Disampaikan Oleh : Madi Saputra
Di atas hamparan zamrud khatulistiwa seluas benua Eropa ini, sebuah pertempuran asimetris sedang mencapai titik didihnya. Bukan pertempuran yang menggunakan desingan peluru artileri, melainkan perang memperebutkan kendali atas “sistem operasi” negara: KONSTITUSI.
Belakangan ini, ruang publik kita digemparkan oleh manuver sejumlah tokoh lembaga survei dan konsultan politik—salah satunya Syaiful Mujani—yang secara terang-terangan mengajak publik melakukan political engagement untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya terdengar heroik: Prabowo dan Gerindra berniat mengembalikan UUD 1945 Asli, yang menurut mereka adalah “kiamat demokrasi”.
Mari kita ajukan pertanyaan fundamental: Cui Bono? Siapa yang sesungguhnya sedang panik, dan siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh sistem yang berjalan saat ini?
I. Dosir Hitam 2002: “REFORMASI MBELGEDHES” dan Kudeta Konstitusi
Untuk memahami kepanikan kaum liberalis hari ini, kita harus membuka “Dosir Hitam” sejarah Reformasi 1998. Gerakan mahasiswa yang murni menuntut pemberantasan korupsi dengan cepat dibajak oleh kekuatan Neokolonialisme dan Imperialisme (Nekolim). Mereka melancarkan operasi Strategic Deception (penyesatan strategis) yang berujung pada Amandemen UUD 1945 (1999-2002).
Investigasi menyingkap bahwa Gedung Senayan kala itu tidak steril. Lembaga asing seperti UNDP, USAID, hingga National Democratic Institute (NDI) menggelontorkan jutaan Dolar AS, mendikte Panitia Ad Hoc, dan menyodorkan draf-draf amandemen. Para “Useful Idiots” domestik (LSM dan akademisi komprador) digunakan untuk melegitimasi proses ini.
Hasilnya adalah : UUD 10 Agustus 2002. Rumah NKRI yang dirancang oleh ulama dan cendekiawan the best mind bangsa ini, tiba-tiba diubah menjadi “Rumah Yahudi dengan perabot Yunani”. Tujuan utama operasi intelijen asing ini bukan sekadar sistem pemilu, melainkan Pembunuhan Pasal 33 UUD 1945. Dimasukkannya frasa “efisiensi berkeadilan” menjadi pintu masuk neoliberalisme.
Privatisasi aset strategis dan UU pro-pasar bebas lahir bak cendawan di musim hujan. Negara dilumpuhkan perannya, sekadar menjadi satpam bagi korporasi multinasional. Inilah “Reformasi Mbelgedhes” yang menggadaikan kedaulatan kita.
II. MEMBONGKAR ANATOMI “INDUSTRI DEMOKRASI”
Narasi bahwa “Kembali ke UUD 1945 adalah matinya demokrasi” sejatinya adalah ilusi epistemologis yang sengaja dipelihara. Seperti yang dibedah secara brilian oleh Prof. Daniel M. Rosyid, demokrasi liberal one man one vote pasca-amandemen telah bermetamorfosis menjadi sebuah Industri Demokrasi yang sangat menggiurkan.
Pemilihan Presiden secara langsung di negara kepulauan dengan 200 juta pemilih adalah sebuah perjudian massal (high cost politics). Calon pemimpin dipaksa menyiapkan logistik triliunan rupiah, yang hanya bisa ditalangi oleh “Bandar Oligarki”. Presiden, Gubernur, dan Bupati yang lahir dari rahim ini akhirnya bukan lagi Mandataris Rakyat, melainkan “Petugas Partai” dan “Jongos Bandar” yang harus mengembalikan utang politik melalui konsesi tambang dan perizinan.
Di sinilah letak kepanikan Syaiful Mujani dan para makelar survei politik. Jika Presiden Prabowo berhasil mengembalikan kedaulatan kepada MPR dan Pilkada dikembalikan ke DPRD—menggunakan sistem musyawarah mufakat (Sistem Tersendiri berbasis kultur Nusantara) — maka ekosistem bisnis mereka akan hancur. Peran konsultan politik berbiaya miliaran rupiah tidak lagi dibutuhkan. Teriakan “makar” mereka bukanlah jeritan pembelaan terhadap rakyat, melainkan insting survival (bertahan hidup) dari para broker politik yang “radarnya” sedang dimatikan secara konstitusional oleh Prabowo.
III. Perang Kognitif dan Mutasi DNA Bangsa
Sistem UUD 2002 dan industri demokrasi ini tidak akan bertahan tanpa adanya pasar yang manipulatif. Untuk itu, kekuatan nekolim melancarkan perang Post-Truth menggunakan algoritma media sosial. Tujuannya adalah memecah belah bangsa (politik belah bambu) agar rakyat sibuk bertengkar sendiri.
Operasi rekayasa sosial ini berhasil memicu mutasi DNA kebangsaan kita. Manusia Indonesia yang beradab didegradasi menjadi Homo Cebongensis dan Homo Kampretensis—subjek politik yang kehilangan nalar, beringas di dunia maya, namun buta terhadap penjajahan ekonomi di dunia nyata. Sementara itu, Generasi Z kita dijauhkan dari akar sejarah UUD 18/8/1945, dihipnotis menjadi zombie mageris yang apatis terhadap kedaulatan, dan dibombardir oleh narasi ketakutan (phobia sejarah) bahwa Islam dan TNI adalah ancaman negara.
IV. Krisis Followership di Persimpangan Sejarah
Presiden Prabowo saat ini sedang memimpin di usia senja, berpacu melawan waktu (a race against time) untuk menyelamatkan NKRI dari cengkeraman hegemonik “Naga” (penguasaan aset dan invasi nirmiliter berkedok investasi) dan injakan “Gajah” (sistem moneter/riba global). Namun, sehebat apa pun visi seorang pemimpin, ia akan lumpuh jika menghadapi Lack of Followership (krisis kepengikutan).
Mari kita renungkan teguran historis Khalifah Ali bin Abi Thalib saat ditanya mengapa masanya penuh kekacauan dibanding era Abu Bakar dan Umar. Ali menjawab tajam:
“Karena pada masa Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang seperti aku. Sedangkan pada masaku, yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang seperti kalian.”
Jawaban intelijen tingkat tinggi ini berlaku hari ini. Rakyat menuntut Prabowo menjadi Ratu Adil, tetapi sebagian masyarakat masih gemar menerima uang sogokan pemilu, masih sibuk saling fitnah di media sosial, dan masih menelan mentah-mentah propaganda lembaga survei liberal.
Soekarno dan Soeharto jatuh bukan karena mereka mempraktikkan UUD 1945, melainkan karena penguasa saat itu menyimpang dari teks dan jiwanya. Jangan sampai dosa rezim masa lalu digunakan sebagai dalih untuk terus mempertahankan sistem amandemen liberal yang jelas-jelas melegalkan pencurian kekayaan negara hari ini.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan pada 18 Agustus 1945 sebagai strategi defensif-aktif untuk memenangkan perang melawan penjajahan. UUD 1945 adalah naskah “Anti-Penjajahan” yang revolusioner.
Sudah saatnya kita menyudahi sirkus politik yang melelahkan ini. Kembali ke UUD 18 Agustus 1945 bukan berarti kita menolak demokrasi; kita hanya menolak “Demokrasi Kasir” yang diimpor dari Barat, untuk kembali pada “Demokrasi Musyawarah” yang berlandaskan hikmah kebijaksanaan. Pemilihan melalui MPR adalah representasi sah yang mengembalikan posisi utusan golongan dan daerah, memutus rantai politik berbiaya tinggi, dan menghentikan pembocoran APBN.
Wahai rakyat cerdas, kaum intelektual, Para Ulama dan Generasi Z: bersabarlah dan bersatulah (QS Ali Imran ayat 103). Putuskan rantai ketergantungan pada narasi makelar politik. Jangan biarkan Garuda berjuang sendirian. Mari kita berbaris merapatkan shaf, menjadi followers yang tangguh, dan tegakkan kembali amanah konstitusi murni agar Indonesia benar-benar berdaulat, adil, makmur, dan menjadi Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
