Menguak Doktrin “Board of Peace” di Davos 2026 dan Reduksi Kedaulatan GAZA Menjadi Transaksi Properti
Disampaikan Oleh: Madi Saputra
Di tengah dinginnya udara pegunungan Swiss, sebuah pergeseran tektonik dalam tatanan dunia sedang terjadi di dalam Congress Hall, World Economic Forum (WEF). Namun, pergeseran ini tidak ditandai dengan traktat diplomatik yang rumit atau resolusi PBB yang sarat bahasa hukum. Pergeseran ini ditandai dengan slide presentasi, rendering arsitektur futuristik dan tepukan bahu yang canggung antar pemimpin negara.
Dokumen-dokumen yang bocor dan laporan pandangan mata dari sesi tertutup Board of Peace (BoP) menyingkap sebuah realitas baru : Di bawah kepemimpinan kembali Donald J. Trump, diplomasi global telah mati. Ia digantikan oleh apa yang saya sebut sebagai REAL ESTATE STATECRAFT — sebuah doktrin di mana kedaulatan negara direduksi menjadi aset properti, dan perdamaian hanyalah produk sampingan dari kesepakatan bisnis.
Dari surat ancaman halus terkait Greenland hingga proposal “Gaza Baru” yang berkilau, benang merahnya jelas : Dunia tidak lagi dilihat sebagai kumpulan bangsa-bangsa berdaulat, melainkan sebagai portofolio aset yang bisa diakuisisi, di-rebranding, atau dikembangkan ulang.
Doktrin “Peace through Prosperity” : Gaza sebagai Undervalued Waterfront Property
Sesi presentasi Jared Kushner (Menantunya Trump) di Davos 2026 lebih menyerupai sales pitch pengembang properti di hadapan modal ventura ketimbang forum perdamaian. Kushner, dengan dukungan penuh Marco Rubio dan Steve Witkoff (seorang pengembang real estate yang kini menjadi Utusan Khusus), memaparkan visi yang mencengangkan sekaligus mengerikan tentang Gaza.
Dalam kacamata Family Business Trump, Gaza bukanlah wilayah yang sarat dengan trauma sejarah, aspirasi politik, atau hak penentuan nasib sendiri. Gaza dilihat sebagai undervalued waterfront property — lahan potensial di tepi laut yang nilainya jatuh karena konflik, namun memiliki upside ekonomi yang masif jika “manajemennya” diganti.
Presentasi Kushner menampilkan visualisasi “Gaza Baru” dan “Rafah Baru” yang menyerupai Dubai atau Doha : hotel-hotel kaca, marina kapal pesiar, dan zona industri berteknologi tinggi. Ini adalah upaya gentrifikasi zona perang.
Logika yang dipakai adalah logika pengembang: “Hancurkan bangunan lama (puing-puing perang), ratakan tanah (di atas ribuan nyawa korban), dan bangun sesuatu yang lebih modern. “Doktrin ini, yang bisa disebut sebagai Peace through Prosperity (Damai Lewat Uang), adalah bentuk suap geopolitik. Trump dan Kushner bertaruh pada tesis bahwa aspirasi kemerdekaan Palestina bisa dibeli dengan kenyamanan ekonomi.
“Saya tahu berinvestasi di tempat seperti ini sedikit berisiko, tetapi kami membutuhkan Anda untuk datang… berinvestasi pada rakyat,” ujar Kushner. Pesan tersiratnya jelas: Jika rakyat Gaza sibuk bekerja di hotel bintang lima dan takut kehilangan kemewahan baru tersebut, mereka akan melupakan senjata dan melupakan negara merdeka.
Bagi administrasi Trump, “Negara Palestina” adalah konsep usang. Solusinya adalah teknokratis, bukan politis. Mereka ingin mengelola Gaza seperti mengelola proyek peremajaan kawasan kumuh di New York: gusur penghuni lama yang bermasalah, dan masukkan manajemen baru.
Greenland dan Transaksionalisasi Kedaulatan
Pola pikir “pengembang” ini tidak hanya berhenti di Timur Tengah. Sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre terkait Greenland memperlihatkan sisi lain dari koin yang sama: Kedaulatan sebagai Transaksi Keamanan.
Dalam surat tertanggal 19 Januari 2026 itu, Trump secara blak-blakan mendelegitimasi kedaulatan Denmark atas Greenland hanya karena ketiadaan dokumen kepemilikan modern, mereduksinya menjadi sekadar “kapal yang mendarat ratusan tahun lalu.” Bagi Trump, ketidakmampuan Denmark melindungi Greenland dari Rusia atau Tiongkok secara otomatis membatalkan hak mereka atas tanah tersebut.
Narasi ini berbahaya. Trump menggunakan ancaman eksternal (Rusia/Tiongkok) seperti mafia menawarkan proteksi. “Dunia tidak akan aman kecuali kita memiliki Kontrol Penuh dan Total atas Greenland,” tulis Trump. Ini bukan diplomasi aliansi; ini adalah surat pemberitahuan akuisisi paksa (hostile takeover). Kedaulatan, di mata Trump, bukanlah hak inheren sebuah bangsa, melainkan privilege yang harus dibayar dengan kemampuan militer atau diserahkan kepada “pengelola” yang lebih kuat, yakni Amerika Serikat.
Posisi Indonesia : Antara Pragmatisme dan Kooptasi
Di tengah pusaran Real Estate Statecraft ini, posisi Indonesia menjadi sangat menarik untuk dibedah. Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai salah satu “Pendiri” Board of Peace. Langkah ini menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis.
Secara taktis, ini adalah Pragmatisme Strategis. Prabowo memilih untuk berada “di dalam tenda” (inside the tent) daripada berteriak dari luar. Logikanya rasional : dalam tatanan dunia yang didominasi Trump, siapa pun yang bisa membawa bantuan riil bagi rakyat Gaza harus didukung, terlepas dari motif di belakangnya. Bantuan kemanusiaan dan penghentian kekerasan fisik menjadi prioritas di atas idealisme politik yang kaku.
Namun, laporan investigatif dari Davos mencatat momen yang meresahkan. Para pemimpin dunia, termasuk Prabowo, digambarkan duduk diam mendengarkan presentasi bisnis Kushner layaknya anak sekolah yang sedang disetrap. Pujian Trump kepada Prabowo sebagai “tough man” (orang tangguh) sambil menepuk bahunya, dalam semantik intelijen, bisa dibaca sebagai dominasi patron-klien. Ada risiko Indonesia terkooptasi menjadi sub-kontraktor atau investor pasif dalam megaproyek properti AS, alih-alih menjadi mediator perdamaian yang setara.
RUNTUHNYA Rules-Based Order
Jika dokumen dan peristiwa di Davos 2026 ini menjadi penanda zaman, maka kita sedang menyaksikan kematian – Rules-Based Order (Tatanan Berbasis Aturan) yang dijaga PBB pasca-Perang Dunia II. Kita memasuki era Transaction-Based Order.
Dalam era ini :
1. PBB menjadi irrelevan, digantikan oleh forum eksklusif seperti Board of Peace yang beroperasi layaknya dewan direksi perusahaan multinasional.
2. Resolusi konflik tidak lagi dicapai lewat meja perundingan tapal batas, melainkan lewat Master Plan pembangunan kota dan pembagian kue investasi.
3. Diplomasi bukan lagi seni negosiasi antar negara berdaulat, melainkan negosiasi harga antara pemilik modal dan pemilik lahan. Trump, Kushner, dan para pengikutnya di Board of Peace sedang menjual “perdamaian” sebagai produk properti mewah.
Pertanyaan terbesarnya bagi kita dan dunia adalah : Apakah kita siap membeli perdamaian yang dibangun di atas fondasi transaksional semacam itu? Dan berapa harga yang harus dibayar oleh kemanusiaan ketika keadilan sejarah digantikan oleh kilau gedung pencakar langit…?
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
