ZOHRAN MAMDANI, HOS. Tjokroaminoto – nya New York

Sosialime modern ditengah Kapatalistik

Disampaikan Oleh : Madi Saputra

Ada momen dalam politik modern ketika “pusat kapitalisme” tiba-tiba memantulkan bayangan yang tak disangka. New York City, kota yang hidup dari arus modal, properti, dan prestise global, justru melahirkan sebuah ironi yang memikat: Zohran Mamdani, politisi muda Muslim keturunan India (lahir di Uganda, dibesarkan di New York), menang dan resmi memimpin kota terbesar di Amerika Serikat. Ia bukan datang membawa narasi revolusi bersenjata, melainkan mengambil alih panggung melalui kotak suara, memaksa sistem yang mapan menelan satu kalimat yang paling tidak disukai kaum status quo: perubahan bisa sah, bisa rapi, dan tetap radikal.

Pada 4 November 2025, Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York dengan 50,78% suara, mengalahkan Andrew Cuomo yang maju sebagai independen serta kandidat Republik Curtis Sliwa. Kemenangan ini menjadi lebih menggigit karena ia bukan “pangeran politik” yang lahir dari mesin partai lama, melainkan figur yang sempat dipandang remeh dan diperlakukan sebagai gangguan pinggiran. The Guardian bahkan menyebutnya sebagai kemenangan historis yang mengukuhkan dirinya sebagai wali kota ke-111 NYC, sekaligus wali kota Muslim pertama dan wali kota termuda dalam lebih dari satu abad.

Lalu, pada 1 Januari 2026, ia mulai bekerja. Dan New York menyaksikan simbol-simbol yang sengaja dipilih untuk berbicara lebih nyaring daripada protokol: Mamdani disumpah dalam seremoni kecil pada tengah malam di stasiun subway City Hall yang sudah tidak dipakai, lalu tampil dalam seremoni publik di luar City Hall. Ini bukan sekadar estetika. Ini pesan Simbol politik: “Saya berdiri di sini bukan karena pesta elite, tetapi karena infrastruktur rakyat pekerja yang setiap hari menggerakkan kota ini.”

Di momen itulah ia menegaskan identitas ideologisnya tanpa berkedip :
“I was elected as a democratic socialist and I will govern as a democratic socialist.”
Ia juga menolak “menurunkan ekspektasi”, memilih untuk “memerintah secara audaciously” (berani dan ekspansif).

1) SOCIALISME yang Masuk Lewat Pintu Depan Demokrasi

Biasanya, istilah “sosialisme” dalam imajinasi publik Barat diseret-seret ke museum ketakutan: Uni Soviet, Kuba, atau perang dingin yang tak selesai di kepala para komentator televisi. Tapi Mamdani membawa sosialisme ke ruang yang lebih modern: sosialisme elektoral, yang memanfaatkan mandat rakyat untuk memaksa negara kota bekerja bagi “yang banyak”, bukan “yang punya banyak”.

Di titik ini, paralel dengan HOS Tjokroaminoto menjadi menarik, bukan sebagai penyamaan mentah, melainkan sebagai pola sejarah: bagaimana seorang pemimpin menambatkan gagasan besar pada kebutuhan rakyat yang nyata. Tjokroaminoto di Hindia Belanda membaca ketimpangan sebagai luka struktural, lalu meramu bahasa politik yang dapat dipahami rakyat, tanpa kehilangan horizon moral Islam. Mamdani membaca New York dengan cara yang serupa: kota kaya, tapi rakyatnya “tercekik biaya hidup”, sewa naik, layanan publik mahal, dan ketidakadilan menjadi kebiasaan yang dinormalisasi.

Mamdani datang dari keluarga intelektual dan budaya, namun ia memilih jalur yang membuatnya bersentuhan dengan realitas perumahan, penggusuran, dan tekanan hidup harian warga. Washington Post menulis bagaimana kampanyenya berfokus pada affordability dan menyusun simbol-simbol kelas pekerja dalam seremoni serta pesannya.

2) PROGRAM Konkret : AFFORDABILITY sebagai Medan Tempur

Hal yang membuat Mamdani berbahaya bagi tatanan lama bukan sekadar identitasnya, melainkan daftar kebijakan yang mudah dipahami warga biasa. Dalam platform kampanyenya, garis besarnya jelas:

Freeze the rent (pembekuan sewa) dan agenda perumahan.

Fast, fare-free buses (bus cepat dan gratis).

City-owned grocery stores (toko bahan pangan milik kota) untuk menekan harga pangan.

Universal child care (pengasuhan anak universal) sebagai “pajak balik” untuk keluarga pekerja.

Pembiayaan: narasi besarnya adalah menaikkan kontribusi pihak super-kaya dan korporasi agar layanan publik bisa diperluas, meski ia tetap membutuhkan dukungan tingkat negara bagian.

Ini bukan sekadar program. Ini strategi perang: mengunci perdebatan pada hal yang dirasakan tubuh rakyat. Ketika lawan bicara mengajukan jargon fiskal dan ketakutan ideologis, Mamdani mengembalikan semuanya pada satu pertanyaan yang sederhana : “Kalau kota New York ini kaya, kenapa hidup warganya makin miskin?”

Di sinilah nuansa “naratif intelijen” bekerja: ia mengerti bahwa legitimasi politik hari ini tidak cukup dibangun dari slogan, tetapi dari peta rasa sakit warga. Dan affordability adalah peta yang bisa dibaca semua kelas, semua ras, semua agama.

3) MESIN KAMPANYE : Grassroots sebagai Infrastruktur Kekuasaan

Kemenangan seperti ini jarang lahir dari papan iklan semata. Ia membutuhkan mesin yang tidak terlihat, tetapi terasa: relawan, jaringan, percakapan pintu ke pintu, organisasi warga, dan disiplin digital. Dalam liputan tentang kemenangannya, The Guardian menekankan karakter kampanyenya yang digerakkan akar rumput dengan agenda affordability seperti pembekuan sewa, upah minimum tinggi, bus gratis, serta pajak lebih besar bagi yang kaya.

Di sini saya membaca satu pelajaran yang sering dilupakan di Indonesia: politik modern bukan hanya pertarungan kandidat, melainkan pertarungan logistik sosial. Siapa yang punya jaringan, siapa yang punya narasi, siapa yang punya tenaga manusia, siapa yang sanggup mengubah “dukungan pasif” menjadi “gerak aktif”.

Dan itulah yang membuat paralel Tjokroaminoto kembali berkilat: Sarekat Islam dulu bukan sekadar organisasi, melainkan infrastruktur kesadaran. Mamdani memproduksi sesuatu yang mirip dalam bentuk kontemporer: koalisi warga pekerja, anak muda, imigran, dan komunitas yang muak dengan “biaya hidup tinggi.”

4) Mengapa Ini Menyentuh Indonesia?

Indonesia sering menghabiskan energi politik pada dua hal: gimmick dan polarisasi. Kita ribut pada simbol-simbol yang dangkal, sementara “biaya hidup”, “akses hunian”, “transportasi publik”, “pengasuhan anak”, “ketahanan pangan kota” sering dianggap isu teknokratik yang dingin. Padahal, justru itulah isu yang paling dekat dengan dapur rakyat.

Kemenangan Mamdani memberi kita cermin yang agak pedih: demokrasi bisa melahirkan perubahan bila ada tiga syarat yang berkumpul sekaligus:

1. Ideologi yang jelas (bukan sekadar citra).
2. Organisasi rakyat yang nyata (bukan sekadar influencer).
3. Program yang menyentuh kebutuhan primer (bukan perang wacana receh).

Apakah “sosialisme demokratis” bisa disalin mentah-mentah ke Indonesia? Tidak. Indonesia punya sejarah, struktur ekonomi, dan kultur politik yang berbeda. Tapi pelajarannya bisa dipanen : politik yang memihak kelas pekerja harus punya bahasa yang sederhana, target yang terukur, dan keberanian untuk menantang kepentingan mapan.

Dan pada akhirnya, inilah yang membuat kisah Mamdani terasa “menggigit”: ia membuktikan bahwa people power masih mungkin bekerja, bukan sebagai letupan sesaat, melainkan sebagai organisasi yang tahan banting. Di era ketika banyak orang menganggap demokrasi hanya panggung sinis dan transaksi elite, New York tiba-tiba menunjukkan bahwa kadang, sejarah tetap bisa diseret turun ke jalan, lalu dipaksa masuk ke bilik suara.

Selamat untuk Zohran Mamdani. Semoga keberaniannya menjadi pengingat global : kota yang paling kapitalistik pun bisa dipaksa mendengar suara rakyat, jika rakyatnya bersatu, terorganisir, dan menolak hidup mahal sebagai takdir.