersahutan membuat istana itu kemudian berganti nama: Istana Merdeka.

SULTAN, EKONOMI, DAN WAKIL PRESIDEN YANG MEMILIH MUNDUR

Setelah revolusi, Sultan HB IX tidak berhenti berjuang. Ia menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pertama (1966–1973), arsitek penting di balik kebijakan ekonomi awal Orde Baru yang membuka pintu bagi investasi asing dan stabilisasi keuangan. Bersama tim ekonom dari Mafia Berkeley, ia meletakkan fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemudian melejit.

Pada 23 Maret 1973, ia dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-2 mendampingi Presiden Soeharto, posisi yang selama 17 tahun (sejak Bung Hatta mundur pada 1956) dibiarkan kosong. Sultan menjadi Wakil Presiden yang dipilih MPR, bukan diangkat karena lobi-lobi kekuasaan semata.

Ketika masa jabatannya berakhir pada 1978, Sultan HB IX menolak dipilih kembali sebagai Wakil Presiden dengan alasan resmi: kesehatan. Namun berbagai catatan sejarah dan rumor yang beredar menyebutkan alasan yang lebih substantif: Sultan tidak nyaman dengan praktik Orde Baru yang represif, termasuk Peristiwa Malari 1974 dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BATAS KLAIM: Mengapa Sultan Tidak Mau Jadi Wapres Lagi?

Buku Monfries (2015) menyebut bahwa Sultan ‘faded from power and influence’ di era Orde Baru, dan ‘the repressive and anti-democratic features of Suharto’s New Order seemed to contradict much of what Hamengku Buwono originally stood for.’ Ini adalah klaim yang beredar kuat, namun tidak ada pernyataan resmi Sultan yang secara eksplisit membenarkannya.

BAPAK PRAMUKA INDONESIA: WARISAN YANG TAK PERNAH PUDAR

Sejak muda, Sultan HB IX aktif dalam gerakan kepanduan. Menjelang 1960-an, ia telah menjadi Pandu Agung, pemimpin tertinggi gerakan kepanduan nasional. Ketika Presiden Soekarno ingin menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang tercerai-berai dalam satu wadah, Sultan-lah yang dipanggil untuk memimpin prosesnya.

Pada 9 Maret 1961, Sultan masuk dalam Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka bersama Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Azis Saleh, dan Menteri Transmigrasi Achmadi. Pada 14 Agustus 1961, hari yang kini diperingati sebagai Hari Pramuka, Gerakan Pramuka resmi dilahirkan, dan Sultan menjadi Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) pertama.

FAKTA: Rekor Ketua Kwarnas Terlama Kedua

Sultan HB IX menjabat Ketua Kwarnas selama empat periode berturut-turut (1961–1963, 1963–1967, 1967–1970, 1970–1974), total 13 tahun. Ia hanya kalah dari Letjen Mashudi yang menjabat 15 tahun dalam tiga periode. Pada 1973, Sultan menerima Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM), penghargaan tertinggi dan satu-satunya yang diberikan WOSM kepada individu atas jasa luar biasa dalam kepramukaan dunia. Munas Gerakan Pramuka di Dili, 1988, mengukuhkan Sultan sebagai ‘Bapak Pramuka Indonesia’ melalui SK Nomor 10/MUNAS/88.

SENIMAN, FOTOGRAFER, DAN RAJA YANG MENCINTAI RAKYATNYA

Di balik sosok pejuang dan negarawan, Sultan HB IX adalah seorang seniman yang halus. Ia menciptakan beberapa karya tari klasik Jawa yang kini menjadi warisan budaya nasional: Tari Golek Menak (terinspirasi dari wayang golek dan Serat Menak / Hikayat Amir Hamzah), Tari Bedhaya Sapta (tujuh penari, berbeda dari Bedhaya standar yang sembilan penari), Tari Bedhaya Sangaskara (atau Bedhaya Manten, dimainkan saat pernikahan putra-putrinya), serta Tari Bedhaya Arya Penangsang dan Bedhaya Damarwulan.

Sultan juga seorang fotografer yang serius. Dua kameranya hingga kini tersimpan di Museum Hamengkubuwono IX di Keraton Yogyakarta. Beberapa foto historis yang ia abadikan: Mohammad Hatta bersalaman dengan pemain sepak bola Mozambik (1955), atlet kejuaraan Ikada di Stadion Ikada Jakarta (1955), dan pemandangan Candi Borobudur sebelum dipugar (1972).

Dalam kehidupan pribadi, Sultan HB IX dikenal sangat sederhana dan merakyat. Ia tidak suka dilebih-lebihkan. Sebuah kisah terkenal dari kunjungannya ke Surabaya saat Pertempuran Surabaya (November 1945): ketika dicegat sekelompok warok di sekitar Madiun yang bertanya keras, “Mana Dorodjatun?”, Sultan hanya menjawab tenang: “Saya Suyono,” dan lolos.

WAFAT DI WASHINGTON: PERJALANAN, TERAKHIR SANG SULTAN

Pada 27 September 1988, Sultan HB IX berangkat ke Washington, D.C. bersama KRA Nindyakirana. Mereka menginap di Hotel Embassy Row, tepat di depan Kedutaan Besar RI. Pada 28 September, Sultan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Walter Reed. Ia juga merencanakan pemeriksaan mata di Boston pada 3 Oktober.
Sore hari Minggu, 2 Oktober 1988, Sultan mendadak muntah-muntah di kamar hotel. Ambulans tiba 15 menit kemudian. Sultan dibawa ke unit gawat darurat George Washington University Hospital. Tidak ada satu pun pengantar yang diizinkan masuk ke ruang perawatan.

Pukul 20.05 waktu Washington D.C. atau 3 Oktober 1988 pukul 07.05 WIB, tim dokter menyatakan Sultan Hamengkubuwono IX telah meninggal dunia. Ia wafat sendirian di negeri asing, tanpa seorang pun kerabat di sisinya. Namun ia pergi sebagai salah satu orang yang paling dicintai bangsanya.
Presiden Reagan mengirimkan surat belasungkawa melalui Duta Besar Paul Wolfowitz. Amerika Serikat menyiapkan pesawat Air Force Two untuk mengangkut jenazah. Namun Soeharto menolak, pesawat Indonesia yang akan membawa Sultan pulang. Jenazah diterbangkan oleh DC-10 Garuda Indonesia dari Honolulu ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pada Jumat, 7 Oktober 1988, jenazah Sultan tiba di Yogyakarta dan disemayamkan di Bangsal Kencono. Sebuah kejadian unik terjadi: empat putra Sultan yang seharusnya menikah tanggal 5 November, Pangeran Pakuningrat, Cakraningrat, Candraningrat, dan Yudhaningrat, dinikahkan di depan peti jenazah ayah mereka pada 7 Oktober, dimaksudkan sebagai hadiah terakhir dari sang ayah.

Sabtu, 8 Oktober 1988, prosesi pemakaman dimulai. Di belakang kereta pembawa jenazah, seekor kuda kesayangan Sultan berjalan tanpa penunggang. Kereta Kyai Rata Pralaya melewati dua beringin kembar di Alun-Alun Selatan, menembus Gerbang Nirbaya, menuju Imogiri. Di Astana Saptorenggo, Astana Pajimatan Imogiri, di antara makam raja-raja Mataram, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dimakamkan. Pemakaman dihadiri antara lain Ketua BPK Jenderal M. Jusuf, seluruh kepala staf angkatan, Kapolri, serta Duta Besar Amerika Paul Wolfowitz dan Duta Besar Australia Bill Morrisson.

WARISAN YANG TIDAK PERNAH MATI

Pada 30 Juli 1990, Presiden Soeharto menandatangani SK Nomor 53/TK/1990 yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Penghargaan ini datang dari dalam dan luar negeri: Bintang Republik Indonesia Adipradana, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Gerilya, Honorary Knight Grand Cross dari Kerajaan Inggris (GCMG, 1974), Kordon Agung Orde Matahari Terbit dari Jepang (1982), Perwira Besar Légion d’honneur dari Prancis (1987), dan banyak lagi dari Malaysia, Jerman, Belanda, Belgia, Thailand, Filipina, Yordania, dan Ethiopia.

Tetapi warisan terbesar Sultan HB IX bukan tertera dalam daftar penghargaan. Ia adalah Selokan Mataram yang masih mengalirkan air ke sawah-sawah Yogyakarta. Ia adalah UGM yang mencetak jutaan alumni. Ia adalah Keraton Yogyakarta yang tetap berdiri sebagai penjaga budaya sekaligus pemerintahan yang sah. Ia adalah Gerakan Pramuka yang membentuk karakter jutaan generasi muda.

Dan di atas segalanya, ia adalah sebuah pilihan, pilihan seorang raja untuk tidak menjadi raja yang memerintah di atas rakyat, melainkan seorang pemimpin yang berdiri di tengah-tengah mereka. Seperti kata-kata yang ia ucapkan dalam pidato penobatannya, 84 tahun yang lalu: pertama-tama, ia adalah orang Jawa. Dan orang Jawa yang sejati tahu bahwa takhta sejati bukan tempat duduk di singgasana, melainkan tempat di hati rakyatnya.

BIBLIOGRAFI DAN SUMBER

Monfries, John. A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta. Singapore: ISEAS Publishing, 2015.
Roem, Mohammad, et al. Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: Gramedia, 1982.
Soemardjan, Selo. Social Changes in Jogjakarta. Ithaca: Cornell University Press, 1962.
Dinas Kebudayaan DIY. “Sejarah Selokan Mataram.” budaya.jogjaprov.go.id, 2022.
Kratonjogja.id. “Sri Sultan Hamengku Buwono IX.” Situs Resmi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Darmono, SD. Building A Ship While Sailing. 2018.
Keputusan Presiden RI Nomor 53/TK/Tahun 1990, 30 Juli 1990 (Gelar Pahlawan Nasional).
Tirto.id. “Bisikan Leluhur yang Membimbing Keputusan Politik HB IX.” 2017.
Historia.id. “Sultan Hamengkubuwono IX Naik Takhta.” November 2020.
Wikipedia Indonesia. “Hamengkubuwana IX.” Diakses 2025 (sebagai data awal, diverifikasi dengan sumber primer).

Yogyakarta, 05052026

Ditulis oleh Embas (Mohammad Basyir Zubair) • Kotagede, Yogyakarta.

-Atma_